“Murka” Bahlil Semprot Dirjen dan Dirut PLN: Kurang Ajar Kalian Semua!

“Murka” Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Semprot Dirjen dan Dirut PLN: Kurang Ajar Kalian Semua!

Editor: Joanita Ary
Warta Kota/Alfian Firmansyah
BAHLIL MURKA -- Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR di Gedung DPR, Senayan, yang diselenggarakan pada Rabu (2/7/2025) dimana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melontarkan kemarahannya. 

WARTAKOTALIVECOM, JAKARTA -- Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR di Gedung DPR, Senayan,  yang diselenggarakan pada Rabu (2/7/2025) dimana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melontarkan kemarahannya.

Kemarahan Bahlil itu karena tidak menerima data terbaru mengenai jumlah desa yang menjadi target swasembada energi.

Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, ada sekitar 5.600 desa yang harus dikembangkan sebagai objek program energi mandiri, baik melalui jaringan listrik maupun instalasi PLTS.

Namun, kekacauan muncul ketika laporan dari PT PLN menyebutkan angka 10.000 desa, dua kali lipat dari perkiraan awal.

Kebingungan tersebut memancing kemarahan Bahlil, yang langsung menegur keras jajaran tinggi Kementerian ESDM hingga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

“Ini enggak tahu dirjen saya yang enggak benar atau Dirut PLN-nya yang enggak benar,” ujarnya, sembari memerintahkan mereka untuk segera menghadap dan mempertanggungjawabkan data yang disajikan.

Bahlil bahkan menegur dengan nada kasar, bahkan penuh amarah ia sempat melontarkan menyebut sikap mereka sebagai “kurang ajar” dan mempertanyakan kelayakan mereka menjabat dalam posisi tersebut.

Dalam rapat itu, Bahlil juga menjelaskan visi Presiden mengenai desentralisasi energi, yaitu mengalirkan listrik ke desa-desa terpencil melalui solusi lokal seperti PLTS, tanpa selalu mengandalkan jaringan besar dari ibu kota kabupaten atau kecamatan.

Hal itu menurutnya merupakan strategi efektif, yang sayangnya tidak tercermin dalam data terakhir yang ia terima

Kemarahan ini bukan tanpa dasar, karena data yang akurat sangat krusial untuk menyusun rencana alokasi anggaran dan operasional program pemerintah.

Di hadapan DPR, Bahlil tampak frustrasi dengan kurang profesionalnya penyerahan data oleh jajaran internal, yang menyebabkan ketidaksesuaian angka dan berdampak langsung ke arah pengambilan kebijakan .

Menyikapi hal ini, Bahlil memerintahkan agar Dirjen ESDM dan jajaran direksi PLN mengadakan rapat lanjut dalam waktu dekat, dengan membawa data terbaru dan akurat, termasuk peta prioritas desa yang belum teraliri listrik.

 

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved