Korupsi Lahan Munjul

Pemeriksaan Anies oleh KPK Terkait Kasus Korupsi Lahan Munjul Mendapat Respons Dua Fraksi DPRD DKI

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Valentino Verry
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus korupsi lahan Munul.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta memuji sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang datang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anies mendatangi KPK pada Selasa (21/9/2021) pukul 10.05, untuk memberikan klarifikasi seputar dugaan kasus korupsi pembelian lahan di wilayah Munjul, Cipayung, Jakarta Pusat oleh Perumda Sarana Jaya pada 2019 lalu.

Baca juga: Sebut Anies Baswedan Tak Layak sebagai Presiden, Giring Ganesha Getol Promosikan Diri sebagai Capres

“Kami apresiasi ketaatan dipanggil KPK. Beliau menghadiri itukan suatu bentuk ketaatan agar bisa diklarifikasi terhadap persoalan yang beliau hadapi kan,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Selasa (21/9/2021).

Tidak hanya Anies, Gembong juga mengapresiasi koleganya Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi yang juga datang memenuhi panggilan KPK.

Keduanya diperiksa terkait dugaan korupsi pembelian lahan Munjul.

Menurut Gembong, kedua sosok itu cukup penting dalam proses pembelian lahan di Munjul.

Sebagai Gubernur, Anies di Pemprov DKI sebagai pengambil kebijakan terhadap program yang dikeluarkan, sedangkan Prasetio sebagai Ketua Dewan memberikan persetujuan untuk mengalirkan penyertaan modal daerah (PMD) kepada Sarana Jaya.

“Saya kira mungkin seperti itu, tapi ini kan sekali lagi yang mengetahui persis persoalannya adalah KPK. Tetapi bahwa beliau berdua itu diminta keterangan ya pasti ada keterkaitan,” ujar Gembong.

Baca juga: Gunakan Knalpot Bising, Sebanyak 80 Pengendara Terancam Kena Pidana atau Denda Sebesar Rp 250.000

“Pertama soal alokasi anggaran, tentunya ketua dewan kan tahu karena menyetujui terhadap alokasi anggaran yang diberikan kepada Sarana Jaya sebagai PMD. Kalau Pak Gubernur terkait dengan kebijakan terhadap pemberian PMD kepada Sarana Jaya,” tambah Gembong.

Berdasarkan informasi yang dia dapat, rencananya lahan di Munjul akan dijadikan hunian DP 0 Rupiah, sebagaimana kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jakarta 2017 lalu.

Baca selengkapnya di TribunBekasi.com>>>>Fraksi PDI Perjuangan Puji Anies, Nasdem Yakin KPK Transparan,