Nekat Menyusuri Rel, Penumpang KRL: Kami Bukan Pendemo Jangan Ditembak ​​​​​​​

WARTAKOTALIVE.COM - Ribuan penumpang Commuter Line (KRL) terlantar karena Stasiun Palmerah terpaksa ditutup dampak dari unjuk rasa yang berlangsung pada Senin (25/8/2025).

Unjuk rasa yang berujung ricuh itu membuat perjalanan KRL di Stasiun Palmerah ditiadakan karena massa aksi merangsek masuk ke dalam perlintasan rel kereta. 

Para massa aksi itu berpencar setelah dipukul mundur Kepolisian saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI. 

Akibatnya massa aksi terpencar ke Palmerah, Tanah Abang, hingga Kebayoran Lama. 

Bahkan massa aksi pun kemudian memasuki rel kereta api sehingga membuat perjalanan terhambat.

Akibatnya, KRL hanya bisa diakses dari Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Kebayoran Lama lantaran jalur ke arah Stasiun Palmerah dipenuhi massa aksi. 

Hal ini tentunya membuat penumpang di Stasiun Palmerah terlantar. 

Ribuan penumpang KRL di Stasiun Palmerah nekat berjalan menyusuri perlintasan rel kereta ke Stasiun Tanah Abang agar bisa mengakses transportasi umum. 

Dimuat Facebook Kompas.com, pada Senin malam, penumpang KRL yang mayoritas karyawan pulang kerja itu kebingungan untuk bisa mendapatkan kereta. 

Baca juga: Giliran Polisi Dipukul Mundur Massa di Kolong Slipi Palmerah Jakbar, Pendemo Bakar Tenda Pospol

Bahkan dari mereka ada yang sudah menunggu dari pukul 17.00 atau dua jam di Stasiun Palmerah hingga pukul 19.00.

Hal itu kemudian membuat mereka nekat berjalan menyusuri rel kereta. 

Saking kesalnya, para penumpang KRL itu kemudian berseloroh ke Polisi agar mereka jangan ditembak karena bukan pendemo. 

“Jangan ditembak kita penumpang KRL bukan pendemo. Ini udah dari jam 5 sore terlantar,” ucap seorang penumpang.

Diketahui belakangan muncul seruan demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025).

Seruan tersebut tersebar di media sosial baik platform X, Instagram, Tiktok, dan facebook.

Tuntutan demonstrasi itu ialah seruan membubarkan DPR RI. Masyarakat protes lantaran DPR RI di tahun ini mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp50 juta setiap bulannya. 

Pengadaan tunjangan rumah untuk DPR RI ini dianggap tidak logis di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. 

Terlebih sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan efisiensi anggaran.

(Wartakotalive.com/DES/Kompas.com)