Kapolres Jakarta Pusat Kritik Data Corona jakarta.go.id yang Tidak Sesuai Data Lapangan 

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Max Agung Pribadi
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi mengkritik data Virus Corona yang dibuat jakarta.go.id yang dinilai tak sesuai dengan fakta di lapangan.

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi mengkritik adanya perbedaan data terkait jumlah kasus positif covid-19 yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan data di lapangan.

Hengki menyebut jika data di lapangan yang di lakukan oleh jajaran TNI dan Polri justru jumlahnya lebih kecil dibanding dengan data yang diperoleh berdasarkan website corona.jakarta.go.id.

"Kita mendapatkan temuan adanya disparitas angka masyarakat yang terkonfirmasi positif di wilayah Jakarta Pusat ini yang ada di corona.jakarta.go.id dengan data real di lapangan. Artinya data lapangan jauh lebih kecil, jadi bukan lebih besar," kata Kombes Pol Hengki Haryadi di Monas, Senin (21/6/2021).

Baca juga: Ngeri, Dinas Kesehatan DKI Prediksi Kasus Aktif Covid-19 Bisa Tembus 218.000 pada Agustus

Temuan-temuan yang ia dapat contohnya seperti di Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat. Dimana berdasarkan data yang ada di Puskesmas setempat terdapat 19 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.  Padahal berdasarkan di lapangan justru beberapa diantaranya sudah dinyatakan sembuh dan memiliki surat keterangan bebas covid-19.

"Setelah di verifikasi oleh Babinkamtibmas dan Babinsa itu yang 10 sudah sembuh. Namun tidak tercatat di sana. Padahal mereka sudah membawa surat keterangan negatif covid-19 dari Wisma Atlet," katanya.

Hengki menduga, jika ketidaksamaan data lapangan dengan data berdasarkan website corona.jakarta.go.id ini juga sama dialami oleh beberapa wilayah lain selain wilayah di Jakarta Pusat.

Baca juga: Arief R Wismansyah Siapkan Gedung Sekolah Sebagai Tempat Penampungan Pasien Covid-19

Berdasarkan hasil rapat koordinasi tiga pilar Jakarta Pusat, Hengki menyebut jika data di Dinas Kesehatan Jakarta dan website corona.jakarta.go.id berdasarkan data KTP.

"Kami juga temukan fakta juga. Bahwa masyarakat tersebut yang positif Covid-19 memang ber-KTP DKI atau di Jakarta Pusat namun sudah tidak ada di Jakarta Pusat. Artinya data itu tidak real sesuai apa yang kami peroleh," katanya.

Dengan adanya ketidaksamaan data lapangan dengan data corona.jakarta.go.id itu, Hengki bersama tiga pilar baik itu Polres Metro Jakarta Pusat, Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Pemkot Jakarta Pusat membangun posko bersama di Monas.

Baca juga: 25 Orang Positif Covid-19, Perumahan Pondok Mitra Lestari Lockdown Lokal

"Oleh karenanya mendasari dibangunnya posko bersama ini. Kita harus memperoleh data yang real di lapangan. Sehingga treatmentnya pun wilayah itu pun tepat sasaran, artinya jangan sampai kita membunuh nyamuk dengan bom misalnya seperti itu, karena angkanya tidak seperti itu," ujarnya.

Posko bersama tiga pilar ini, menurut Hengki juga sebagai acuan untuk menetapkan wilayah yang terdampak covid-19 ditetapkan sebagai zona merah, zona orange dan zona kuning.

Sebab juga ada fenomena yang tidak sesuai dengan data di lapangan.

Baca juga: Kasus Covid-19 Ibu Kota Meledak, Anies Baswedan Bakal Lahirkan Kebijakan Tegas Guna Menekan Pandemi

Misalnya, seperti di Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam ketentuan PPKM lebih dari lima rumah dalam satu RT, termasuk zona merah.

Tapi kenyataannya di lapangan ditemukan ada tiga RT lebih dari lima namun jaraknya berdekatan, sehingga terpaksa pihaknya melakukan lockdown mikro walaupun bukan zona merah.

"Di sisi lain kita juga temukan misalnya di Rawa Sari Cempaka Putih. Satu RT lebih dari lima rumah. Setelah kita cek ke lapangan, itu berada di depannya di Apartemen Green Pramuka yang satu tower itu ada 1000 unit. Artinya ketentuan dan di lapangan beda juga," ucapnya.