BKSAP DPR RI Akan Bahas Regulasi AI dalam Forum Parlemen Internasional di Uzbekistan

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Nuri Yatul Hikmah

WARTAKOTALIVE.COM, TANAH ABANG — Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia, teknologi ini sudah banyak digunakan untuk mempermudah berbagai aspek, mulai dari analisis data hingga pembuatan konten. 

Namun di sisi lain, keberadaan AI menimbulkan tantangan besar, terutama terkait keamanan dan penyalahgunaannya.

Terkait hal tersebut, Bramantyo Suwondo selaku Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), bakal membawa isu itu dalam forum internasional, di Uzbekistan pada April 2025 mendatang.

Menurut Bramantyo, agenda ini akan menjadi bagian dari pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang akan diikuti oleh lebih dari 100 negara dunia.

"Jadi itu salah satu forum terbesar yang ada di dunia untuk khusus parlemen.
Nah itu ada beberapa macam isu tuh (yang dibahas). Isu soal keamanan, isu soal mungkin ada isu soal AI dan segala macam," kata Bramantyo dalam wawancara khusus bersama Warta Kota di DPR RI, Jumat (14/3/2025).

"Karena salah satu poin yang kita bahas juga di dunia internasional saat ini adalah tentang AI," imbuhnya.

Terkait hal ini, Bramantyo menyoroti berbagai kasus penyalahgunaan AI di Indonesia.

Misalnya, penipuan yang menggunakan teknologi deepfake untuk meniru wajah atau suara seseorang dalam video call. 

Di sisi lain, AI juga memiliki dampak positif bagi penggunanya. Misalnya, untuk membuat caption (keterangan) dan membantu seseorang membuat analisis kritis.

Oleh karena itu, dalam forum tersebut, BKSAP akan andil mengikuti diskusi imternasional tentang regulasi AI yang seimbang.

"Ini yang kami lagi bahas bagaimana kami meregulasi AI itu di negara-negara kita. Tapi kita harus menemukan titik balance (seimbang) antara regulasi yang tepat dan terlalu regulasi," kata Bramantyo.

"Karena kadang-kadang yang terlalu regulasi juga menahan perkembangan. Karena terlalu banyak birokrasi dan segala macam. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Terlalu diatur malah kadang-kadang menahan perkembangan," imbuhnya.

Kendati demikian, Bramantyo menyebut jika keberadaan AI tidak bisa dibiarkan lepas begitu saja, lantaran penggunanya sudah tidak terbatas.

Sehingga, menurut Bramantyo, perlu ada penguatan keamanan agar AI tidak digunakan untuk hal-hal kriminal ataupun kejahatan.

Lebih lanjut, Bramantyo mengungkap jika penggunaan AI di Indonesia masih berada di tahap awal. 

Meskipun demikian, hal itu bukanlah masalah sebab negara-negara lain pun masih berproses dalam mencari pendekatan yang tepat untuk mengatur teknologi ini.

"Dalam artian, ini berimbasnya ke mana? sektor mana aja? Ada yang ngomong imbasnya itu ke pendidikan maupun kepada dunia pertanian ataupun sektor-sektor yang lain," ungkap Bramantyo.

"Tapi enggak tahu, perkembangan ini kan begitu cepat ya," lanjutnya.

Berangkat dari forum internasional tersebut, Bramantyo menyampaikan jika pihaknya di DPR RI akan mendalami terkait regulasi AI di Indonesia.

Sebab menurutnya, penggunaan AI perlu diatur agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. (m40)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.