Dedi Mulyadi Blak-blakan Soal Kerugian Pembongkaran Hibisc Fantasy

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara perihal kerugian Hibisc Fantasy yang dibongkar pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat

Editor: Desy Selviany
Tangkapan video instagram
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyindir pedas bos badan usaha milik daerah (BUMD) yang mengelola kawasan wisata Hibisc Fantasy Puncak, Bogor, Jawa Barat. 

WARTAKOTALIVE.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara perihal kerugian Hibisc Fantasy yang dibongkar pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat lantaran dibangun di atas lahan hijau. 

Diketahui Hibisc Fantasy dibongkar atas perintah Dedi Mulyadi lantaran dibangun menyalahi izin karena di atas lahan hijau dan resapan air. 

Hibisc Fantasy sendiri ternyata dikelola oleh anak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat PT Jaswita

Dedi Mulyadi pun buka suara perihal kerugian pihak Pemprov Jawa Barat usai membongkar usaha dari BUMD Jawa Barat tersebut.

Melalui instagramnya Sabtu (8/3/2025) Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kerugian akibat pembongkaran tempat rekreasi Hibisc Fantasy di Puncak Bogor bukan tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. 

“Setelah melalui kajian, ternyata seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat pembongkaran @hibiscfantasypuncak_bogor bukan merupakan tanggung jawab Pemprov Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi melalui akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, Sabtu (8/3/2025) seperti dimuat TribunJabar.

Dalam video yang diunggah, Dedi tengah berbincang dengan perwakilan pemilik modal Hibisc Fantasy asal Semarang. 

Dedi mengatakan bahwa  risiko usaha ditanggung oleh pemilik modal. 

“Risiko usaha ditanggung pemodal,” kata Dedi dalam unggahannya. 

Dedi mengatakan, tak ada mekanisme atau aturan yang mengharuskan pemerintah membayar ganti rugi atas langkah pembongkaran itu. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Bongkar Hisbisc Fantasy dan Tempat Wisata Lain di Puncak Bogor, Warga Sambut Suka Cita

Pasalnya, Hibics Fantasy melibatkan anak perusahaan dari BUMD yakni PT Jaswita.

Oleh karena itu, tak ada keterkaitan pemerintah dengan perusahaan tersebut. 

"Mekanisme di pemerintah enggak ada ya. Kalau itu memang ada konsekuensi pemerintah harus mengganti ke pemilik modal ya kita ganti lah Rp40 miliar. Persoalannya kan enggak ada kaitannya (dengan pemerintah), karena ini kan perusahaan yang bukan pemerintah, ini anak perusahaan BUMD," katanya.

"Jadi kerugian ditanggung sendiri manajemen," sambungnya.

Sebelumnya Dedi Mulyadi pun menegor para bos-bos BUMD PT Jaswita hingga mereka gelagapan. 

Sumber: Tribun Jabar
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved