Berita Jakarta

Jakarta Hasilkan 8.000 Ton Sampah Setiap Harinya, Pramono: Mudah-mudahan Bisa Turun

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Jakarta menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah per hari saat mengunjungi TPST Bantargebang, Bekasi.

Warta Kota/Yolanda Putri Dewanti
8.000 TON SAMPAH - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengunjungi fasilitas pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025). Pramono Anung menyebut Jakarta menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah per hari. 

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut Jakarta menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah per hari.

Hal tersebut disampaikan Pramono usai mengunjungi fasilitas pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025).

Pramono menyebut, fasilitas pengolahan sampah yang tersedia saat ini, di antaranya Refuse-Derived Fuel (RDF) di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, dan Rorotan, Jakarta Utara, baru mampu mengurangi sekitar 2.000-3.000 ton sampah per hari.

“Jakarta sekarang ini tiap hari rata-rata kurang lebih 8.000 ton sampahnya, dan dengan proses yang ada, RDF di Bantargebang maupun Rorotan, mudah-mudahan bisa turun nanti sampai dengan 5.000 sampai 6.000 (ton), itu tidak cukup,” ucap Pramono. 

Menurutnya, perlu ada solusi lebih efektif dalam mengatasi permasalahan sampah, salah satunya dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) menggunakan incinerator atau alat pembakar limbah padat.

Namun, sampai saat ini belum ada investor yang berani membangun fasilitas tersebut karena kendala pada tarif tipping fee.

Baca juga: Cerita Dedi Mulyadi Lihat Tumpukan Sampah hingga Kumuh di Salah Satu Pasar di Bekasi, Ini Masalahnya

“Saya dan Pak Pratikno (Menko PMK) selama 10 tahun menyiapkan Perpres tentang tipping fee, dari dulu harganya tidak bisa berubah. Awalnya 8, 9, 10, 12 sen USD per kWh, terakhir 13,5 sen USD per kWh. Tapi tetap saja tidak ada yang berani membangun PLTSa dengan incinerator," jelas dia.

Nantinya, dia akan membuat regulasi agar tipping fee Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) menjadi bagian dari komponen biaya pembelian listrik oleh PLN.

Tipping fee yang awalnya dikelola oleh pemerintah daerah pun diusulkan menjadi bagian dari PLN.

Pramono menambahkan, jika ada penyesuaian harga tipping fee, hal itu perlu diatur bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar menjadi solusi yang efektif, tidak hanya untuk Jakarta, tetapi juga untuk daerah lain di Indonesia.

Pramono juga berharap Instruksi Presiden (Inpres) mengenai pengelolaan sampah segera diputuskan dan tidak ada lagi perubahan pada kebijakan tipping fee, sehingga investor lebih mudah dalam membangun fasilitas RDF.

“Kami sangat menunggu kalau segera bisa diputuskan supaya kita tidak lagi katakanlah hanya membangun RDF,” ungkap Pramono.(m27)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved