Imparsial Nilai Pemerintah Abaikan Masyarakat Soal PelibatanTNI Atasi Terorisme

Editor: Ahmad Sabran
Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-  Lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial terus menyatakan keberatannya atas langkah pemerintah yang bersikukuh melakukan finalisasi rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

“Jika dipaksakan pengesahannya oleh pemerintah akan membahayakan kehidupan demokrasi, HAM, dan sistem penegakan hukum,” kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Ghufron menilai pemerintah sepertinya tidak mengindahkan berbagai catatan kritis dan masukan publik terhadap muatan rancangan peraturan tersebut yang bertabur masalah.

Dikatakannya, dari draf Perpres yang beredar di masyarakat, sejumlah permasalahan dalam rancangan peraturan itu antara lain, pertama, pengerahan TNI dalam mengatasi terorisme cukup hanya atas dasar perintah presiden.

Baca juga: Pedagang Pasar Induk Cibitung Dipaksa Bayar Uang Puuhan Juta Rupiah untuk Kios Baru

Baca juga: Mabes Polri Berikan Izin Laga Uji Coba untuk Timnas Indonesia U-23 pada Tanggal 5 dan 7 Maret 2021

Baca juga: Jokowi Ajak Benci Produk Asing, Nyatanya Impor Indonesia Masih Cukup Tinggi, Khususnya Bahan Baku

“Ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI yang mengatur pengerahan TNI harus berdasarkan keputusan politik negara,” lanjut Gufron.

Kedua, soal anggaran penanganan terorisme yang disebutkan bisa bersumber dari APBD dan sumber lain di luar APBN. Itu bertentangan dengan Pasal 66 UU TNI yang menyatakan anggaran TNI harus sentralistik dan bersumber dari APBN.

Ketiga, kata dia, rancangan perpres tersebut memberikan kewenangan terlalu luas dan berlebihan kepada TNI untuk melakukan fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

“Ini potensi pelanggaran HAM. Menimbulkan masalah impunitas dan akuntabilitas TNI. Apalagi pemerintah urung merevisi UU Peradilan Militer sehingga TNI memiliki peradilan sendiri dan tidak tunduk pada peradilan umum,” jelasnya.

Lebih jauh lagi, kata Gufron, fungsi penangkalan adalah pasal “karet” yang multitafsir. Ketentuan mengenai “operasi lainnya” selain operasi intelijen, teritorial, dan informasi, sangat berpotensi disimpangkan dan disalahgunakan untuk melakukan operasi yang melanggar HAM.

Baca juga: WOW Proyek RSUD Malingping Senilai Rp2,5 Miliar lewat Penunjukan Langsung, Ini Kata Gubernur Banten

Baca juga: KABAR GEMBIRA! Pendataan KJP Plus Tahap I Tahun 2021 telah Dibuka, Simak Tahapannya

“Bagi Imparsial, jika pemerintah akan melibatkan TNI dalam mengatasi terorisme maka militer harus terlebih dahulu tunduk pada sistem peradilan umum,” ujarnya.

Maka, sambung dia, pemerintah sebaiknya mereformasi terlebih dahulu sistem peradilan militer yang merupakan amanat Reformasi 1998 seperti termuat dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan UU TNI.