Berita Jakarta

Tim Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo Tegaskan Kliennya Bukan Pihak yang Harus Bertanggungjawab

Penulis: Dodi Hasanuddin
Tim Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo Tegaskan Kliennya Bukan Pihak yang Harus Bertanggungjawab.

Namun ternyata biaya yang diperlukan melebihi kesanggupan konsorsium.

"Biaya yang dikeluarkan konsorsium ini sudah dilaporkan kepada Menpora, Mensetneg dan KONI, namun laporan ini tidak direspon hingga pada rapat dengan komisi VII DRR RI tahun 1999," paparnya.

Baca juga: Bugil di Tempat Umum Mengganggu Kenyamanan Warga, ODGJ di Rawa Badak Utara Dievakuasi Petugas

Terkait gugatan TUN aquo, lanjut Hardjuno, sebagai pribadi Bambang Trihatmodjo keberatan jika dianggap bertanggung jawab atas hubungan hukum secara langsung antara konsorsium dengan negara.

Jika itu dianggap merupakan kewajiban maka hal tersebut adalah kewajiban pelaksana konsorsium sebagai subyek hukum.

Bahkan kata Hardjuno, Bambang Trihatmodjo juga telah menuntut pelaksana konsorsiumi. Bahkan putusannya telah inkrach di PN Jakarta Selatan.

Karena uang pribadi Bambang Trihatmodjo banyak dipakai sehingga layak meminta pertanggungung jawaban atas penggunaan dana Rp 156 miliar yang digunakan konsorsium untuk pelaksanaan Sea Games XIX 1997.

"Jadi, persoalan ini harus secara komprehensif yuridis, politis, sosiologis historis ditelaah dan dikaji kembali. Mengingat SEA Games XIX adalah kepentingan dan hajat negara dan Indonesia menjadi juara umum," tegasnya.