DPR RI Khawatir Ada PHK Massal Imbas Kenaikan Tarif Impor Ala Donald Trump

WARTAKOTALIVE.COM - DPR RI menyoroti kenaikan tarif impor yang diambil Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk produk luar negeri. 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PKB M. Hanif Dhakiri menyoroti potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di Indonesia imbas kebijakan Donald Trump tersebut. 

Hanif seperti dimuat Tribunnews.com pada Minggu (6/4/2025) menyebut kebijakan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif impor tambahan sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia sebagai alarm serius bagi ekonomi nasional. 

Menurutnya kebijakan baru itu bisa berdampak negatif bagi perekonomian nasional.

Di antaranya bisa berdampak pada menurunnya nilai ekspor Indonesia, dan meningkatnya PHK.

Maka dari itu Hanif meminta pemerintah segera bisa mengantisipasi dampak buruk kebijakan Donald Trump tersebut.

“Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ujar Hanif Dhakiri dalam keterangannya Minggu (6/4/2025).

Sementara itu pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

"Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan,termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS," ucap Susiwijono seperti dimuat Tribunnews.com pada Jumat (4/4/2025).

Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia disebut telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat Pemerintah AS.

Terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

"Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS," kata Susiwijono.

Baca juga: Donald Trump Terapkan Tarif Resiprokal, Indonesia Dinilai Mampu Menghadapi dengan Antisipasi

Sebagaimana diketahui, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan bahwa tarif baru impor ke AS dikenakan kepada semua negara.

"Anda akan mulai dengan semua negara, jadi mari kita lihat apa yang terjadi," ujar Trump kepada wartawan di dalam Air Force One pada Minggu (30/3/2025).

Pernyataan ini menunjukkan, harapan untuk pengurangan pungutan atau penargetan kelompok tertentu dengan ketidakseimbangan perdagangan tampaknya akan pupus.

Serangan tarif menargetkan 15 persen mitra dagang yang memiliki ketidakseimbangan perdagangan terus-menerus dengan Amerika Serikat, yang disebut oleh Menteri Keuangan Scott Bessent sebagai "Dirty 15".

Meskipun memperluas target, Trump menegaskan tarif AS yang akan dikenakan akan lebih "murah hati" dibandingkan yang diterima oleh AS.

"Tarif akan jauh lebih murah hati daripada negara-negara itu terhadap kita, artinya tarif akan lebih baik daripada negara-negara itu terhadap Amerika Serikat selama beberapa dekade," jelas Trump.

Sebelumnya, Trump telah mengenakan tarif pada impor baja dan aluminium serta pungutan tambahan pada impor dari China.

Tarif impor mobil juga dijadwalkan mulai berlaku pada 3 April 2025.

Asisten perdagangan utama Trump, Peter Navarro, mengungkapkan, pajak impor mobil dapat meningkatkan pendapatan sebesar 100 miliar dollar (Rp 1.600 triliun) per tahun.

"Selain itu, tarif lainnya akan meningkatkan pendapatan sekitar 600 miliar dollar per tahun, sekitar 6 triliun dollar selama periode 10 tahun," kata Navarro kepada Fox News Sunday.

Rencana Trump untuk memberlakukan berbagai tarif timbal balik berpotensi memicu perang dagang global, dengan negara-negara lain bersumpah untuk membalas.

Para ekonom juga memperingatkan tindakan besar-besaran ini berisiko memicu inflasi dan kemerosotan ekonomi. 

Meski demikian, Trump membela pungutan tersebut sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan merevitalisasi industri AS.

(Wartakotalive.com/DES/Tribunnews.com)