Respati Ardi Walikota Solo, Biarkan Warganya Pasang Bendera One Piece

WARTAKOTALIVECOM, Solo -- Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Solo tidak melarang warga memasang bendera One Piece atau bendera fiksi lainnya.

Menurutnya, yang terpenting adalah warga tetap mengutamakan dan menghormati Bendera Merah Putih sebagai simbol negara.

Hal ini dikatakan Respati sebagai respon atas gegap gempitanya pro‑kontra pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke‑80 Republik Indonesia,

Secara terbuka Respati Ardi menyampaikan bahwa pemerintah Kota tidak melarang warga memasang bendera fiksi termasuk One Piece, selama Bendera Merah Putih tetap dikibarkan dan ditempatkan lebih tinggi sebagai lambang negara.

Pernyataan ini ditepis sebagai strategi mengawasi supremasi nasional sekaligus menjaga kreativitas warga.

Ketika ditemui awak media di acara peresmian SPPG Kecamatan Laweyan, Respati mengatakan, “Pemasangan bendera One Piece dan control seperti apa, saya melarang juga tidak. Keren apik, yang penting Indonesia harus yang utama. [Karena] bendera lambang negara yang dilindungi UU”

“Mau masang apa, Gatotkaca atau Ramayana, bagus juga. Tapi jelas kita wajib memasang Merah Putih” ujarnya lagi.

Pernyataan ini sekaligus merespon perbandingan yang dibuat oleh sejumlah politikus yang menilai penggunaan simbol fiksi bisa bersifat subversif.

Secara hukum, pengibaran Bendera Merah Putih diatur dalam Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Pasal 7 menyatakan bahwa seluruh warga yang memiliki rumah atau gedung wajib mengibarkan Merah Putih pada 17 Agustus.

Sedangkan Pasal 9 mempertegas bahwa saat bersama simbol lain, bendera negara harus dikibarkan di posisi yang lebih tinggi.

Undang‑Undang juga melarang pemasangan tulisan atau simbol pada Merah Putih, serta perlakuan yang dapat merendahkan martabatnya.

Pernyataan Respati datang di tengah diskusi nasional yang berpotensi polarisasi.

 Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, misalnya menilai bahwa tren ini tampaknya bagian dari “upaya sistematis memecah kesatuan bangsa”

Namun Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya memberi pandangan lebih moderat, mengatakan bahwa “pengibaran bendera One Piece di bawah Merah Putih bukan pelecehan simbol negara, melainkan ekspresi kreativitas”

Dengan demikian, apa yang ditunjukkan oleh Solo adalah bentuk kebijakan kota dalam menemukan titik temu antara ekspresi budaya populer dan penghormatan terhadap nilai-nilai simbolik negara.

Dan Respati Ardi memilih membiarkan kreativitas berkembang selama koridor hukum dan nasionalisme tetap terjaga.