Jusuf Kalla: Demo Sebesar Apa Pun Tidak akan Mengubah Hasil Pemilu

WAKIL Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait aksi unjuk rasa tolak hasil Pemilu 2019.

Bagi JK, mengeluarkan pendapat di muka publik tentu dijamin oleh undang-undang. Namun, dalam menyikapi hasil pilpres seperti ini, hal tersebut tidak dapat mengubah hasilnya.

"Ya kita negara yang terbuka untuk orang berpendapat, tapi semua persoalan ada prosedurnya," kata JK, ditemui di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

• Polisi: Kalau Ada Penembakan Peluru Tajam Bisa Dipastikan Bukan dari TNI-Polri, Ada Penumpang Gelap

"Boleh saja tentu berpendapat atau mengeluarkan pandangan. Dalam bentuk demonstrasi, demo, tapi tentu sesuai prosedur," sambungnya.

Tapi kalau demo saja, lanjut JK, tidak akan menyelesaikan persoalan. Menurut JK, yang bisa menyelesaikan persoalan adalah mengajukan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apa pun, berapa besar demo pun tidak akan mengubah. Yang mengubah hal apabila ada suatu laporan yang memang terbukti ke MK," tutur JK.

• Jokowi: Sudah Dekat Lebaran, Masa Kita Mau Ramai Urusan Politik Terus?

Ia mengatakan, sejauh ini aparat keamanan telah siap dan siaga menghalau dampak yang ditimbulkan oleh peserta aksi massa.

"Ya saya kira demo itu untuk mendukung proses itu. Silakan saja, karena itu polisi-TNI, keamanan siap menghadapinya. Apabila proses itu dilanggar yang memakai kekerasan, memakai demo, melanggar lalu lintas terus menerus, itu pelanggaran," paparnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginformasikan sampai saat ini sudah ada enam korban meninggal dunia akibat kerusuhan dalam aksi tolak hasil Pemilu 2019 di sekitar Jalan MH Thamrin.

• Polisi Tepis Kabar Aparat Masuk Masjid untuk Kejar Pengunjuk Rasa

Keenam korban meninggal itu tersebar di empat rumah sakit di Jakarta. Data ini ia terima dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

"Jadi kira-kira ada 200 orang luka-luka per jam sembilan pagi ini, dan ada sekitar enam orang tercatat meninggal," ujar Anies Baswedan di RS Tarakan, Cideng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti merincikan korban meninggal 1 di RS Tarakan, 2 di RS Pelni, 1 di RS Budi Kemuliaan, 1 di RS Mintoharjo, dan 1 di RSCM.

• BREAKING NEWS: Anies Baswedan Bilang Enam Orang Tewas Saat Aksi 22 Mei, 200 Orang Luka-luka

• VIDEO: Seusai Demo di Bawaslu Ricuh Massa Lawan Aparat, 20 Diamankan

• IPW: Jakarta Rusuh, Pihak yang Kampanyekan People Power Harus Tanggung Jawab

Namun, Widyastuti mengaku belum mengetahui penyebab meninggalnya keenam korban.

"Belum tahu secara pasti ya sebabnya. Sepertinya ada luka akibat benda tajam tumpul dan luka-luka lecet. Ada juga luka robek dan beberapa menembus ke pembuluh darah di paru-paru," ungkap Widyastuti.

Ada pun korban-korban ini merupkan pendukung Paslon Capres-Cawapres 02 yang mengepung kantor Bawaslu di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, sejak kemarin siang.

• LIVE STREAMING Situasi Unjuk Rasa di Kawasan Petamburan dan Tanah Abang

Mereka melakukan aksi protes atau unjuk rasa atas hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dianggap curang.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membantah kabar yang menyatakan pihak kepolisian masuk ke dalam masjid untuk mengejar pengunjuk rasa.

"Kemudian ada isu bahwa personel pengamanan masuk ke masjid-masjid untuk mengejar pengunjuk rasa adalah tidak benar," ujar Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu (22/5/2019).

• BREAKING NEWS: Anies Baswedan Bilang Enam Orang Tewas Saat Aksi 22 Mei, 200 Orang Luka-luka

Argo Yuwono menyebutkan kericuhan terjadi setelah segelintir massa melakukan provokasi. Kericuhan terjadi setelah pihak kepolisian meminta massa aksi untuk pulang.

"Bahwa aksi demo kemarin sudah tertib dan bubar dengan damai. Tapi, malamnya ada segelintir orang yang sengaja membuat provokasi agar membuat warga terlibat. Tapi semua sudah bisa kita atasi," tutur Argo Yuwono.

Sejauh ini personel Brimob dan Sabhara masih disiagakan di lokasi. Namun dirinya belum memastikan ada berapa jumlah personel yang disiagakan.

• BREAKING NEWS: Beredar SPDP Kasus Dugaan Makar, Muncul Nama Prabowo Subianto

"Pers Pam Brimob, Sabhara, semua masih lengkap dikendalikan oleh Kapolres Jakpus (Kombes Harry Kurniawan) selaku Kapam obyek," jelas Argo Yuwono.

Aksi unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, berlangsung ricuh. Bahkan kericuhan terjadi hingga Rabu (22/5/2019) pagi.

Pengunjuk rasa yang berdemo di depan Bawaslu dipukul mundur aparat keamanan pada Rabu (22/5/2019) dini hari.

• Prabowo Subianto: Tidak Ada Niat Kami untuk Makar

Massa yang sempat membakar sejumlah benda di antaranya ban tersebut dipukul mundur hingga kawasan Tanah Abang.

Pengunjuk rasa bahkan dikabarkan merusak kompleks Brimob yang berada di Jalan KS Tubun.

Hingga berita ini diturunkan, ruas jalan petamburan masih ditutup.

• Luhut Pandjaitan Bilang Purnawirawan Pendukung 02 Banyak yang Belum Pernah Dengar Desingan Peluru

Sejumlah kendaraan taktis, salah satunya water cannon, tampak lalu lalang di Jalan Petamburan.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal menegaskan, aparat keamanan yang mengamankan aksi demonstrasi kelompok yang tak puas terhadap hasil Pemilu 2019, tidak akan dibekali senjata api dan peluru tajam.

Ia mengatakan, hal itu adalah Standard Operating Procedure (SOP) pengamanan aksi massa pada masa Pemilu 2019, yang diinstruksikan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

• Permadi Mengaku Beda Pandangan Soal People Power dengan Eggi Sudjana

Hal itu disampaikan Iqbal saat konferensi pers di Media Center Kemenkopolhukam, Selasa (21/5/2019).

"SOP yang dimiliki oleh TNI dan Polri perlu kami sampaikan juga. Bahwa setiap pasukan pengamanan besok atau nanti malam atau kapan pun, sudah diinstruksikan oleh Kapolri dan Panglima TNI tidak dibekali dengan peluru tajam," tutur Iqbal.

"Saya ulangi, tidak dibekali peluru tajam. Kami pastikan. Jadi kalau besok ada penembakan dengan peluru tajam, bisa dipastikan bukan pasukan TNI dan Polri. Ada penumpang gelap," sambung Iqbal.

• Prabowo Akui Berat Tempuh Jalan Anti Kekerasan, Minta Pendukungnya Jangan Balas Jika Dipukul

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga mengatakan, seluruh aparat yang diterjunkan pada aksi 22 Mei nanti tidak dilengkapi dengan senjata beramunisi peluru tajam.

"Untuk itulah kami rapat di Menko Polhukam menyepakati hindarkan TNI-Polri dari senjata amunisi tajam. Tidak ada lagi sekarang amunisi tajam itu, dilarang. Berikutnya kita menghindari kontak langsung dengan massa," papar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto meminta TNI-Polri tetap mengedepankan sisi humanis dalam mengamankan KPU, Bawaslu, dan obyek vital lainnya.

• BREAKING NEWS: Polda Metro Jaya Tarik SPDP dengan Terlapor Prabowo Subianto

Permintaan itu dilakukan jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei pekan depan.

"Mengenai ancaman ada rencana menduduki dan bakal terjadi konflik dengan aparat keamanan, saya perintahkan polisi dan tentara senapan simpan dulu‎," ucap Wiranto saat memberikan pengarahan dalam acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).

"Pakai pentungan saja. Itu pun kalau tidak perlu enggak usah," sambungnya.

• Ini Alasan Polisi Tarik SPDP Prabowo Subianto

Wiranto juga meminta Polri menerjunkan Pasukan Asmaul Husna khusus di KPU dan Bawaslu pada 22 Mei 2019, untuk mendinginkan suasana.

"Di KPU dan Bawaslu yang jaga pakai pasukan Asmaul Husna, yang pakai putih-putih. Keluar biaya tidak apa-apa yang penting bisa rangkul-rangkulan, jangan ada pentung-pentungan. Mudah-mudahan tidak ada konflik di sana," harapnya.

Pasukan Asmaul Husna sebelumnya pernah pula mengamankan aksi demonstrasi di depan Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019) pekan lalu.

• Satuan Gultor Cuma Bisa Diterjunkan Atas Perintah Panglima TNI

Pasukan ini pertama kali dibentuk saat mengamankan Aksi Bela Islam 411 dan 212 pada 2016 silam.

Bukannya menenteng senjata, pasukan yang adalah anggota Brimob ini justru melengkapi diri dengan sorban dan peci putih. Sekilas penampilan mereka mirip tokoh agama.

Tim ini terdiri dari anggota Brimob pilihan dari berbagai daerah. Syarat menjadi anggota Asmaul Husna adalah hafal Asmaul Husna.

• Sempat Ancam Tutup Mulut, Lieus Sungkharisma Akhirnya Ngomong ke Penyidik dan Mau Makan

Mereka juga dituntut memiliki pemahaman agama yang baik dan mampu berzikir.‎

Dalam mengamankan aksi unjuk rasa, pasukan ini akan berbaur dan bersama pengunjuk rasa ikut salat serta berzikir bersama. (Rina Ayu)