Dosen Unpad Puji Program Andalan Prabowo, Makan Bergizi Gratis Bisa Tekan Kemiskinan 5,8 Persen

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ahli kemiskinan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Arief Anshory Yusuf, yang juga anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN),  mengungkap kajian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto bisa menekan kemiskinan hingga 5,8 persen. 

Hal ini dikatakannya usai bertemu dengan Prabowo bersama Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025) malam. 

Baca juga: KPK Terima Laporan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Disunat, Begini Penjelasan Istana

Baca juga: Prabowo dan 8 Pengusaha Besar, Bahas Makan Bergizi Gratis hingga Investasi Danantara

"Saya rasa kami dari DEN menyampaikan kajian tentang potensi dari dampak MBG ini terhadap penyerapan tenaga kerja juga kemiskinan," ucapnya.

"Jadi intinya program ini sangat bagus sekali dalam konteks menciptakan lapangan kerja baru sampai 1,9 juta, lalu kemudian menekan kemiskinan itu bisa berkurang mencapai 5,8 persen," imbuh Arief. 

Ia mencontohkan apabila dalam satu keluarga memiliki tiga orang anak, keluarga itu bisa mendapatkan perbulannya Rp 600.000 dari MBG, sekitar Rp 200 ribu dari Program Keluarga Harapan (PKH), dan sekitar Rp 200 ribu dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ia menyebut, program MBG yang berjalan sangat progresif ini perlu dipastikan berjalan dengan baik dengan segera melakukan business process review, lalu audit rutin oleh BPKP. 

Kemudian kata dia, memberikan ruang untuk peran serta masyarakat, agar bisa melakukan monitoring, dan memperkuat pengawasan terkait bahan-bahan yang kalau tidak perlu impor tidak usah diimpor. 

"Nah ini kita membuat rantai pasok terjaga sehingga impact nya seperti yang diharapkan tapi sekali lagi mari kita jaga bersama," tandasnya.

Sementara,  Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto meminta penggunaan wadah atau “tray” untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi industri lokal, bukan impor.

“Jadi, setelah Prof. Arif itu melakukan studi dan tim melihat ke bawah dan kami sepakat tadi dengan Bappenas dan juga Badan Gizi untuk bersama-sama melakukan pengawasan, misalnya bikin apa namanya tray-nya (wadah) itu tidak boleh diimpor suruh bikin lokal,” ujar Luhut. 

“Karena itu kita lihat masih ada buatan luar, jadi semua kita harus satu padu untuk melakukan pengawasan. Presiden tadi minta ini,” imbuhnya. 

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09