Sekolah Swasta Bakal Digratiskan Seluruhnya, Ini Tanggapan Guru dan Orangtua Siswa

WARTAKOTALIVE.COM, CIRACAS - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan pemerintah pusat dan daerah wajib menggratiskan pendidikan yang mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik di sekolah negeri maupun swasta. 

Putusan ini merupakan hasil dari uji materi terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang sebelumnya hanya menjamin pendidikan gratis di sekolah negeri.

Menanggapi hal itu, salah satu guru yang tak mau sebutkan nama sekolahnya bernama Sugi setuju dengan sekolah swasta gratis di Indonesia untuk membantu siswa yang tidak mampu.

"Kedua, sebagai guru minimal jaminan jangan berpengaruh. Jangan sampai sudah gratis, gaji guru swasta malah turun," kata Sugi pada Rabu (4/6/2025).

Ia meminta agar para guru swasta bisa lebih terjamin gaji dan kesejahteraannya ketika sekolahan sudah digratiskan.

Guru di jenjang SMP dan SMK swasta itu berharap, ketika sekolah swasta benar-benar gratis, mutu pembelajaran bisa berjalan lebih baik lagi.

"Jangan mentang-mentang gratis jadi siswa atau guru jadi seenaknya gitu belajar mengajarnya," ungkapnya.

Sementara itu, orangtua siswa sekolah swasta di Bekasi, Panji mengatakan, sekolah swasta gratis seperti mimpi di siang bolong yang tak akan pernah diwujudkan oleh pemerintah.

"Saya berpikir, bisa apa pemerintah menggratiskan sekolah se-Indonesia? Mimpi di siang bolong. Kalaupun benar bisa menggratiskan, bertahan berapa lama? Ganti presiden, sekolah sudah enggak tidak gratis lagi," katanya, Rabu.

Menurutnya, ketokan palu MK atas keputusan sekolah swasta gratis di Indonesia tidak akan pernah sampai di lapangan. 

"Buktinya anak saya sekolah swasta masih bayar tuh. Katanya ada BOS, bantuan ini itu, tapi nyatanya orang tua tetap dipalak tiap semester, uang gedung, uang seragam, uang buku, belum lagi iuran tambahan yang katanya 'sukarela tapi wajib'," ucap Panji.

Ia pun menilai, anaknya sempat ingin masuk ke sekolah negeri tapi selalu kalah dengan siswa lain.

Bahkan, ia menyebut ada beberapa siswa yang dibantu oleh orang dalam sekolah negeri.

"Anak saya dulu daftar di SD negeri, zonanya jelas, tapi malah enggak diterima. Lah terus sekolah di mana? Akhirnya ya masuk swasta yang biayanya mahal, padahal katanya pendidikan dasar wajib dan gratis," ungkapnya.

Pria 34 tahun itu meminta kepada pemerintah untuk melakukan hal nyata dan tidak membuat masyarakat berharap banyak terutama soal biaya pendidikan.

Pemerintah juga harus pikirkan biaya operasional sekolah yang tidak sepenuhnya dicover.

Setiap ada kerusakan atau perbaikan, maka pihak sekolah swasta harus menanggung sendiri.

"Gratis itu di kertas doang, di lapangan tetap aja rakyat kecil yang jadi korban. Pemerintah gampang banget bilang 'gratis', tapi beban justru dilempar ke kepala sekolah, guru, dan orang tua murid," jelasnya. 

"Kalau enggak bisa konsisten dan adil, mending enggak usah bikin janji manis yang ujung-ujungnya cuma PHP!," tambahnya. 

Orangtua siswa lain bernama Izan mengaku anaknya sekolah di salah satu SDIT di Tangerang Selatan, Banten.

Uang pangkal untuk sekolah diakuinya sekira Rp 13 juta dan setiap bulan dimintai uang untuk Rp 550.000. 

"Tapi fasilitasnya sangat bagus, belajar dari pagi sampai siang, terus dapat makan siang dan bisa tidur siang, setelah istirahat lanjut belajar sampai pukul 16.00 WIB," terangnya. 

Ia pun pesimis dengan wacaba gratiskan sekolah swasta di Indonesia.

Sebab, SDIT sampai saat ini masih belum mendapatkan makan bergizi gratis seperti sekolah negeri.

"Kalau saya enggak yakin bisa terlaksana karena pasti bakalan omon-omon saja," tandasnya. 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp