UU Cipta Kerja

Sofyan Djalil Sang Menteri Pencetus Omnibus Law, Menteri Sejak Era SBY

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Menteri ATR Sofyan Djalil

Seiring perjalanan waktu, dengan kegigihan yang dimiliki Sofyan, akhirnya dia bisa kuliah di Universitas Indonesia, dan suatu ketika berkenalan dengan Ratna Megawangi dari IPB Bogor, sampai mereka menjalani kehidupan keluarga dan kuliah di Amerika.

Usai menjadi sarjana Hukum (SH), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, bidang studi Hukum Bisnis, tahun 1984, Sofyan melanjutkan studi Master of Arts (M.A.), The Graduate School of Arts and Sciences, Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat, bidang studi Public Policy, tahun 1989.

Lalu Master of Arts in Law and Diplomacy (M.A.L.D.), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Economic Relation, tahun 1991

Gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) diperoleh Sofyan di The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Financial and Capital Market Law and Policy, tahun 1993.

Kata Sofyan tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Sofyan mengatakan, saat ini pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7 juta orang dan setiap tahunnya ada 2 juta orang yang mencari kerja.

Untuk mengatasi permasalahan itu, pemerintah menggagas Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Omnibus Law diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja dapat dimulai dari individu itu sendiri. Kami mendorong generasi muda perlu menjadi wirausaha. Selain itu, kita juga perlu investasi dari luar dalam penciptaan lapangan kerja," kata Sofyan A. Djalil di acara duskusi darling yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Riau, Rabu (22/4/2020).

Sofyan menyatakan, Investasi menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan membuka usaha.

"Investasi banyak terbentur banyaknya regulasi di negeri ini. Sebagai contoh, saat membuat instalasi listrik saja, membutuhkan waktu perizinan yang cukup lama. Banyaknya regulasi itu perlu disederhanakan, sehingga risiko terhadap ekonomi bisa dijamin," kata dia.

Risiko dimaksud adalah adanya sanksi kepada pihak yang memohon izin memang sudah diatur dalam Omnibus Law.

"Izin Mendirikan Bangunan (IMB) membuat orang bebas bisa membuat bangunan. Melalui Omnibus Law, perizinan membangun diberi kemudahan namun ada sanksi apabila tidak memanfaatkan," tambahnya.

Dia mengatakan, RUU Cipta Kerja diharapkan menciptakan perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakan semua sektor untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 persen sampai 6 persen.

"RUU Cipta Kerja merupakan ijtihad pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja serta memudahkan investasi. Tidak ada niat jelek dalam RUU ini. Jika ada saran ataupun kritik bisa disampaikan kepada kami ataupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," ujar dia. (Kompas/Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda Prasetia/Tribun Jabar/Yongky Yulius/Wikipedia)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sosok Sofyan Djalil Sang Menteri Pencetus Omnibus Law, Ini Deretan Menteri yang Pernah Dijabat dan Gebrakannya

Berita Populer