Jangan Cuma Perintah ASN Naik Angkot, DPRD DKI Ingatkan Pramono Soal Kelayakan Transportasi Umum

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta diingatkan untuk menyiapkan infrastruktur yang memadai dalam mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) naik transportasi umum setiap Rabu.

Kewajiban naik angkutan umum telah tercantum dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penggunaan Angkutan Umum Massal bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Setiap Hari Rabu.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kevin Wu menyatakan dukungan terhadap semangat positif dari Ingub tersebut.

Namun, Kevin Wu mengingatkan bahwa kesuksesan kebijakan ini bergantung pada kesiapan infrastruktur dan komitmen Pemprov dalam mengatasi tantangan teknis yang masih menghantui.  

"Kami apresiasi langkah Pemprov yang sejalan dengan visi Jakarta ramah lingkungan. Namun, kebijakan sebesar ini tidak bisa mengandalkan semangat saja. Mari bersama-sama pastikan implementasinya tidak malah membebani ASN dan masyarakat," kata Kevin Wu pada Rabu (30/4/2025).

Kevin menegaskan, PSI tidak ingin kebijakan ini gagal. Dia menganggap, kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, seperti mengurai kemacetan dan menekan polusi.

"Tapi untuk sampai ke sana, Pemprov perlu lebih terbuka pada masukan. Misalnya, bagaimana menjamin kenyamanan 280.000 ASN yang tiba-tiba beralih ke transportasi umum? Bagaimana memastikan ASN di Kepulauan Seribu atau Marunda tidak justru menghabiskan waktu dan biaya lebih besar?" ucap Bendahara Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini.

Data yang dihimpun PSI menunjukkan, kapasitas MRT Jakarta saat ini hanya mampu menampung 130.000 penumpang per hari, ementara KRL Commuter Line sudah beroperasi di atas kapasitas ideal.

"Jika 50 persen ASN beralih ke transportasi umum di hari Rabu, bisa terjadi penambahan 140.000 pengguna.

"Tanpa penambahan armada dan pengaturan jadwal khusus, ini berisiko memicu kepadatan ekstrem," jelas Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Kevin juga menyoroti ketimpangan akses yang ada di wilayah Kabupaten Adminstrasi Kepulauan Seribu.

Dia mencontohkan, seperti di Pulau Pramuka, ASN harus berangkat dua jam lebih awal karena minimnya transportasi umum.

"Di Cilincing, mereka perlu berjalan dua kilometer ke halte terdekat. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga keadilan bagi ASN di daerah yang infrastrukturnya masih tertinggal," kata Kevin.

Sebagai bentuk dukungan konstruktif, lanjut dia, PSI mengajukan tiga rekomendasi prioritas.

Pertama, Pemerintah DKI mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, yaitu mengalokasikan anggaran darurat untuk menambah 50 armada Transjakarta khusus hari Rabu dan membangun 10 halte di daerah blank spot seperti Marunda dan Kepulauan Seribu.