Pembongkaran Hisbisc Fantasy Puncak Bogor Ricuh, Warga Paksa Operator Beko Rubuhkan Bangunan

WARTAKOTALIVE.COM, CISARUA - Pembongkaran tempat wisata Hisbisc Fantasy Puncak milik PT Jaswita Jabar di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (7/3/2025) sore sempat ricuh.

Pasalnya, warga menuntut operator alat berat untuk segera membongkar semua bangunan yang ada di lokasi wisata ini.

Sementara operator alat berat masih menunggu perintah dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Barat terkait bangunan mana saja yang harus dirobohkan.

Pantauan Wartakotalive.com, warga berkerumun di luar pagar Hisbisc Fantasy, Jalan Raya Puncak, setelah salat Jumat sekira pukul 13.30 WIB.

Mereka menunggu operator alat berat bekerja meruntuhkan bangunan yang ada Hisbic Fantasy.

Ketika operator alat berat belum juga bekerja, mereka menjebol pintu gerbang dan memaksa petugas segera bekerja.

Baca juga: Respon Bos-bos BUMD Gelagapan Disemprot Dedi Mulyadi Perihal Investor Hibics Fantasy

Dua operator alat berat lalu mulai bekerja merubuhkan tembok-tembok penahan taman.

Namun massa terus memaksa agar alat berat bergerak menuju bangunan-bangunan yang masih berdiri kokoh.

Sempat terjadi adu mulut antara operator alat berat dengan koordinator warga. Bahkan sejumlah warga mulai melempari alat berat dengan batu agar segera bekerja.

"Bongkar, bongkar, bongkar sekarang, bongkar bangunan sekarang juga," teriak massa.

Meskipun terlihat enggan, operator alat berat terpaksa mengikuti kemauan massa yang terlihat mulai emosi.

Sementara Satpol PP dan polisi yang berjaga tidak kuasa menahan tuntutan massa yang makin beringas.

H. Nanang, salah satu warga Cisarua, mengatakan semua bangunan di Hisbisc Fantasy harus dibongkar karena merugikan masyarakat.

"Bangunan-bangunan ini menyebabkan warga kebanjiran. Belum pernah terjadi banjir bandang di sini. Namun sejak pembangunan tempat wisata ini, kampung kami sering kebanjiran," kata Nanang di Cisarua, Jumat (7/3/2025).

Pria yang pernah menjadi korban penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Raya Puncak ini berharap pemerintah bersikap adil.