Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pameran hunian vertikal atau rusun DP 0 rupiah.
Pameran DP 0 rupiah itu hadir dalam acara Indonesia Properti Expo (IPEX) di Jakarta Convention Center Hall A-B (JCC).
Namun, jangan sampai ketinggalan, pameran DP 0 rupiah itu hanya tersisa dua hari lagi.
Yaitu pameran DP 0 rupiah Sabtu 22 Februari dan Minggu 3 Februari 2020.
Kegiatan itu sendiri dipromosikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melalui akun Instagram-nya.
Dalam akun @aniesbaswedan dituliskan pameran itu gratis dan dimulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.
@aniesbaswedan
Dari @dkijakarta ...
Yuk, kunjungi Pameran DP O Rupiah!
Kamu bisa dapat info terkait program DP0 rupiah serta melakukan pendaftaran untuk pemilikan unit!
Acaranya gratis! Berlangsung hingga 23 Februari 2020, pukul 10.00-22.00.
Kabarin orang terdekatmu juga ya ..
#DKIJakarta
#JakartaKotaKolaborasi
#AniesBaswedan
#DP0rupiahSamawa
#SaranaJaya
#DinasPerumahanJakarta
#Jaki #PerluTahu
Berbagai Jenis Hunian
Indonesia Properti Expo (IPEX) kembali digelar di Jakarta Convention Center Hall A-B (JCC) mulai tanggal 15-23 Februari 2020.
Pameran ini menawarkan berbagai jenis hunian, baik rumah tapak (landed house), maupun apartemen.
Salah satu yang menarik perhatian adalah hadirnya booth apartemen Samawa (Solusi Rumah Warga).
Dimana merupakan apartemen subsidi yang disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Serta dikembangkan oleh KSO Sarana Jaya dan Totalindo.
Dalam keikutsertaan IPEX 2020, apartemen yang berlokasi di jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur menawarkan proses verifikasi pendaftaran secara cepat.
Yaitu untuk kepemilikan unit apartemen dengan DP 0 Rupiah.
Staf Marketing Apartemen Samawa, Rini, mengatakan, bagi pengunjung IPEX 2020 yang melakukan pendaftaran kepemilikan unit apartemen Samawa, proses verifikasi atau seleksinya bisa langsung selesai dalam jangka waktu satu hari.
“Biasanya kalau di luar ngurus verifikasinya bisa sampai makan waktu dua bulan, tapi kalau di sini cukup sehari,” ungkapnya saat ditemui Wartakotalive.com di booth apartemen Samawa pada perhelatan IPEX 2020, Kamis (20/2/2020).
Tak bisa Dibeli Cash
Menurut Rini, ada beberapa syarat untuk pendaftaran kepemilikan unit apartemen Samawa.
Diantaranya wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.
Belum memiliki hunian sebelumnya. Tidak sedang aktif melakukan angsuran atau cicilan hunian.
Serta berpenghasilan dengan batas nilai UMR di bawah Rp 12 juta per bulan.
“Hunian ini tidak bisa di beli cash, karena jika bisa dibeli cash, artinya dia (kategori masyarakat) mampu,” sebut Arini.
Arini menyebutkan, selama pameran IPEX 2020, banyak masyarakat yang mengajukan pendaftaran dan sudah ada ratusan orang yang dinyatakan lolos proses verifikasi.
“Di akhir pekan sudah 114 orang lolos verifikasi, sementara pada hari biasa mencapai 40-48 orang yang lolos verifikasi,” ujarnya.
Untuk mengajukan pendaftaran, masyarakat perlu membawa beberapa dokumen, seperti KTP DKI Jakarta pemohon dan pasangan, Kartu Keluarga, serta NPWP.
Bagi yang lolos verifikasi, pembelian unit apartemen bisa memanfaatkan fasilitas KPA dengan suku bunga flat 5 persen dari Bank DKI Jakarta.
Adapun harga jual dari apartemen Samawa mulai dari Rp 184 jutaan.
Dengan begitu, cicilan yang harus dibayar sekitar Rp 1,2 juta - Rp 1,9 juta per bulan untuk tenor 10 tahun hingga 20 tahun.
Targetkan 13.000 Hunian
Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pembangunan Sarana Jaya, menargetkan realisasi hunian uang muka atau Down Payment (DP) 0 Rupiah sampai 2022 mendatang, mencapai 13.830 unit.
Meski realisasinya sampai Agustus 2019 lalu baru ada 780 unit, namun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI itu tetap optimistis target akan tercapai.
Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S Arharrys mengatakan, target yang dipatok tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022.
Untuk target tahun 2021 adalah 3.050 unit, lalu pada 2022 sekitar 10.000 unit.
“Ini sebenarnya harapan kami sebagai BUMD dalam mendukung Pemprov DKI menyediakan rumah DP 0 Rupiah,” kata Indra pada Jumat (14/2/2020).
• Main TikTok di Mata Najwa, Anies : Ini yang Amat Spesial dan Bersejarah
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kurang lebih 1,4 juta rumah tangga di Jakarta belum memiliki rumah tinggal sendiri.
Hal tersebut selain faktor lahan yang sedikit, juga mahalnya nilai objek tanah di Jakarta.
Demi ketersediaan hunian yang terjangkau, pihaknya membantu dan mendukung kebijakan Pemprov DKI dalam membangun rumah dengan konsep tingkat atau vertikal.
“Program DP 0 Rupiah ini program unggulan Pemprov DKI Jakarta bagi warga berpenghasilan rendah, sebagai solusi warga Jakarta pada tahap awal memiliki rumah dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Nasrudin Djoko Surjono mengatakan, pemerintah selalu berupaya untuk berkolaborasi dengan sektor swasta, dalam mengimplementasikan rancangan pengembangan kawasan.
73 Kegiatan Strategis
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 73 kegiatan strategis daerah, di antaranya adalah penyediaan rumah DP 0 Persen, penataan kawasan pemukiman, hingga perbaikan tata kelola rumah susun.
Karenanya, keberadaan BUMD seperti Perumda Sarana Jaya ini juga membawa ‘special mission vehicle’ untuk bersinergi bersama Pemprov DKI untuk membangun Jakarta.
Adapun tujuan dari berbagai pembangunan ini adalah untuk memfasilitas warga DNI berpenghasilan rendah (MBR) dan menata pemukiman kumuh secara kolaboratif.
Pembangunan ini juga dilakukan tidak hanya top down tapi juga botton up, di mana Pemprov DKI melakukan kolaborasi dengan berbagai komunitas.
“Jadi kalau dulu warga dipandang sebagai objek, kini mereka dilibatkan dalam pembangunan, melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif,” kata Nasrudin.
Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pembangunan Sarana Jaya menargetkan realisasi hunian uang muka atau Down Payment (DP) 0 Rupiah sampai 2022 mendatang mencapai 13.830 unit.
Meski realisasinya sampai Agustus 2019 lalu baru ada 780 unit, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI itu tetap optimistis target akan tercapai.
Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S Arharrys mengatakan, target yang dipatok tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022.
Untuk target tahun 2021 adalah 3.050 unit, lalu pada 2022 sekitar 10.000 unit.
“Ini sebenarnya harapan kami sebagai BUMD dalam mendukung Pemprov DKI menyediakan rumah DP 0 Rupiah,” kata Indra pada Jumat (14/2/2020).
Belum punya Tempat Tinggal Sendiri
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kurang lebih 1,4 juta rumah tangga di Jakarta belum memiliki rumah tinggal sendiri.
Hal tersebut selain faktor lahan yang sedikit, juga mahalnya nilai objek tanah di Jakarta.
Demi ketersediaan hunian yang terjangkau, pihaknya membantu dan mendukung kebijakan Pemprov DKI dalam membangun rumah dengan konsep tingkat atau vertikal.
“Program DP 0 Rupiah ini program unggulan Pemprov DKI Jakarta bagi warga berpenghasilan rendah, sebagai solusi warga Jakarta pada tahap awal memiliki rumah dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono mengatakan, pemerintah selalu berupaya untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam mengimplementasikan rancangan pengembangan kawasan.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 73 kegiatan strategis daerah, di antaranya adalah penyediaan rumah DP 0 Persen, penataan kawasan pemukiman, hingga perbaikan tata kelola rumah susun.
Karenanya, keberadaan BUMD seperti Perumda Sarana Jaya ini juga membawa ‘special mission vehicle’ untuk bersinergi bersama Pemprov DKI untuk membangun Jakarta.
Adapun tujuan dari berbagai pembangunan ini adalah untuk memfasilitas warga DNI berpenghasilan rendah (MBR) dan menata pemukiman kumuh secara kolaboratif.
Pembangunan ini juga dilakukan tidak hanya top down tapi juga botton up, di mana Pemprov DKI melakukan kolaborasi dengan berbagai komunitas.
“Jadi kalau dulu warga dipandang sebagai objek, kini mereka dilibatkan dalam pembangunan, melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif,” kata Nasrudin.