Kebijakan Efisiensi Anggaran Prabowo Dapat Dukungan, Pengamat: Tidak Boleh Dihambur-hamburkan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang melakukan efisiensi anggaran terhadap beberapa kementerian dan lembaga mendapat dukungan. 

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah mengungkapkan sudah seharusnya APBN tidak boleh dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang tak penting.

"Jadi Pak Prabowo maunya ini program-program yang sama, itu yang istilahnya ada kemiripan sama, itu yang diefisienkan," ujar Trubus lewat keterangan, Selasa (11/2/2025).

Menurut Trubus, Prabowo ingin agar kementerian dan lembaga menentukan skala prioritas dalam programnya.

“Yang kedua, memang ini kan kebijakan sifatnya mendorong kepada kementerian/lembaga dan daerah untuk menempatkan skala prioritas di dalam program itu, sesuai dengan tupoksinya,” kata Trubus. 

Pasalnya, selama ini APBN kerap digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak perlu.

“Jadi tidak bisa APBN dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang sifatnya, pokoknya foya-foya lah selama ini kan, yang perjalanan dinas, yang ATK, yang nilainya sampai besar sekali,” kata Trubus.

Kebijakan itu sekaligus menjadi ujian bagi para menteri atau kepala lembaga untuk mengetes pemahaman mereka terhadap visi dan misi Prabowo. 

Baca juga: Momen Prabowo Bersemangat Sambut Erdogan Tiba di Lanud Halim Perdanakusuma Sambil Hujan-hujanan

“Nah terus, program prioritasnya apa? Nah, jadi dalam hal ini lebih menempatkan bagaimana seorang pemimpin itu mampu membuat program-program yang sifatnya pro-publik lah, untuk kebutuhan publik gitu,” ujarnya.

Penghematan anggaran itu dapat dialokasikan untuk program-program yang menyejahterakan rakyat sesuai visi misi Prabowo. 

Misalnya, program makan bergizi gratis, swasembada energi, hingga swasembada pangan agar Indonesia tidak selalu impor untuk beras maupun hasil perkebunan lainnya.

Trubus pun mengusulkan agar pemerintah membuat regulasi mengenai peraturan teknis, petunjuk pelaksanaan (juklak), maupun petunjuk teknis (juknis) untuk mengatur program-program apa saja yang harus dipangkas.

“Bagi daerah atau kementerian lembaga yang baru, itu kan bingung. Jadi mau menerjemahkan itu bingung gitu,” kata Trubus.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.