Soal Larangan Mudik, Pemprov DKI Jakarta Masih Menunggu Arahan Pemerintah Pusat

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Agus Himawan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta masih menunggu arahan dari pemerintah pusat soal larangan mudik di Ibu Kota. Hal itu dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI pada Senin (5/4/2021).

“Kami menunggu arahan dari pemerintah pusat karena ini kebijakannya seluruh wilayah bukan hanya soal satu wilayah,” kata Anies.

Karena itu, kata Anies, DKI masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat. Nantinya, kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini, instruksi tersebut akan dijadikan rujukan bagi DKI untuk membuat regulasi di tingkat provinsi.

“Kami masih menunggu, karena pada Sabtu (3/4/2021) sore ada rapat koordinasi yang memimpin pak Menko Perekonomian yang di antaranya membahas juga peraturan-peraturan terkait kegiatan mobilitas penduduk di musim libur lebaran,” ujarnya.

Baca juga: Hadiri UMKM Network and Business, Ganjar Janjikan Beri Pelatihan dan Pendampingan UMKM

Baca juga: Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan Sebut Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka Cegah Pelajar Candu Gadget

“Jadi kami di Jakarta akan menunggu dulu sampai ada ketentuan dari pemerintah pusat nanti kami menyesuaikan,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta sedang mempertimbangkan rencana penggunaan surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta saat mudik lebaran seperti halnya tahun 2020 lalu. Saat itu, DKI mewajibkan warga Ibu Kota untuk mengantongi SIKM saat hendak keluar daerah Bodetabek.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pemerintah daerah masih mengkaji rencana penggunaan SIKM. Dia berjanji akan menyampaikan kepada publik, bila DKI kembali menerapkan SIKM untuk mudik lebaran Idul Fitri 1442 H mendatang.

“Nanti akan kami diskusikan, tapi belum sejauh itu. Nanti kalau ada SIKM dan sebagainya akan kami diskusikan bersama pemerintah pusat,” kata Ariza di Balai Kota DKI pada Jumat (26/11/2021).

Awalnya SIKM diperuntukkan hanya bagi 11 sektor yang dikecualikan selama masa PSBB diberlakukan, sehingga untuk masyarakat di luar 11 sektor tersebut dilarang keluar/masuk Jakarta.

Pemberlakuan tersebut bertujuan untuk pencegahan penularan Covid-19 dan memberikan kepastian hukum dalam pengendalian penduduk Jakarta saat keluar kawasan Jabodetabek dan penduduk dari luar Bodetabek saat masuk ke Jakarta.

Baca juga: Muhammad Toha Bek Persita Tangerang Manfaatkan Waktu Libur Dua Pekan Mudik ke Kota Bontang

Baca juga: Aparat Keamanan Turki Tangkap 10 Pensiunan Jenderal Angkatan Laut

Pembuatan SIKM dapat diakses secara daring melalui situs web corona.jakarta.go.id/izin-keluar-masuk-Jakarta yang terintegrasi dengan sistem perizinan JakEvo milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (DPM PTSP).

Lalu, DPM PTSP yang akan menerbitkan SIKM secara elektronik dalam bentuk QR-code, bila permohonan dan persyaratan yang diajukan sudah lengkap.

Untuk persyaratannya harus mengantongi surat pengantar RT/RW, surat keterangan sehat, surat keterangan bekerja di Jakarta (SIKM Berulang), surat perjalanan dinas dari kantor, pas foto berwarna dan KTP yang sudah dipindai