Bersifat Sistemik, Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia Sulit, Pontjo: Merusak Sendi Sistem Negara

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sarasehan Kebangsaan bertema Urgensi Berantas Kejahatan Korupsi Secara Tuntas Paripurna digelar Aliansi Kebangsaan secara daring pada Jumat (14/3/2025).

Sarasehan tersebut dibuka Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo.

Menghadirkan menghadirkan empat narasumber yakni Agus Raharjo, Ketua KPK periode 2015-2019, Abraham Samad, Ketua KPK periode 2011-2015, Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, Prof Sudjito Atmoredjo, Guru Besar UGM.

Ketua KPK periode 2015-2019, Abraham Samad mengungkapan bahwa kasus korupsi di Indonesia bersifat sistemik, sehingga upaya pemberantasannya menjadi sangat sulit.

Baca juga: Kondisi Ridwan Kamil Usai Rumahnya Digeledah KPK atas Dugaan Korupsi Bank BJB

State capture corruption adalah penyebab utama terjadinya korupsi secara sistematik.

Korupsi yang sistemik itu akan merusak sendi-sendi sistem negara.

Inilah yang terjadi di Indonesia sehingga penanganannya juga tidak bisa dilakukan dengan model kasus korupsi kasuistis seperti di negara-negara lain.

Untuk memberantas korupsi di Indonesia maka harus dilakukan secara sistemik pula.

Hal yang harus dilakukan adalah pertama harus ada komitmen yang cukup kuat dari Presiden untuk memberantas korupsi.

Baca juga: Jampidsus Dilaporkan ke KPK, Akademisi Singgung Ada yang Terusik Gebrakan Berantas Korupsi

Selain itu, juga harus ada ketauladan sehingga pemberantasan korupsi bisa dipacu lebih cepat.

Kedua pemberantasan harus mengintegrasikan antara pendekatan penindakan represif dan pendekatan pencegahan.

Misalnya membawa orang pelaku korupsi ke pengadilan dan menghukum berat.

"Kasus korupsi di Indonesia bersifat sistemik maka penyelesaiannya juga harus secara sistemik yang mencakup system tata kelola kelembagaan, kementerian, pemda. “Kita juga harus memperbaiki system integritas nasional kita yakni memperbaiki moralitas dan membangun karakter bangsa kita,” kata Abraham Samad.

Menurut Abraham Samad, kasus korupsi bukanlah domain negara Indonesia, karena di sejumlah negara seperti China, Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa juga ditemukan kasus korupsi.

Namun bedanya di negara-negara tersebut kejahatan korupsi sifatnya kasuistik sedang di Indonesia sifatnya sistematik.

Baca juga: Jaksa Agung Ungkap Ahok yang Minta Diperiksa di Kasus Korupsi Pertamina, Pastikan Ada Tersangka Baru