Jiwasraya Gagal Bayar

Dirut Jiwasraya Beberkan Fakta Perseroan Periode 2012-2017 Penyebab Kasus Gagal Bayar

Illustrasi Jiwasraya. Perusahaan tersebut kini jadi sorotan karena masalah keuangan.

"Metode yang kami gunakan yakni pendekatan total loss, di mana seluruh saham-saham yang diduga dibeli secara melawan hukum dianggap berdampak."

• Ali Mochtar Ngabalin Minta Politikus Jangan Politisasi Wabah Virus Corona untuk Pencitraan

"Dan dinilai kerugian negaranya adalah sebesar Rp 16,81 triliun, yang terdiri dari kerugian negara akibat investasi saham sebesar Rp 4,65 triliun."

"Dan kerugian negara akibat investasi reksadana sebesar Rp 12,16 triliun," paparnya.

Dia menambahkan, kerugian tersebut baru bersifat sementara.

• Pemerintah Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020, Jadi Bertambah Atau Berkurang?

BPK masih melakukan audit terhadap jutaan transaksi mencurigakan terkait perkara itu.‎

Kejagung sudah menetapkan enam orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi di PT Jiwasraya.

Yakni, Direktur Utama PT Hanson International Tbk BT, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera HD, dan mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya HP.

• 4 Pasien Virus Corona Tak Demam Lagi, Bisa Segera Pulang Jika 2 Kali Pemeriksaan Hasilnya Negatif

Lalu, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya HR, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Sym, dan Direktur PT Maxima Integra JHT.

Penahanan seluruh tersangka dilakukan secara terpisah di beberapa rutan.

Belakangan penyidik Kejagung berencana melimpahkan berkas tersangka ke Jaksa Penuntut Umum, namun pelimpahan tidak dilakukan karena masih menunggu penghitungan kerugian negara.

• Bertambah Jadi Delapan, Ini Daftar Rumah Sakit Rujukan Virus Corona di Jakarta

BPK berharap kejaksaan Agung segera melanjutkan proses hukum pada keenam tersangka.

Mereka dijerat Pasal 2 ayat 1 junco Pasal 18 ayat 1 huruf b UU 31/1999 tentang P‎emberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal itu sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 junco Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junco Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

• DAFTAR Polwan Berpangkat Jenderal di Polri, Siapa Bakal Jadi Kapolda?

Sebelumnya, BPK menyebut kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (AJS) berpotensi berdampak sistemik terhadap industri keuangan Indonesia.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyatakan, kasus Jiwasraya tersebut masuk dalam kategori kerugian negara yang sangat besar, karena angkanya mencapai Rp 13,7 triliun.

"Skala kasus Jiwasraya ini sangat besar, sehingga memiliki risiko sistemik," ujar Agung di kantornya, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

• Kena OTT KPK, Bupati Sidoarjo: Halo, Ada Apa Itu?

Agung menyampaikan, pihaknya bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam proses mengungkap siapa saja pihak yang bertanggung jawab.

"Karena itu, kami ambil kebijakan, masalah terkait PT AJS kita ungkap mereka yang tanggung jawab, kita identifikasi," katanya.

BPK juga mendukung langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memulihkan kinerja Jiwasraya.

• Iran Serang Pangkalan AS di Irak, Pejabat Militer Amerika Serikat: Permainan Sudah Berubah!

"Pada saat yang sama BPK dukung pemerintah lakukan pemulihan terhadap PT AJS," ucap Agung.

Tak Ingin Seperti Kasus Bank Century

BPK juga tak ingin kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (AJS) berdampak sistemik seperti Bank Century.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, perhitungan kerugian Jiwasraya jangan hanya dari sisi aset, namun juga nilai buku.

"Dia kan besar sekali, jangan diukur dampak sistemik nilai aset saja. Kalau dilihat muncul ke depan dari nilai buku," paparnya.

• PERANG Sudah Dimulai, Begini Perbandingan Kekuatan Militer Iran dan AS

Menurut Agung, jangan sampai kasus Jiwasraya mengulang skandal Bank Century satu dekade silam, yang awalnya ratusan miliar jadi terungkap kerugian negara triliunan.

"Seperti Century awalnya Rp 678 miliar, lalu begitu berkembang jadi Rp 6,7 triliun. Angkanya sangat besar, kita tidak ingin sampai ke situ," tuturnya.

Karena itu, ia menegaskan, BPK segera melakukan pencegahan agar jangan sampai kasus Jiwasraya menjadi masalah lebih besar lagi, sehingga bikin investor takut.

• Iran Ancam Serang Langsung Wilayah Dalam Negeri AS Jika Paman Sam Kirim Rudal

"Kita beri keyakinan bahwa investasi di Indonesia ke depan mendapat kepastian hukum," cetusnya.

Akibat Investasi Saham

BPK mengungkapkan, PT Asuransi Jiwasraya (AJS) merugi Rp 4 triliun akibat investasi saham.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, kerugian Rp 4 triliun tersebut didapat dari penempatan di tiga saham.

Yakni, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), PT Semen Baturaja Tbk (SMBR), dan PT PP Property Tbk (PPRO).

• Tanggapi Aksi Balasan Iran, Donald Trump: Kami Punya Militer Paling Kuat dan Lengkap di Dunia!

"Dari BJBR, SMBR, dan PPRO kerugiannya Rp 4 triliun dari transaksi tersebut," bebernya.

Karena itu, Agung menyampaikan, Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta pihaknya menghitung semua kerugian yang ditimbulkan dari salah penempatan investasi saham.

"Kejagung minta BPK hitung kerugian."

• BREAKING NEWS: Pesawat Boeing Berisi 180 Penumpang Jatuh di Teheran Saat Iran Gencar Menyerang

"Dari hasil itu BPK simpulkan ada penyimpangan dari pengumpulan dana JS Saving Plan dan investasi," terangnya.

Ia menambahkan, BPK butuh waktu hingga 2 bulan guna mengungkap lebih rinci pihak-pihak yang terkait jual beli saham dari Jiwasraya.

"Butuh waktu hitung kerugian negara, dan direncanakan selesai dalam waktu 2 bulan. BPK sepenuhnya dukung Kejagung," tegasnya.

• Begini Cara Pemerintah Cegah Istana Presiden Kebanjiran

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut penyelesaian perusahaan asuransi pelat merah, Jiwasraya, tidak dapat dilakukan secara cepat.

Jiwasraya mengalami gagal bayar polis mencapai Rp 12,4 triliun.

"Ini perlu proses yang tidak sehari dua hari."

• INI Jejak Ibra Azhari yang Karib dengan Narkoba, Ditangkap Pertama Kali Tahun 2000

"Perlu proses yang agak panjang," ujar Jokowi di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/1/2020).

Jokowi mengaku telah meminta Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk bersama-sama mengatasi persoalan Jiwasraya dari sisi korporasi.

"Semuanya sedang menangani ini," katanya.

• MUI Minta Perbedaan Pendapat Ulama Soal Ucapan Selamat Natal Jangan Jadi Polemik

Sedangkan dari sisi hukum, kata Jokowi, sekarang telah ditangani oleh Kejaksaan Agung, dengan mencegah 10 orang bepergian ke luar negeri.

"Sudah dicegah 10 orang, agar kebuka semuanya, sebetulnya problemnya di mana, karena ini juga menyangkut proses yang panjang," papar Jokowi.

Kejaksaan Agung telah memeriksa tiga orang dalam skandal dugaan korupsi PT Jiwasraya (Persero) pada Senin (30/12/2019).

• 43 Orang Jadi Korban Penipuan Modus Perekrutan Karyawan PT KAI, Mayoritas Lulusan S1

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Jakarta Selatan.

Pemeriksaan berlangsung dari pukul 09.00 WIB. 

"Hari ini kami meneriksa tiga orang saksi yang sekarang sedang berlanjut," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman saat ditemui awak media seusai pemeriksaan.

• INI Dia Juara Sayembara Desain Ibu Kota Baru, Temanya Nagara Rimba Nusantara

Ketiga orang tersebut ialah Stephanus Turangan selaku Direktur Utama PT Trimegah, Yosep Chandra, Direktur PT Prospera; dan Eldin Rizal Nasution, Kepala Pusat Bancassurance PT Asuransi Jiwasraya.

Sebelum ini, Kejaksaan Agung juga memeriksa Mantan Dirut Jiwasraya Asmawi Syam pada Jumat (27/12/2019) lalu.

Adi bilang, Asmawi seharusnya diperiksa berbarengan pada hari ini.

• Dewan Pengawas KPK: Salah Satu Tugas Kami Jangan Sampai Pimpinan Obral Penyadapan

"Pak Asmawi Jumat sore kemarin setelah Salat Jumat, yang bersangkutan datang untuk diminta diperiksa, karena hari ini ada acara atau kegiatan yang tak bisa ditinggalkan."

"Saya kira itu patut dihargai, sehingga tim penyidik melakukan pemeriksaan dan sudah selesai pada Jumat kemarin. Sudah tuntas," tuturnya.

Sementara, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Achmadi telah berkoordinasi langsung dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

• Bukan Lima Anggotanya, yang Dipersoalkan Banyak Pihak Adalah Kewenangan Dewan Pengawas KPK

Hal itu terkait perlindungan sejumlah saksi dalam kasus skandal korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

Menurut Achmadi, pihak Kejagung menyambut baik upaya LPSK dalam menangani kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara sebanyak Rp 13,7 miliar.

“Intinya Jampidsus Kejagung sangat welcome."

• Resmikan Implementasi B30, Jokowi: Kita Mau Keluar dari Rezim Impor Atau Tidak?

"Saya menyampaikan bila ada saksi dan/atau saksi pelaku yang memenuhi syarat diberikan perlindungan, LPSK siap untuk mengambil peran,” kata Achmadi lewat keterangan pers, Kamis (2/1/2020).

Achmadi melanjutkan, LPSK memberikan perhatian yang besar terhadap kemungkinan diberikannya perlindungan kepada saksi atau saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator/JC) dalam pengungkapan kasus Jiwasraya.

“LPSK berharap munculnya saksi pelaku (justice collabolator) dalam kasus ini, agar dugaan tindak pidananya dapat diungkap secara menyeluruh,” ujar Achmadi.

• Belum Ada Perpres, Dewan Pengawas KPK Tak Bisa Kerja Meski Sudah Dilantik Jokowi

Untuk mengajukan diri menjadi JC, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai keputusan LPSK.

"Sifat penting keterangan yang diberikan, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya."

"Kesediaan mengembalikan asset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis, dan adanya ancaman yang nyata," jelas Achmadi.

• Ali Mochtar Ngabalin Ungkap Gibran Tak Pernah Bicara kepada Jokowi Saat Maju di Pilkada Solo

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menemukan adanya dugaan korupsi di PT Jiwasraya.

Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan kasus Jiwasraya dengan Nomor: Trim 33/F2/Fd2/12 tahun 2019 tertanggal 17 Desember 2019.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) banyak berinvestasi pada aset-aset berisiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi.

• Putrinya Jadi Perempuan Pertama Jabat Ketua DPR, Megawati: Dominasi Pria Kuat Sekali

Di antaranya, penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp 5,7 triliun dari aset finansial.

Sejumlah 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik, sisanya 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk.

Selain itu, penempatan reksa dana sebanyak 59,1 persen senilai Rp14,9 triliun.

• Beban Moral Gibran-Bobby Ikut Pilkada, Menang Enggak Dianggap Hebat, Kalau Kalah Memalukan

Sebanyak 2 persen dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja baik. Sementara 98 persen dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk.

Akibatnya, PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun. (Antaranews/Theresia Felisiani)

Berita Populer