Dedi Mulyadi Minta Rudy Susmanto - Jaro Ade Tuntaskan Kemacetan di Puncak Bogor

Pemberian hibah ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di kawasan wisata Puncak.

Rencananya bus-bus tersebut akan diserahkan kepada Pemkab Bogor pada Februari 2025 mendatang.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara, mendukung hibah dari Kemenhub tersebut.

Baca juga: Bukan Hanya Anies dan Ahok, Pramono-Rano Bakal Minta Masukan Semua Mantan Gubernur

"Saya yakin tujuan hibah ini baik yaitu melayani masyarakat supaya mudah pergi ke tempat wisata," kata Sastra di Cibinong, Kamis (15/6/2025).

Dengan adanya bus rute Cibinong-Puncak, lanjut Sastra, maka wisatawan tidak perlu lagi bawa mobil.

"Ini akan membuat kunjungan wisata ke Puncak meningkat karena biaya transportasinya murah,” ungkapnya.

Namun politisi Partai Gerindra ini meminta Pemkab Bogor untuk melakukan kajian terhadap hibah yang diterima dari Kemenhub.

Pasalnya, banyak daerah yang telah menerima hibah serupa namun tidak dapat mengelolanya dengan baik sehingga berujung mangkrak.

"Terkadang saat dikasih hibah seperti ini kita senang. Namun ketika sudah diterima, mengurusnya susah. Nah itu yang perlu kita kaji bersama-sama,” jelas Sastra.

Baca juga: Lama Tak Akur, Puncak Kemarahan Nanang Gimbal kepada Sandy Permana saat Korban Meludah ke Arahnya

Oleh karena itu, Wakil Sekjen Partai Gerindra ini meminta Pemkab Bogor melakukan kajian secara komprehensif mulai dari rute hingga biaya operasional.

"Pemkab perlu kaji apakah rutenya bersinggungan dengan trayek angkutan umum, lalu biaya operasionalnya seperti apa hingga soal tarif," papar Sastra.

Dia tidak ingin bus-bus hibah yang diterima itu jadi barang rongsokan karena tidak bisa dioperasionalkan secara maksimal.

“Kita tidak mau terjadi masalah seperti daerah-daerah lain sehingga operasionalnya tersendat. Karena itu, perlu adanya pengelolaan secara profesional agar tidak mangkrak," tuturnya.

Persoalan lain yang disorot Sastra terkait hibah ini adalah soal kesiapan sumber daya manusia yang akan mengelola bus tersebut.

“Saya menyarankan ke Pemkab Bogor agar betul-betul mengkaji persoalan ini. Jangan sampai niat baik pemerintah pusat yang kasih hibah tidak dapat dikelola dengan baik. Kalau begitu kan sayang uangnya, mendingan kita bikin rumah tidak layak huni,” tandas Sastra.