PPKM Darurat Bekasi

APPBI Kota Bekasi Minta Pemerintah Beri Stimulus Bagi Pekerja Terdampak PPKM Darurat

Penulis: Yolanda Putri Dewanti
Editor: Valentino Verry
Suasana Mall saat sebelum PPKM Darurat diberlakukan di Bekasi. Kini mal tutup, pengusaha APPBI pun menuntut insentif bagi pekerjanya.

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Kota Bekasi, Djaelani mengatakan dampak penerapan PPKM Darurat mulai terasa.

Menurutnya, akibat kebijakan tersebut operasional karyawan berkurang lebih dari 20 persen.

"Ya, hampir lebih dari 20 persen. Jadi sistemnya begini, untuk grocery (toko makanan) orangnya yang kerja di bawah 50 persen. Sedangkan, untuk farmasi ya mungkin di bawah 50 persen juga. Contohnya, satu tenant ada empat hingga enam orang paling yang masuk kerja, sekarang hanya dua orang, untuk pagi dan sore," ungkapnya kepada wartawan, Minggu (18/7/2021).

Baca juga: Pembelian Kebutuhan Pangan di Mal Menurun 85 Persen saat PPKM Darurat

Jika untuk tenant-tenant yang besar dengan total karyawan sekitar ada 12 orang, maka yang masuk hanya sebagian, sekitar enam orang.

"Kalau tenant-nya besar ya, total karyawan misalnya ada 12, ya paling yang masuk hanya enam. Lebih dari separuhnya, drastis sekali pengurangan karyawannya," ujarnya.

Untuk itu, dari adanya pengurangan pekerja itulah, dia pun menerangkan apabila PPKM Darurat diperpanjang lebih lama lagi akan memberatkan pengusaha.

Sebab, mereka mesti tetap membayar pekerja yang dirumahkan di tengah berkurangnya  pendapatan.

"Kalau bicara grocery (toko makanan) dia bisanya take away, tidak bisa makan di tempat, terus pengunjungnya saat PPKM Darurat juga dibatasi hanya 10-15 persen saja. Berarti kan pendapatannya kurang, sekarang kalau karyawan dirumahkan juga masih dikasih honor, belum lagi bayar yang lain," katanya.

Baca juga: PPKM Darurat, Polisi Cegah Warga yang Mudik Idul Adha, Penyekatan Lampung, Jawa dan Bali Diperketat

Ia juga menjelaskan untuk pekerja honorer memang tidak mendapat gaji dikarenakan upahnya berdasarkan kerja harian.

Namun, untuk pegawai kontrak dan tetap, mesti  dibayar gajinya walau ada pemotongan.

"Kalau honorer enggak digaji, kan harian masuknya, kalau pegawai kontrak dan pegawai tetap ya kami tetap gaji, hitungannya itu dia kan Work From Home (WFH)," ucapnya.

Maka dari itu, dia meminta agar pemerintah daerah bisa memberikan stimulus kepada pekerja maupun pedagang kecil yang terdampak PPKM Darurat.

Djaelani menilai dengan adanya stimulus tersebut, roda perekonomian akan berjalan seiring dengan kesehatan masyarakat yang meningkat.

Baca juga: Pemberlakuan PPKM Darurat Memengaruhi Omzet Bisnis Restoran Milik Bek Kiri Persib Bandung Zalnando

"Stimulus itu harus diberikan agar roda perekonomian jalan. Kalau ada stimulus saya yakin kesehatan masyarakat meningkat. Protokol kesehatan tetap berjalan, semuanya harus bergerak, kalau mall sudah tutup sama sekali," ucapnya.