Sarankan Anies-Ketua DPRD Dialog Terkait Saham Bir, PKS: Bukan Sekadar Kirim Surat

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau ambil pusing terkait penolakan penjualan saham Bir PT Delta Tbk yang dilontarkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Selasa (5/3/2019). Anies bahkan mengancam akan membeberkan anggota dewan senang mendapat untung dari minuman beralkohol.

PKS Sarankan Anies dan Ketua DPRD DKI Dialog Terkait Saham Bir PT Delta Djakarta Tbk, Bukan Sekadar Kirim Surat. Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi berselisih.

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) angkat bicara terkait perselisihan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Anies dan Prasetyo berselisih tentang penjualan saham bir PT Delta Djakarta Tbk.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, seharusnya Anies dan Prasetyo duduk bareng untuk membahas persoalan ini.

"Jadi diimbau Pak Anies komunikasi lebih intensif dengan Pak Ketua, berdialog. Jadi bukan sekadar kirim surat,” ujar Suhaimi saat dihubungi, Rabu (6/3/2019).

Baru Diluncurkan di Indonesia, Inilah Harga dan Spesifikasi Vivo V15 dan Vivo V15 Pro

Ini Klarifikasi Lengkap Livy Andriani, Caleg Cantik Nasdem yang Disebut Sekamar Andi Arief

Roy Kiyoshi Beberkan Soal Operasi Plastik Dirinya Hingga Perseteruan dengan Robby Purba

Pasalnya, selama ini Anies hanya mengirimkan surat saja dan belum mendapat balasan dari Prasetyo sejak Mei 2018 lalu.

Bahkan, dengan adanya dialog, Suhaimi yakin Prasetyo luluh dan akan mencapai kesepakatan yang solutif.

"Hal-hal itu ketika didialogkan bisa jadi cair. Ketika didialogan jadi ada solusi. Saran saya komunikasi lebih intensif. Pak Pras orangnya baik kok," ucap Suhaimi.

Saham bir

Sementara terkait rencana penjualan saham minuman beralkohol ini, Suhaimi menyatakan siap mendukung Anies untuk melepas seluruh saham bir ini.

Sebab, hasil penjulan saham bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat Jakarta.

"Kan ada saham 26,25 persen, itu dilepas untuk lebih diprioritaskan kepada kebutuhan masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi akan lebih prioritas atau dibentuk BUMD baru yang lebih prioritas,” ungkap Suhaimi. (M16)

Berita Terkini