Pemilu 2019

Ini Empat Alasan Orang Golput saat Pemilu

Editor: Yaspen Martinus
ILUSTRASI

MANTAN Direktur LBH Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Algiffhari Aqsa menyebutkan, sekurangnya ada empat alasan masyarakat memilih tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dalam Pemilu 2019.

1. Karena tidak peduli terhadap politik alias apolitis. Hal itu dinyatakan Alghif saat konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019).

"Ada yang golput memang karena apolitis. Enggak peduli dengan siapa pun presidennya, hidup akan begini-begini saja," kata Alghif.

Hakim Kabulkan Gugatan Cerai Gisella Anastasia, Hak Asuh Anak Jatuh ke Tangannya

Namun, ia menekankan agar masyarakat juga harus memahami adanya kemungkinan ketidakpedukian itu muncul karena sesuatu yang politis.

"Karena memang sistem elektoralnya tidak bekerja dengan baik, misalnya," ujar Alghif.

2. Golput politis. Menurut Alghif, mereka yang golput politis biasanya disebabkan dua hal, yakni karena calon legislatif atau presidennya tidak ada yang baik menurut penilaian mereka, dan tidak percaya pada sistem politik yang ada.

Jalan Perimeter Utara Bandara Soekarno-Hatta yang Rusak Bakal Dijadikan Landasan Pacu Pesawat

"Misalnya pencalonan dari independen tidak bisa, presidential threshold yang sangat tinggi 20 persen sehingga hanya dua calonnya, anggota dewan yang tidak perform atau karena melakukan KDRT serta mendorong kepentingan lain di luar kepentingan konstituennya," papar Alghif.

3. Ada juga golput yang sama sekali tidak percaya dengan sistem demokrasi perwakilan, tapi hanya percaya pada sistem demokrasi langsung.

"Yang ini memang jumlahnya tidak terlalu banyak ,tapi ini juga golput politis yang punya signifikansi dan resonansi yang luar biasa juga," ulas Alghif.

PDIP Sarankan Ahok Istirahat Sejenak dari Dunia Politik Setelah Bebas

4. Ada juga orang yang tidak bisa memilih karena buruknya teknis Pemilu atau pun karena memang dihalangi oleh majikannya.

"Golput adalah hak konstitusionalnya warga negara. Itu diatur oleh UUD, kovenan hak sipil dan politik, dan UU HAM. Karena dia sifatnya hak, orang yang mempunyai hak tersebut, dia bisa menggunakan bisa tidak. Tidak bisa diwajibkan," beber Alghif. (Gita Irawan)