Prabowo Subianto Targetkan Persentase Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Jadi Nol Persen pada 2026

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Jakarta, Jumat,(14/3/2025).

Cak Imin menuturkan, persentase kemiskinan ekstrem di Indonesia ditargetkan menjadi nol persen pada 2026.

"Rapat menindaklanjuti Instruksi Presiden agar penanggulangan kemiskinan ekstrem hingga nol persen paling lambat pada 2026," kata Cak Imin.

Cak Imin berujar bahwa untuk mencapai target tersebut, pihaknya menggelar rapat dengan kementerian/lembaga guna membahas upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.

Baca juga: Dedi Mulyadi Kumpulkan Bupati dan Wali Kota Jawa Barat, Bahas Kemiskinan dan Sekolah Rakyat

Saat ini, jumlah masyarakat miskin mencapai 24,8 juta orang atau 8,7 persen dari total populasi Indonesia.

Pemerintah menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 4,5 persen pada 2029.

"Syukur-syukur bisa lebih turun lagi persentase kemiskinan kita," ujar Cak Imin.

Dalam rapat tersebut, juga dibahas mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Cak Imin menekankan, DTESN akan digunakan oleh kementerian/lembaga dalam menjalankan programnya agar penerima manfaat lebih tepat sasaran.

"Misalnya Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) punya program rumah subsidi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), itu agar tepat sasaran untuk orang yang betul-betul membutuhkan dan berhak menerima bantuan," jelas Cak Imin.

Baca juga: Hadiri Munas VII IKA PMII, Cak Imin: Inilah Kami Wahai Indonesia

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan siap menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan programnya agar penerima manfaat lebih tepat sasaran.

"Perintah Presiden Prabowo itu harus tepat sasaran dan tepat sasaran artinya itu adalah kuncinya di data. Data ini akan menjadi penting supaya tepat sasaran, supaya jangan lagi ada orang yang kaya atau mendengar dapat, yang miskin enggak," tutur Maruarar.

"Jangan lagi ada orang yang tidak berhak mendapat rumah subsidi, kemudian apa namanya dapat," jelas Maruarar.

Sebagai informasi, rapat tingkat menteri dihadiri oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Kemudian, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, dan sejumlah kementerian/lembaga lain yang diwakili oleh wamen atau deputi. (m27)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.