Ketua DPRD DKI Khoirudin Dulu Rival Kini Dukung Penuh Program Pramono-Rano

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Drs H Khoirudin, M.Si (1)
Pilih Berkolaborasi dengan Pram-Doel, Alasannya?

Untuk pertama kalinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menempati kursi Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Soalnya, PKS menjadi pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) periode 2024-2029 dengan perolehan 18 kursi.

Drs. H. Khoirudin, M.Si, pria berdarah Betawi yang tinggal di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan mendapat penugasan dari partai untuk mengisi kursi di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat tersebut.

Meski pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang diusungnya kalah, tapi dia berjanji akan mendukung rival politiknya yang menang, Pramono Anung-Rano Karno.

Berikut petikan wawancara Manager Online Warta Kota Eko Priyono dengan Khoirudin di kantornya, DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Jumat (7/2/2025): 

Bagaimana Anda memandang perkembangan Jakarta belakangan ini? Kita tahu Anda sudah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dan kembali menjadi anggota dewan, bahkan Ketua DPRD DKI periode 2024-2029

Ya tentu yang pertama ganti Gubernur, akan ganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), ini menjadi patokan Gubernur dalam membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dua Gubernur yang berbeda RPJMD tentu berbeda wajah, berbeda orientasi, ya tapi semuanya tujuannya buat masyarakat.

Dari RPJMD berbeda Gubernur, kami ikat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku sampai 2045. Jadi secara umum memang berbeda, tapi perbedaannya tidak boleh keluar dari RPJPD

Baca juga: Pengurus DPW PKS DKI Jakarta 2025-2030 Terbentuk, Suhud Alynudin Gantikan Khoirudin jadi Ketua

Apa saja yang disusun DPRD untuk bersinergi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur?

Kita dalam pembangunan ada skala prioritas yang memang dibutuhkan masyarakat, di antaranya masalah banjir, masalah macet, masalah sampah.

Siapa pun Gubernur nya ini masalah prioritas Jakarta yang harus diselesaikan.

Di zaman Gubernur sebelumnya, di zaman masyarakat hari ini, kita masih punya masalah macet dan masalah banjir.

Bahkan saya lebih agresif untuk meminta eksekutif membuat perjanjian kinerja seperti KPI (key performance indicator).

Jadi Dinas SDA misalnya yang menangani banjir, hari ini ada berapa titik banjir yang bisa dideteksi oleh Kepala Dinas.

Lalu setelah kami berikan anggaran, setelah setahun bekerja, dia (Kepala Dinas) bisa menurunkan beberapa titik banjir lagi.

Nanti semua dinas saya minta untuk membuat KPI sebagai perjanjian kinerja, untuk mengevaluasi kinerjanya. 

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Jakarta akan membangun Giant Sea Wall, sedangkan Mas Pram Gubernur DKI Jakarta terpilih akan menambahkan dengan Mangrove Seawall. Bagaimana Anda melihat hal ini?

Ini luar biasa, gayung bersambut, adanya keselarasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, menguntungkan warga Jakarta.

Alhamdulillah takdirnya Mas Pram menang, dan Mas Pram juga didukung oleh pemerintah pusat, sehingga ini akan menguntungkan warga Jakarta.

Memang banjir ini bukan hanya air yang jatuh dari langit berupa hujan yang menjadi masalah kita, tapi juga ketika laut pasang, air laut ke daratan ini juga menjadi masalah kita.

Karena Giant Sea Wall yang akan dibangun oleh pemerintah pusat, ini menjadi solusi buat kita bersama seluruh wilayah Jawa, terutama Jakarta yang memang sudah satu meter di bawah permukaan laut.

Di antaranya juga bukan hanya Giant Sea Wall, juga ada tanaman bakau yang bisa menghambat abrasi air laut.

Jadi memang Alhamdulillah Mas Pram ini seiring sejalan, satu frekuensi dengan presiden terpilih, sehingga nanti bisa saling menguatkan untuk melayani warga Jakarta.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Jakarta Ingatkan Pemprov Soal WTP, Khoirudin: Penting, Tanda Keuangan Transparan

Jadi DPRD DKI Jakarta akan berkoalisi dengan atau kembali menjadi oposisi seperti periode sebelumnya dengan eksekutif?

Tentu memang secara psikologis terasa, kemarin saat Pilkada, Mas Pram dengan PDI Perjuangan di belakangnya, kemudian kami ini sebagian besar mayoritas mewakili RIDO (Ridwan Kamil-Suswono) yang didukung oleh 91 anggota dewan dari 15 partai yang berkoalisi. 

Tentu ini ada dampak psikologis, namun demikian kami diikat oleh regulasi yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah itu adalah Gubernur dan DPRD.

Artinya kami satu rumah, cuma beda kamar, jadi selayaknya tidak beroposisi karena kalau beroposisi yang dirugikan masyarakat.

Kami sama-sama pemerintah daerah, saling mendukung,lain dengan pemerintah pusat di mana legislatif dan eksekutif beda rumah.

Berarti tidak akan berseberangan?

Kami akan koalisi, akan kolaborasi seperti yang pernah diungkapkan dalam pantun saya 'Beli gas ke pantai Sanur, jangan lupa membeli trasi. Selamat bertugas Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, kita siap berkolaborasi'. (faf/Bersambung) 

Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News

Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com lewat WhatsApp : di sini