Wacana Alih Fungsi Trotoar Imbas Macet di Jalan TB Simatupang Bakal Rugikan Pejalan Kaki

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melempar wacana alih fungsi trotoar hingga penerapan ganjil-genap (Gage) di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan demi mengatasi kemacetan. 

Namun wacana tersebut justru mendapat sorotan lantaran bakal merugikan para pejalan kaki yang terdampak. 

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bun Joi Phiau mempertanyakan rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tersebut. 

Bun kritisi wacana alih fungsi trotoar menjadi jalur kendaraan imbas kemacetan Jalan TB Simatupang.

Ia menilai, solusi tersebut justru bisa merugikan pejalan kaki dan tidak menyelesaikan masalah utama.

“Kalau benar kemacetan dipicu galian proyek, maka solusinya bukan dengan mengalihfungsikan trotoar. Justru kontraktor harus memperbaiki manajemen proyek, misalnya mengerjakan galian di jam sepi dan memastikan pengerjaannya cepat,” ujarnya, Selasa (26/8/2025). 

Pemprov DKI Jakarta diminta tak terburu-buru mengambil keputusan terkait kemacetan parah di jalan tersebut.

“Kemacetan yang terjadi di sepanjang ruas Jalan TB Simatupang memang sudah parah. Tapi Pemprov DKI jangan sampai tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan untuk mengatasinya,” kata Bun.

Menurutnya, sebelum memutuskan kebijakan, Pemprov perlu lebih dulu mengkaji akar persoalan kemacetan.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menilai, rencana ini sebagai kemunduran terhadap rencana strategis untuk transportasi perkotaan yang sudah dirintis pendahulu Pramono.

“Alih-alih meningkatkan fasilitas pejalan kaki dan lajur sepeda serta angkutan massal, justru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah anarkis dan set back terhadap pembangunan urban sustainable mobility strategy yang sudah dibangun susah payah dan dengan biaya mahal dari pajak masyarakat selama ini,” ucapnya, Minggu (24/8/2025).

Alih-alih untuk mengatasi kemacetan imbas penyempitan jalan proyek galian, Alfred menyebut, Pramono seharusnya membiarkan hal itu terjadi.

Baca juga: Atasi Kemacetan TB Simatupang, Pramono Klarifikasi Soal Penggunaan Trotoar

Menurutnya, ini bisa dijalankan sebagai hukuman atas pilihan mereka yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang transportasi umum.

“Jadi biarkan saja sebagai push and pull policy sehingga masyarakat terdorong berpartisipasi mengurangi kemacetan lalu lintas dengan memanfaatkan angkutan umum massal, seperti sepeda atau jalan kaki,” ujarnya.

Alfred juga turut mendorong Pemprov DKI Jakarta menerapkan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi.