PSBB Jakarta

PSBB Jakarta Hari Keempat, Masih Banyak Masyarakat yang Tak Pakai Masker saat Berkendara

PSBB di Jakarta di perbatasan Bekasi dan Jakarta, Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, Jakarta Timur, Senin (13/4/2020).

Laporan wartawan wartakota.tribunnews.com, Rangga Baskoro

WARTAKOTALIVE.COM, DUREN SAWIT -- Polisi bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta kembali melakukan pengetatan wilayah di perbatasan antara Bekasi dan Jakarta, tepatnya di Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (13/4/2020).

Pantauan di lokasi, cukup banyak masyarakat yang hendak berpergian menuju Jakarta melalui jalan tersebut.

Petugas pun kemudian melakukan pengecekan jumlah kapasitas penumpang pada pengendara roda empat, mereka meminta  pengendara untuk membuka kaca mobil agar petugas bisa langsung melihat jumlah kapasitas penumpang.

Diketahui bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan di Jakarta hanya memperkenankan kendaraan ditumpangi sebanyak 50 persen dari kapasitas kursi.

Anggota mendapati pengendara motor yang berboncengan, mereka pun meminta masyarakat untuk berputar balik dari japan tersebut.

• BREAKING NEWS: Yusuf Mansur Dukung Anies Baswedan Pada Pilpres 2024 dan Ajak Warga Baca Shalawat

• BREAKING NEWS:Wali Kota Bima Arya Tinggalkan RSUD Kota Bogor, Bagikan Foto-foto Bikin Netizen Nangis

• Kisah Kedekatan Glenn Fredly dan Mutia Ayu Hingga Memutuskan Jadi Pasangan Sehidup Semati

Selain itu, pemeriksaan masker juga dipantau oleh polisi dan dishub. Cukup banyak mayoritas pengendara motor yang belum mengenakan masker.

Mereka pun terpaksa harus membelinya di pinggir jalan tak jauh dari lokasi. (abs)

Permenhub Tabrak Pergub DKI tentang PSBB Jakarta

Sebelumnya, YLKI menyeebut Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tabrak Pergub Nomor 33 tahun 2020 yang mengatur PSBB di Jakarta.

Hal itu dikatakan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.

Poin yang disebut menabrak itu adalah adanya dibolehkannya sepeda motor mengangkut penumpang. Padahal dalam Pergub Nomor 33 tahun 2020, sepeda motor dilarang untuk mengangkut penumpang.

Karena itu, YLKI minta Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 dicabut dan dibatalkan. 

• Ganjar Pranowo Jadi Trending Twitter, Idenya Membangun TMP Khusus Tenaga Medis Dibully, Tetap Tenang

Inilah Isi Permenhub Nomor 18 Tahun 2020

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 18 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVlD-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Presiden republik Indonesia telah menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Percepatan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) serta menempatkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

b. bahwa untuk menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Perlu dilakukan pembatasan moda transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besan dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6478);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang
dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala BesarDalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah pengendalian dalam bentuk pembatasan moda transportasi.

2. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9).

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Pasal 2
Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan melalui:

a. pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah;
b. pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar; dan
c. pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020.

BAB II
PENGENDALIAN TRANSPORTASI SELURUH WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3
Pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap transportasi yang mengangkut penumpang dan logistik/barang.

Bagian Kedua
Pengendalian Transportasi Penumpang

Pasal 4
Pengendalian transportasi yang mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada saat:
a. persiapan perjalanan;
b. selama perjalanan; dan
c. sampai tujuan atau kedatangan.

Pasal 5
(1) Pengendalian transportasi pada saat persiapan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh:
a. calon penumpang;
b. operator sarana transportasi; dan
c. operator prasarana transportasi.

(2) Calon penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
a. mengenakan masker dan menyiapkan alat kesehatan yang dibutuhkan;
b. mematuhi dan menjaga jarak fisik (physical distancing);
c. mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas; dan
d. mengutamakan untuk melakukan pendaftaran diri secara daring (online check in) untuk penumpang transportasi yang menggunakan sistem pendaftaran secara daring (online check in).

(3) Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
a. menjual tiket secara daring (online) serta menjamin penerapan jaga jarak fisik (physical distancing);
b. menyeterilkan sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan, menerapkan jaga jarak fisik (physical distancing) di setiap sarana transportasi, dan menyediakan peralatan pengecekan kesehatan;
c. memastikan seluruh personil sarana transportasi dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang, menyediakan cadangan personil sarana transportasi untuk perjalanan jarak jauh, dan menyediakan peralatan kesehatan bagi personil sarana transportasi paling sedikit berupa masker, sarung tangan, dan penyanitasi tangan (hand sanitizer); dan
d. untuk angkutan bus, menaikkan penumpang pada tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Operator prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus:
a. menjamin penerapan protokol kesehatan berupa sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan jaga jarak fisik (physical distancing);
b. menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (hand sanitizer) pada pintu masuk prasarana transportasi;
c. memastikan semua petugas dalam keadaan sehat dan mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan;
d. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh paling rendah 38°C (tiga puluh delapan derajat Celcius), penumpang ditolak untuk diangkut dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatan;
e. menyiagakan posko kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis di prasarana transportasi dan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terdekat;
f. menyediakan ruang istirahat untuk personil prasarana transportasi; dan
g. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional dan pelayanan umum.

Pasal 6

(1) Pengendalian transportasi pada saat selama perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh:
a. penumpang;
b. operator sarana transportasi; dan
c. operator prasarana transportasi transit.

(2) Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
a. mengikuti prosedur dan arahan petugas selama di perjalanan
b. menerapkan jaga jarak fisik (physical distancing) dan mengenakan masker; dan
c. melaporkan kepada petugas jika mengalami gangguan kesehatan.

(3) Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
a. mengawasi dan memastikan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing) selama perjalanan secara ketat dan periodik;
b. menyediakan penyanitasi tangan (hand sanitizer) untuk penumpang;
c. memastikan seluruh personil sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi berupa masker;
d. mengecek dan mengawasi kesehatan penumpang secara periodik dengan mempertimbangkan waktu perjalanan masing-masing moda transportasi;
e. menyiapkan kontak keadaan darurat (emergency call) dan protokol keselamatan jika terjadi keadaan darurat selama perjalanan;
f. untuk angkutan orang dengan bus:
1. angkutan dengan jarak tempuh perjalanan sampai dengan 500 km (lima ratus kilometer) dengan ketentuan pemberhentian sebelum terminal tujuan dibatasi 1 (satu) kali dengan lama pemberhentian paling lama 30 (tiga puluh)
menit, dan tetap melakukan jaga jarak fisik
(physical distancing); dan
2. angkutan dengan jarak tempuh perjalanan yang melebihi 500 km (lima ratus kilometer) dengan ketentuan pemberhentian sebelum terminal tujuan dapat lebih dari 1 (satu) kali dan tetap melakukan jaga jarak fisik (physical distancing).
g. dalam hal terdapat penumpang yang menunjukkan gejala Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), petugas harus:
1. melakukan penanganan sesuai dengan protokol kesehatan;
2. melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat; dan
3. berkoordinasi dengan pusat krisis Corona Virus Disease 2019 (crisis center COVID-19) atau pemandu lalu lintas udara (air traffic controller) bandar udara tujuan untuk transportasi udara, jika terjadi keadaan darurat; dan
h. untuk transportasi udara memastikan seluruh penumpang mengenakan masker selama penerbangan dan mengingatkan terkait pengisian Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Health Alert
Card/HAC).

(4) Operator prasarana transportasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
a. memantau dan memastikan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing) pada simpul transportasi serta tempat peristirahatan (rest area);
b. memastikan kesiapan fasilitas kesehatan termasuk untuk penanganan gawat darurat; dan
c. memastikan semua petugas dalam keadaan sehat serta mengenakan alat kesehatan pribadi berup masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan.

Pasal 7

(1) Pengendalian transportasi pada saat sampai tujuan atau kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
c dilakukan oleh:
a. penumpang;
b. operator sarana transportasi; dan
c. operator prasarana transportasi.

(2) Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
a. mengikuti prosedur dan arahan petugas saat tiba di daerah tujuan atau kedatangan;
b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh sesuai dengan protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di terminal, stasiun, bandara, serta pelabuhan tujuan atau kedatangan;
c. menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Health Alert Card), untuk transportasi udara;
d. menerapkan jaga jarak fisik (physical distancing) dan mengenakan masker; dan
e. melapor kepada petugas posko kesehatan jika merasakan gejala Corona Virus Disease 2019 (COVID19).

(3) Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
a. melakukan sterilisasi armada transportasi (penyemprotan disinfektan) setelah sampai di tujuan;
b. memastikan seluruh personil sarana transportasi selalu mengenakan peralatan kesehatan pribadi
berupa masker dan melakukan pengecekan kesehatan;
c. mengistirahatkan personil sarana transportasi yang telah melakukan perjalanan jauh;
d. untuk angkutan bus, menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. dalam hal ditemukan penumpang yang menunjukkan gejala Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), segera melaksanakan prosedur penanganan dan berkoordinasi dengan petugas medis atau petugas kantor kesehatan pelabuhan pada transportasi udara dan transportasi laut.

(4) Operator prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
a. menjamin protokol kesehatan dengan melakukan sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing);
b. menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (hand sanitizer) pada lokasi pintu masuk prasarana transportasi;
c. memastikan semua petugas dalam keadaan sehat serta mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan;
d. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh di atas 38° Celcius, penumpang ditolak untuk diangkut dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatan;
e. menyiagakan posko kesehatan lengkap dengan tenaga medis di prasarana transportasi serta
berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terdekat;
f. menyediakan ruang istirahat untuk personil sarana transportasi;
g. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional dan pelayanan umum; dan
h. untuk transportasi laut pihak syahbandar, otoritas pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, atau Badan Usaha Pelabuhan Terminal Penumpang memantau pelayaran kapal khususnya laporan dari pihak kapal mengenai kondisi kesehatan penumpang.

Pasal 8

(1) Pengendalian transportasi yang mengangkut logistik/barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh:
a. operator sarana transportasi;
b. pengelola operasional angkutan; dan
c. pengirim dan pemilik.

(2) Operator sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
a. memastikan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing) dan penggunaan peralatan kesehatan
berupa masker selama kegiatan operasional angkutan;
b. melakukan sterilisasi armada transportasi dan muatan melalui penyemprotan disinfektan;
c. melakukan pengecekan kesehatan personil sarana transportasi di lokasi keberangkatan dan lokasi kedatangan;
d. menyediakan kontak keadaan darurat (emergency call) di seluruh daerah yang dilewati untuk
mengantisipasi jika terjadi keadaan darurat;
e. menugaskan personil melaporkan perubahan kondisi kesehatan secara aktif; dan
f. memastikan personil ground handling pada transportasi udara mengenakan masker dan sarung
tangan.

(3) Pengelola operasional angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
a. melakukan pengawasan dan memastikan distribusi angkutan logistik bahan pokok, medis, kesehatan, dan sanitasi tidak terhambat;
b. memasang stiker penanda khusus untuk angkutan logistik;
c. menyediakan fasilitas atau posko untuk pengecekan kesehatan personil sarana transportasi dan menyediakan ruang istirahat bagi personil sarana transportasi; dan
d. melakukan sterilisasi angkutan logistik/barang melalui penyemprotan disinfektan.

(4) Pengirim dan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
a. melakukan sterilisasi terhadap barang yang dikirim/diterima dengan memperhatikan keamanan diri; dan
b. menerapkan jaga jarak fisik (physical distancing) dan mengenakan peralatan kesehatan seperti masker saat mengirim dan menerima barang.

BAB III

PENGENDALIAN TRANSPORTASI PADA WILAYAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA
BESAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap transportasi yang mengangkut penumpang dan logistik/barang.

Bagian Kedua

Pengendalian Transportasi Penumpang

Pasal 10

(1) Pengendalian transportasi yang mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan pembatasan jumlah penumpang pada sarana transportasi.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk kegiatan transportasi dari dan ke daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pasal 11

(1) Pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk transportasi darat meliputi:
a. kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang dan mobil bus dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing);
b. kendaraan bermotor perseorangan berupa mobil penumpang dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing);
c. sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang;
d. dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
1. aktivitas lain yang diperbolehkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar;
2. melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan;
3. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit; dan
e. transportasi sungai, danau, dan penyeberangan berupa:
1. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dilakukan pembatasan jumlah penumpang
paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang kapal dan
penerapan jaga jarak fisik (physical distancing); dan
2. pembatasan waktu operasional pelabuhan disesuaikan demand dan jadwal operasi kapal.
(2) Waktu operasional kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pembatasan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

Pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk kereta api meliputi:
a. kereta api antarkota kecuali kereta api luxury dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing) sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dari setiap jenis sarana;
b. kereta api perkotaan dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari kapasitas penumpang dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing) sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dari setiap jenis sarana; dan
c. kereta api lokal, kereta api prambanan express, dan kereta api bandara dilakukan pembatasan jumlah penumpang
paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing) sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dari setiap jenis sarana dan tidak ada penumpang berdiri.

Pasal 13

(1) Pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk transportasi laut berupa kapal penumpang dilakukan pembatasan penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk atau tempat tidur dengan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing).
(2) Kapal untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik penumpang kelas ekonomi dan kapal angkutan perintis diizinkan beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dilakukan pembatasan penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk atau tempat tidur dengan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing); dan/atau
b. untuk mengangkut logistik dukungan penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) serta bahan kebutuhan pokok, barang penting, dan esensial.

Pasal 14

Pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk transportasi
udara meliputi:
a. pengurangan kapasitas (slot time) bandar udara berdasarkan evaluasi;
b. pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dengan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing); dan
c. penyesuaian tarif batas atas dan/atau pemberlakuan tuslah/surcharge berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 15

Pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan terhadap sarana transportasi darat, kereta api, laut, dan udara yang digunakan untuk:
a. pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia dan tamu kenegaraan;
b. operasional pemerintahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
c. operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia; dan
d. penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat.

Bagian Ketiga

Pengendalian Transportasi Barang

Pasal 16

(1) Pengendalian transportasi yang mengangkut barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap angkutan barang selain angkutan barang yang mengangkut barang penting dan esensial.

(2) Barang penting dan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. barang kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi;
b. barang keperluan bahan pokok;
c. barang makanan dan minuman;
d. barang pengantaran/pengedaran uang;
e. bahan bakar minyak/bahan bakar gas;
f. barang keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan perakitan (assembling);
g. barang keperluan ekspor dan impor; dan
h. barang kiriman.

Pasal 17

(1) Kapal penumpang dapat diizinkan untuk mengangkut kargo dengan ketentuan sebagai berikut:
a. adanya keterbatasan jumlah kapal kargo yang memasuki daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar sehingga harus menggunakan kapal penumpang;
b. digunakan untuk mengangkut logistik dukungan penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
c. digunakan untuk mengangkut logistik bahan kebutuhan pokok, barang penting, dan esensial; dan
d. pemuatan kargo di atas kapal penumpang harus memperhatikan keamanan stabilitas kapal.

(2) Pembatasan pengoperasian pelabuhan diizinkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. melakukan bongkar muat logistik dukungan penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
b. melakukan bongkar muat barang ekspor/impor, barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang esensial;
c. mengurangi kepadatan pemusatan petugas, pekerja, dan pengunjung pelabuhan dengan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing); dan
d. kegiatan operasi kapal, stevedoring, cargodoring, dan delivery tetap diizinkan dilaksanakan dengan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing).

Pasal 18

Pesawat konfigurasi penumpang dapat digunakan untuk mengangkut kargo di dalam kabin penumpang (passenger compartement) khusus untuk pengangkutan kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi serta pangan.

BAB IV
PENGENDALIAN TRANSPORTASI UNTUK KEGIATAN MUDIK TAHUN 2020

Pasal 19

Pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan agar kegiatan mudik tidak mengakibatkan semakin meningkat dan meluasnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 20

(1) Pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan berdasarkan:
a. pedoman dan petunjuk teknis mudik dengan mengunakan kendaraan umum;
b. pedoman dan petunjuk teknis mudik dengan mengunakan kereta api;
c. pedoman dan petunjuk teknis mudik dengan mengunakan pesawat udara;
d. pedoman dan petunjuk teknis mudik dengan mengunakan kapal penyeberangan;
e. pedoman dan petunjuk teknis mudik dengan mengunakan kapal laut;
f. pedoman dan petunjuk teknis mudik dengan mengunakan kendaraan pribadi; dan
g. pedoman dan petunjuk teknis mudik selama di jalan tol.

(2) Pedoman dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Direktur Jenderal dan Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya menyusun ketentuan mengenai pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 22
Dalam hal diperlukan, Peraturan Menteri ini dapat sewaktu-waktu diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 April 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Ad Interim

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

  ISI LENGKAP PERGUB NOMOR 33 TAHUN 2020

SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020 

TENTANG: PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Menetapkan 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326); 

MEMUTUSKAN: 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) 

2. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. 

3. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting 

dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. 

4. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/ atau 

berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta. 

5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. 

6. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. 

8. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI 

Jakarta. 

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

11. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tingkat Provinsi. 

12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kota/Kabupaten Administrasi adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi untuk tingkat Kota/Kabupaten Administrasi. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta. 

Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: 

a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/ atau barang dalam menekan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19); b. meningkatkan antisipasi perkembangan ekskalasi penyebaran 

Corona Virus Disease (COVID-19); c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Corona 

Virus Disease (COVID-19); dan 

d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran 

Corona Virus Disease (COVID- 19). 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: 

a. pelaksanaan PSBB; 

b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk 

selama PSBB; c. sumber daya penanganan Corona Virus Disease (COVID-19); 

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 

e. sanksi. 

BAB IV 

PELAKSANAAN PSBB 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 5 

(1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Gubernur memberlakukan PSBB di Provinsi DKI Jakarta. 

(2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta. 

(3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib: 

a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

dan 

b. menggunakan masker di luar rumah. 

(4) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi 

pendidikan lainnya; 

b. aktivitas bekerja di tempat kerja; c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah; d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum; e. kegiatan sosial dan budaya; dan f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda 

transportasi. 

(5) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19 tingkat Provinsi. 

(6) Jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

Bagian Kedua 

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan 

Pasal 6 

(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya. (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh. 

(3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan. (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Pasal 7 

(1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi: 

a. lembaga pendidikan tinggi; 

b. lembaga pelatihan; 

c. lembaga penelitian, 

d. lembaga pembinaan; dan 

e. lembaga sejenisnya. 

(2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. 

(3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait. 

Pasal 8 

(1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib: 

a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan; b. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan 

c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan 

lainnya. 

(2) Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara: 

a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan 

prasarana sekolah; dan b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. 

Bagian Ketiga 

Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja 

Pasal 9 

(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian 

sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor. 

(2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal. 

(3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib: 

a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas 

usaha tetap berjalan secara terbatas; b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja; c. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 

(COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja; d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat 

kerja; dan e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara: 

a. membersihkan lingkungan tempat kerja; 

b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat 

bangunan tempat kerja; dan 

c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak 

berkepentingan. 

Pasal 10 

(1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori: 

a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait; 

b. kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional; 

c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 

d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor: 

1. kesehatan; 

2. bahan pangan/ makanan/ minuman; 

3. energi; 

4. komunikasi dan teknologi informasi; 

5. keuangan; 

6. logistik; 

7. perhotelan; 

8. konstruksi; 

9. industri strategis; 

10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau 

11. kebutuhan sehari-hari. 

e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang 

bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial. 

(2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan: 

a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja; 

b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain: 

1. penderita tekanan darah tinggi; 

2. pengidap penyakit jantung; 

3. pengidap diabetes; 

4. penderita penyakit paru-paru; 

5. penderita kanker; 

6. ibu hamil; dan 

7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun. 

c. penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus 

Disease (COVID-19) di tempat kerja, meliputi: 

1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih 

dan higienis; 

2. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat; 

3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan 

guna meningkatkan imunitas pekerja; 

4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, 

dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; 

5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit; 

6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja; 

7. menjaga jarak antar sesama karyawan (physical 

distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; 

8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan 

9. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja 

yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka: 

a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan 

sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja; 

b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan 

c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai. 

Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/ rumah makan/ usaha sej enis memiliki kewajiban untuk: 

a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring,dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar; 

b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling 

sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan; 

c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses 

penanganan pangan sesuai ketentuan; 

d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian; 

e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam 

pengolahan makanan sesuai standar; 

f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan; 

g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi 

pelanggan dan pegawai; 

h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan 

i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja. 

10 

(4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib: 

a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin 

melakukan isolasi mandiri; 

b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (room service); 

c. meniadakan aktivitas dan/ atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel; 

d. melarang tamu yang sakit atau menunjukan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan 

e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja. 

(5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja 

memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan 

b. pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi 

wajib: 

1 . menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan Corona Virus Disease (COVID- 19) di kawasan proyek; 

2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya 

dilakukan di dalam kawasan proyek; 

3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek, 

4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; 

5. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja; 

6. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau safety morning talk; dan 

7. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan 

pekerja selama berada di kawasan proyek. 

11 

(6) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Bagian Keempat 

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah 

Pasal 11 

(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu. 

(2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/ atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing. 

(3) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa. 

Pasal 12 

(1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah 

ibadah wajib: 

a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiataan keagamaan di rumah; 

b. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 

(COVID-19) di rumah ibadah masing-masing; dan 

c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing. 

(2) Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara: 

a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya; 

b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat 

bangunan rumah ibadah; dan 

c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak 

berkepentingan. 

Bagian Kelima Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas umum 

Pasal 13 

(1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat 

atau fasilitas umum. 

(2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB. 

(3) 

Dikecualikan umum sebagaimana dari larangan dimaksud kegiatan pada di tempat ayat (1), atau kegiatan fasilitas penduduk untuk: a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari- 

hari; dan b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri. 

(4) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau 

fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Pasal 14 

(1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, 

pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman: 

a. bahan pangan/makanan/minuman; 

b. energi; 

c. komunikasi dan teknologi informasi; 

d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau 

e. logistik. 

(2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi: 

a. penyediaan barang retail di: 

1. pasar rakyat; 2. toko hypermarket, swalayan, perkulakan berjenis minimarket, dan toko khusus supermarket, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau 3. toko/warung kelontong. b. jasa binatu (laundry). 

(3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan 

kegiatan sebagai berikut: 

a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar; 

13 

b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang; c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha; d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan memastikan konsumen karyawan yang memasuki yang bekerja pasar/ tidak toko sedang serta mengalami demam ringan atau sakit; e. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (physical distancing) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan 

g. 

melaksanakan pembersih tangan anjuran (hand cuci sanitizer) tangan dengan termasuk sabun menyediakan dan/atau fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan. 

Pasal 15 

(1) Kegiatan dalam Pasal olahraga 13 ayat secara (3) huruf mandiri b, dapat sebagaimana dilakukan dimaksud secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB. 

(2) Kegiatan pada ayat olahraga (1), dilaksanakan secara mandiri dengan ketentuan: 

sebagaimana dimaksud a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal. 

Bagian Keenam Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya 

Pasal 16 

(1) Selama atas kegiatan pemberlakuan sosial PSBB, dan dilakukan budaya yang penghentian menimbulkan sementara kerumunan orang. 

(2) (1) Kegiatan termasuk sosial pula dan kegiatan budaya yang sebagaimana berkaitan dimaksud perkumpulan pada atau ayat pertemuan: 

a. politik; b. olahraga; c. hiburan; d. akademik; dan e. budaya. 

Pasal 17 

(1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan: 

a. khitan; b. pernikahan; dan c. pemakaman Corona Virus dan/ Disease atau (COVID- takziah 19). 

kematian yang bukan karena 

14 

(2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan; b. dihadiri oleh kalangan terbatas; c. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; 

dan d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) 

paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter. 

(3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil; b. dihadiri oleh kalangan terbatas; c. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang 

keramaian; dan d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) 

paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter. 

(4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Corona Virus Disease (COVID- 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. dilakukan di rumah duka; b. dihadiri oleh kalangan terbatas; dan c. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter. 

(5) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Bagian Ketujuh Pembatasan Penggunakan Moda Transportasi Untuk Pergerakan Orang dan Barang 

Pasal 18 

(1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan 

orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk: 

a. pemenuhan kebutuhan pokok; dan b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB. 

(2) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi: 

a. kendaraan bermotor pribadi; b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan c. angkutan perkeretaapian. 

15 

(3) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi. 

(4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan 

untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok 

dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB; b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan; c. menggunakan masker di dalam kendaraan; d. membatasi jumlah orang maksimal 50°/0 (lima puluh 

persen) dari kapasitas kendaraan; dan e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas 

normal atau sakit. 

(5) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti 

ketentuan sebagai berikut: 

a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok 

dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB; b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah 

selesai digunakan, c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan 

diatas normal atau sakit. 

(6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya 

hanya untuk pengangkutan barang. 

(7) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

a. membatasi jumlah orang maksimal 50°/0 (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan; b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau instansi terkait; c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan; d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas 

dan penumpang yang memasuki moda transportasi; e. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit; dan f. menjaga jarak antar penumpang (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter. 

(8) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi dapat menambahkan menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). 

16 

BAB V 

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB; 

Bagian Kesatu 

Hak dan Kewajiban 

Pasal 19 

(1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Provinsi DKI 

Jakarta mempunyai hak yang sama untuk: 

a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta; 

b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai 

kebutuhan medis; 

c. memperoleh data dan informasi publik seputar Corona 

Virus Disease (COVID-19); 

d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar 

Corona Virus Disease (COVID-19); dan 

e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau terduga Corona Virus Disease (COVID- 19). 

(2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi. 

Pasal 20 

(1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Provinsi DKI 

Jakarta wajib: 

a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB; b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan 

c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 

(2) Dalam hal penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), setiap penduduk wajib: 

a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Corona Virus Disease (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (contact tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas; 

b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan 

c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Corona Virus Disease (COVID- 19). 

17 

(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi. 

Bagian Kedua 

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB 

Pasal 21 

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB. 

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/ atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

Pasal 22 

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 

bentuk: 

a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku 

usaha; 

b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang 

terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/ atau 

c. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB VI 

SUMBER DAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID- 19) 

Pasal 23 

(1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya. 

(2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi. 

18 

Pasal 24 

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam bentuk: 

a. dukungan sumber daya manusia; 

b. sarana dan prasarana; 

c. data dan informasi; 

d. jasa dan/atau dukungan lain. 

BAB VII 

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 

Pasal 25 

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka

Berita Populer