Gubernur DKI Pramono Anung Janji Tindaklanjuti Temuan KPK Soal Proyek SD di Jakarta yang Mandek

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan proyek pembangunan enam sekolah di DKI Jakarta menunjukkan deviasi progres atau terlambat pembangunannya hingga minus 31 persen dari target.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta Nahdiana untuk memberikan perhatian khusus atas deviasi progres pembangunan tersebut.

"Saya sudah bicara dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan yang baru, supaya saya memberikan atensi terhadap apa yang menjadi temuan KPK," kata Pramono saat ditemui awak media di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu berujar, pada April lalu seharusnya beberapa proyek pembangunan SD di Jakarta sudah rampung.

Namun, kenyataannya sampai saat ini masih tertunda. 

Sehingga, Pramono menekankan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengatasi adanya keterlambatan proses pembangunan itu.

Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Bakal Naikkan Kelas RSUD Tanah Abang Jadi Tipe C

"Karena pasti ada sesuatu. Seharusnya kan bulan April. Ini bulan Mei. April kemarin selesai. Ada yang Desember. Ada yang April mundur-mundur," ujar Pramono.

Pram menerangkan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Dia juga telah mengumpulkan seluruh tim setelah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II menemukan deviasi sebesar minus 31 persen dalam proyek pembangunan sekolah di DKI Jakarta.

Temuan ini diungkap oleh tim Satuan Tugas (Satgas) II Korsup Wilayah II KPK saat meninjau pembangunan TK Negeri, SD Negeri 01 dan 02 Cikini, serta Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/5/2025).

Proyek tersebut merupakan bagian dari enam paket pembangunan sekolah yang berada di bawah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Baca juga: Kekhawatiran Dedi Mulyadi Kejadian, Pelajar di Depok Hampir Ditebas Begal Pas Naik Motor ke Sekolah

Total anggaran untuk seluruh paket proyek mencapai Rp 262 miliar dengan nilai kontrak pembangunan USB di wilayah Cikini sebesar Rp 61 miliar.

Sementara itu, Kepala Satgas II Korsup Wilayah II KPK Dwi Aprilia Linda Astuti mengatakan, PPK dan inspektorat perlu memberi perhatian serius terhadap temuan tersebut agar pembangunan segera tuntas 100 persen.

Apalagi, anggaran enam proyek ini berasal dari tahun anggaran 2024.