Kata Dasco: Bendera One Piece Upaya Untuk Memecah Persatuan Nasional
Bendera Merah Putih adalah simbol pemersatu sesungguhnya dan harus menjadi fokus utama ikatan kebangsaan.
Fenomena pemasangan bendera One Piece juga mengusik peraturan resmi tentang penggunaan Bendera Merah Putih sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2009.
Undang‑undang tersebut memperjelas bahwa pengibaran bendera negara tidak boleh disandingkan atau disejajarkan dengan simbol selain bendera negara, apalagi tanpa memperhatikan urutan dan ukuran yang sesuai dengan regulasi.
Secara keseluruhan, fenomena viral ini memperlihatkan dilema modern antara ekspresi individu dan simbol nasional.
Sebagian melihat bendera bajak laut sebagai bentuk kritik budaya-polk yang deskriptif terhadap ketidakadilan, sebagian lain menilai langkah itu sebagai ironi di momen kebangsaan.
Bagi Dasco dan pejabat negara, pemasangan simbol itu dipandang sebagai ancaman terhadap semangat persatuan negara yang tengah diperkuat melalui gerakan 10 juta bendera Merah Putih, tema nasional inklusif, dan panduan identitas visual resmi HUT ke‑80 yang dikeluarkan pemerintah sejak awal Agustus 2025
Di tengah dinamika semarak kemerdekaan ini, ancaman perpecahan simbolik tidak boleh dianggap remeh.
Peringatan HUT ke‑80 RI bukan hanya soal merayakan kemerdekaan, tetapi juga meneguhkan kembali nilai-nilai kebangsaan yang menjadi dasar persatuan anak bangsa.
| TNI Akui Kualitas Bahan Bendera Merah Putih Buruk Hingga Robek di Puncak Monas |
|
|---|
| Viral Bendera Merah Putih Robek saat Gladi HUT TNI di Monas, Ini Klarifikasi Kapuspen |
|
|---|
| Gaji Anggota DPR RI Turun Jadi Rp 65,5 Juta, Rakyat Tetap Menolak, Ini Perinciannya |
|
|---|
| Sufmi Dasco Umumkan DPR Sepakat Hentikan Tunjangan Perumahan Anggota DPR |
|
|---|
| Rincian Gaji Anggota DPR RI Setelah Tunjangan Perumahan Rp 50 juta Resmi Dihapus |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/TUDINGAN-SUFMI-DASCO-Ketua-DPR-RI-Sufmi-Dasco-Ahma.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.