Bisnis Jack Ma Sedang Diselidiki
Bisnis Jack Ma baru-baru ini dianggap membahayakan China
Oleh karena itu, sejak 24 Desember, China membuka penyelidikan atas dugaan pelanggaran antitrust di Alibaba Group dan memanggil para pemimpin teratas grup Ant, terkait peraturan keuangan.
Menurut Bloomberg, ini dilihat sebagai langkah untuk meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap dua pilar kekaisaran senilai ratusan miliar dolar oleh miliarder terkaya China, Jack Ma.
Jack Ma adalah salah satu pendiri Alibaba, menjabat sebagai ketua eksekutif.
Dikutip Tribunmedan.com dari Intisari Online, Jack Ma juga merupakan salah satu pendiri Ant Group, yang kini mengendalikan grup tersebut, yang dianggap sebagai anak perusahaan Alibaba.
Pemerintah China tampaknya ingin mengekang dominasi miliarder Jack Ma di banyak bidang, mulai dari e-commerce, logistik hingga media sosial, menurut Bloomberg.
Menahan wirausahawan dengan kekayaan besar seperti Jack Ma adalah bagian dari strategi untuk mencegah orang-orang ini mengeksploitasi kebebasan pasar untuk memperluas kerajaan finansial.
Setelah dipandang sebagai pendorong kemakmuran ekonomi China dan sebagai simbol kehebatan teknologi China, Alibaba dan saingannya seperti Tencent Holdings semakin mendapat tekanan dari pemerintah.
Pembuat kebijakan China khawatir, ambisi miliarder seperti Jack Ma akan berdampak negatif pada jaminan sosial, karena layanan yang disediakan oleh Alibaba dan kelompok Ant hampir memengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat.
"Ini jelas merupakan upaya terbaru pemerintah untuk mengekang kerajaan Jack Ma, yang mewakili apa yang disebut 'tumbuh ke titik yang terlalu besar untuk gagal'," kata Dong Ximiao, peneliti.
Di Zhongguancun Internet Finance Institute, berkata:
"Pihak berwenang China ingin melihat perusahaan yang lebih kecil, dominasi yang lebih sedikit, dan kepatuhan hukum yang lebih besar."
China Market Watchdog mengumumkan penyelidikan Alibaba tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Otoritas China juga memanggil pejabat dari Ant Group, anak perusahaan Alibaba, untuk menuntut agar grup tersebut mematuhi peraturan keuangan yang semakin ketat.