Gandeng BPOM RI, Badan Gizi Nasional Teken MoU untuk Awasi Program Makan Bergizi Gratis

WARTAKOTALIVE.COM, JOHAR BARU - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Gizi Nasional menjalin kerjasama untuk lakukan pengawasan program makan bergizi gratis (MBG).

Penandatanganan MoU itu dilakukan di kantor BPOM, Jalan Percetakan Negara, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Kamis (23/1/2025).

Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya bakal mendukung program makan bergizi gratis dengan melakukan pemeriksaan makanan.

Sebab, kata dia, makanan yang diolah dan didistribusikan oleh Badan Gizi Nasional ke sekolah harus sehat dan bersih.

"Oleh karena itu, yang pertama dalam hal mitigasi karena ada risiko hal-hal kejadian luar biasa," ucap Taruna di kantornya, Kamis.

Ia melanjutkan, mitigasi dilakukan oleh pihaknya demi sukseskan program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Taruna mengaku, dalam pengawasan MBG juga perlu adanya keterlibatan masyarakat. Ia pun bakal memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait pengawasan tersebut.

Kemudian, lanjut Taruna ketika terjadi peristiwa di luar dugaan seperti makanan basi atau siswa keracunan makan pihaknya akan memeriksa.

"Sebab, tidak bisa menjamin 100 persen (makanan yang dibagikan tidak terjadi masalah) tadi saya katakan ada 76 persen probalitinya. Tapi kalau kita sudah dekat maka probalitinya menurun. Sehingga kami bisa membantu dalam hal seperti pemadam kebakaran mengambil tindakan supaya tidak kerjadian lebih (tidak meluas) seperti anak sakit bahkan kehilangan jiwa," terangnya.

Ia memastikan, BPOM punya reputasi yang baik dan pengalaman dalam pengawasan makanan.

Oleh karenanya, tambah Taruna, BPOM wajib terlibat dalam pengawasan MBG di seluruh Indonesia.

"Komitmen kami hanya 1 ingin program makan bergizi gratis ini sukses dan berhasil," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana melanjutkan, pihaknya menetapkan 4 standard makanan bergizi dalam program tersebut.

Pertama, Dadan menyatakan makanan yang didistribusikan harus memenuhi kalori yang cukup bagi setiap jenjang siswa.

Kedua, makanan harus memenuhi komposisi gizi yakni ada protein, karbohidrat, serat dan sebagainya.

"Ketiga aspek higienis dan keempat adalah keamanan makanan," ujar Dadan.

Dua aspek terakhir, lanjut Dadan, perlu adanya pengawasan dari BPOM RI demi memastikan makanan yang dibagikan tidak bermasalah.

Sebab, BPOM memiliki kompetensi dalam bidang kebersihan dan pengawasan makanan.

"Kami akan jalankan program itu dengan sebaik-baiknya, tapi dengan pengawasan, monitoring, evaluasi dan mitigasi itu adalah wilayah BPOM RI. Saya kira BPOM akan menjamin agar penerima manfaat aman dari segala aspek," imbuhnya. (m26)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp