Viral Media Sosial

Gus Rofi’i Tanggapi Pernyataan Said Didu Soal PIK 2: Mengkritik Boleh, Tapi Harus Berdasarkan Data

Gus Rofi’i Tanggapi Pernyataan Said Didu Soal PIK 2: Mengkritik Boleh, Tapi Harus Berdasarkan Data

Editor: Dwi Rizki
Istimewa
PIK 2 - Ketua Barisan Ksatria Nusantara (BKN) Muhammad Rofi’i Mukhlis alias Gus Rofi’i. Dirinya menanggapi kritik yang dilayangkan Said Didu terkait PIK 2. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Barisan Ksatria Nusantara (BKN) Muhammad Rofi’i Mukhlis alias Gus Rofi’i menanggapi pihak yang mengkritisi Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2) tanpa didasari data dan sumber yang jelas.

"Mengkritik itu boleh, tapi harus berdasarkan data. Jangan mengkritik nggak pakai data. Berarti itu bohong dan fitnah," tegas Gus Rofi'i pada Senin (17/2/2025).

Salah satu yang kerap mengkritik program PIK 2 yakni mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

Gus Rofi'i pun menilai Said Didu telah menyebarkan hoaxs tentang PIK 2 karena dia memiliki kepentingan di dalamnya.

Ia menyebut Said Didu membuat opini miring tentang PIK 2 karena ingin tanahnya yang berada di area tersebut dibayar dengan harga jauh di atas NJOP.

"Ada orang yang namanya SD (Said Didu) tadi itu punya tanah 10 hektare, dia belinya 5 ribu dulu, nah ini menyuruh orang ditawarkan kepada PIK. Nah, PIK nawar padahal di atas NJOP, tetapi si SD ini mintanya 1 juta lebih per meter. Padahal NJOP-nya di sana jauh di bawah itu," kata Gus Rofi'i.

Gus Rofi'i pun menjelaskan alasan BKN pasang badan membela PSN dan PIK 2.

Hal itu karena ia meyakini pembangunan PSN PIK 2 banyak mendatangkan manfaat bagi warga.

"Kenapa saya membela PIK ya? Karena di situ ada kebenaran. Nah, kebenarannya di mana? Nah, kebenaran yang nyata nih, yang kelihatan mata.

PIK membayar pajak nih, Rp 50 triliun. Ini kan berarti kan dia peduli pada negara dan melaksanakan kewajiban . Yang kedua, kebenaran itu dia menciptakan lapangan kerja begitu banyaknya," kata dia.

Terkait keberadaan pagar laut di perairan Tangerang yang tengah jadi polemik, Gus Rofi'i menyebut masalah itu tak ada kaitan dengan PSN PIK 2.

"Nggak ada kaitan. Sekarang Pagar Laut misalnya yang salah, ya enggak ada urusannya dengan PSN dan PIK 2 karena memang tidak ada kaitannya sama sekali," kata dia.

Pada awal tahun 2025 ini, Gus Rofi'i mendampingi kunjungan sejumlah ulama dari Banten dan jakarta ke kawasan PSN PIK 2. Salah satu ulama yang hadir kala itu yakni mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj.

Gus Rofi’i, menyatakan kunjungan tersebut dalam rangka mencari tahu dan bertabayyun apa terkait polemik PSN PIK 2

"Karena yang menghujat ini tidak paham persoalan. Sementara PSN PIK 2 dinilai mendatangkan mashlahat bagi semua pihak, termasuk lingkungan hidup di kawasan tersebut," kata Gus Rofi’i.

Said Didu Ikut Bongkar Pagar Laut di Tangerang

Diberitakan sebelumnya, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu turut serta dalam pembongkaran pagar bambu di perairan Tangerang, Rabu (22/1/2025).

Dia ikut turun langsung ke perairan untuk mencabuti pagar bambu yang sekian lama menjadi polemik itu.

Dalam video yang diunggah di akun X, Said Didu tampak emosional saat membongkar salah satu bagian pagar bambu.

Dia berteriak mengecam pihak yang memasang pagar bambu.

Dia menyebut, pihak itu "kejam dan zalim kepada rakyat"

"Para oligarki kalian biadab. Kaliam zalim. Merampok negara, menyiksa rakyat."

Said Didu bersama warga selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sebagai bukti kecintaan mereka kepada negara.

Nelayan bersorak dan bertakbir saat pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten berhasil dihancurkan. 

Terlihat ratusan kapal nelayan ikut mendampingi TNI Angkatan Laut (AL) dalam membongkar pagar laut. 

Hari ini menjadi hari ke-5 pembongkaran pagar laut. TNI AL sendiri menargetkan pembongkaran pagar laut sepanjang 2 km perharinya. 

Dari video yang dimuat Tribunnews.com, keterlibatan nelayan semakin banyak saja dari ke hari dalam pembongkaran pagar laut. 

Kapal-kapal nelayan itu membantu TNI AL menarik pagar laut agar roboh. 

Saat detik-detik pagar laut roboh, nelayan pun bersorak dan bertakbir. 

“Hancurkan! Allahu Akbar!” teriak nelayan saat pagar laut berhasil roboh.

Nelayan Rela Kerahkan 300 Kapal Bantu TNI AL Bongkar Pagar Laut

Di sisi lain, sebanyak 300 kapal nelayan dikerahkan untuk membantu TNI Angkatan Laut (AL) untuk membongkar pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten.  

Para nelayan itu rela tidak melaut demi membantu TNI AL membongkar pagar laut yang sudah menyusahkan kehidupan nelayan. 

Ratusan nelayan itu tampak berkumpul di Pos TNI Angkatan Laut (Posal) di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten pada Rabu (22/1/2025) seperti dimuat Tribunnews.com

Satu di antara sejumlah nelayan, Uri (40), mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini.

Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran.

"Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal," kata Uri, saat ditemui di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi.

Pada hari Rabu ini ratusan nelayan rela tidak melaut demi membantu TNI AL membongkar pagar laut. 

Baca juga: VIDEO Nelayan Heran Pembongkaran Pagar Laut di Pesisir Tangerang Ditunda

Sebabnya pagar laut tersebut sudah merugikan nelayan karena mereka harus memutar jauh untuk mencari ikan. 

"Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100 ribu, sekarang Rp300 ribu. Dapat ikannya cuma Rp50 ribu. Biasanya kita melebihi target Rp50 ribu," jelasnya.

Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayan Desa Tanjung Pasir libur melaut.

Uri pun tidak masalah merugi sesaat asalkan pagar laut yang menyusahkan dibongkar.

"Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini," tegas Uri.

Dari pantauan Pantai Tanjung Pasir sekira pukul 09.24 WIB, selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut.

Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini.

Sebelumnya pihak TNI AL mengaku akan pasang badan apabila ada yang mempermasalahkan pembongkaran pagar laut. 

Hal itu diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto saat pembongkaran pagar laut Sabtu (18/1/2025).

"Apa pun itu kalau untuk kepentingan rakyat, Angkatan Laut, TNI khususnya kita akan tampil ke depan," kata Harry.

Namun untungnya kata Harry, hingga pagar laut tersebut dibongkar, pihak TNI AL tidak menemui kendala protes dari pihak manapun. 

Hal itu memudahkan TNI AL lantaran tidak perlu koordinasi dan mediasi dengan pihak pemasang pagar laut. 

"Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi-koordinasi lebih lanjut," ucap dia.

Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. 

Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu.

Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. 

Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Setelah itu pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. 

“Tarik, tarik, tarik," teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. 

Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakkan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. "Mau kaya jual laut," teriak warga.

TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari.

"Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam satu hari, kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km," kata Harry Indarto.

Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. 

"Yang saya tangkap, buka akses terutamanya untuk nelayan keluar-masuk untuk beraktivitas," imbuh dia.

Harry tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. 

"Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita, kesulitan kita, lebih mudah menanam, daripada mencabut. Apalagi yang ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan," tutur dia.

Menteri ATR Segera Cabut dan Batalkan Sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan pihaknya akan segera mencabut sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) atas pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten.

Menurut Nusron terbitnya ratusan SHGB dan SHM di kawasan pesisir perairan Tangerang itu cacat prosedur dan cacat material.

Hal ini disampaikan Nusron  kepada wartawan usai meninjau lokasi pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten, pada Rabu, 22 Januari 2025.

 “Karena cacat prosedur dan cacat material, berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR/BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan,” kata Nusron Wahid

Nusron menerangkan dari hasil peninjauan dan pemeriksaan yang dilakukan timnya, sebagian SHGB dan SHM yang dilaporkan itu berada di luar garis pantai.

Menurutnya area itu tak diperkenankan menjadi kepemilikan perseorangan sehingga tidak bisa disertifikasi.

Selain itu ia juga mengatakan ratusan sertifikat tersebut rata-rata diterbitkan pada tahun 2022-2023, yang artinya penerbitannya kurang dari lima tahun. Oleh karena itu, SHGB dan SHM pagar laut di kawasan perairan Tangerang dapat secara otomatis dicabut atau batal demi hukum.

 “Itu menjadi syarat yang cukup untuk meninjau ulang dan membatalkan sertifikat tersebut,” kata dia.

Sebelumnya Nusron mengonfirmasi bahwa pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang telah memiliki status HGB dan SHM.

“Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut, sebagaimana yang muncul di banyak sosmed (sosial media) tersebut," kata Nusron Wahid sebagaimana dilansir Antara pada Senin, 20 Januari 2025.

Sebanyak 263 bidang tanah tercatat dalam bentuk HGB, dengan rincian 234 bidang dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur, 20 bidang oleh PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan.

Selain itu, terdapat 17 bidang tanah di kawasan tersebut telah tercatat memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

Untuk itu Nusron menambahkan, jika hasil koordinasi menunjukkan bahwa sertifikat-serifikat tersebut berada di luar garis pantai, maka akan dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp

 

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved