Tak Ada Tawar Menawar, Dedi Mulyadi Tegaskan Seluruh Bangunan di Kali Bekasi Bakal Digusur Paksa

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI SELATAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Pemerintah Pusat akan memprioritaskan normalisasi kali Bekasi untuk mengatasi banjir.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, prioritas itu sudah disepakati sejumlah pihak, di antaranya Wali Kota Bekasi, Wakil Wali Kota Bekasi, Kementerian PU, Kementerian ATR BPN, PSDA, BBWS, dan Perum Jasa Tirta (PJT) ketika rapat pada Senin (17/3/2025).

"Kesimpulannya ini kan menjadi bagian prioritas untuk normalisasi wilayah Bekasi dan kota Bekasi," kata Dedi saat ditemui di kawasan Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Senin (17/3/2025).

Namun Dedi menjelaskan kondisi terkini untuk merealisasikan proyek itu terdapat kendala.

Kendala itu perihal tanah yang rupanya dikuasai oleh pihak ketiga atau sudah ada bangunan.

Berkaitan dengan kendala itu, pihak terkait menyepakati telah mencatat sejumlah solusi untuk tindakan selanjutnya.

"Kami sudah ada solusi-solusinya, yang satu pembebasan, yang satu kerohiman, yang satu minta kesadaran untuk melakukan pembongkaran," jelasnya.

Dedi menuturkan untuk merealisasikan proyek itu, pemerintah pusat rupanya juga mengalokasikan dana hingga Rp 3,6 triliun.

Kemudian untuk pihaknya saat ini terus menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembongkaran secara mandiri, karena hal itu untuk membuat sistem pengelolaan air yang nyaman bagi lingkungan dan bukan musibah.

"Kalau kami Pemprov akan supporting pembebasan tanah menjaga keamanan saat normalisasi," tuturnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menyampaikan pihaknya sudah mengirimkan surat peringatan meninggalkan tempat kepada penghuni bangunan yang berada di kawasan bibir kali Bekasi atau di lahan kali Bekasi.

Pemberian surat itu melalui Dinas Tata Ruang (Distaru) Jawa Barat.

Hanya saja ia tidak merinci wilayah apa saja yang diberikan surat peringatan tersebut.

"Petanya sudah ada, jadi supaya kali Bekasi itu sudah ada dan beberapa sudah diberikan surat peringatan oleh Distaru, peringatan satu dan dua, dan mudah-mudah nanti juga akan proses pembongkaran," singkat Tri.