Masyarakat Geram! Ketua DPD RI Usul Masyarakat Ikut Urunan untuk Program Makan Bergizi Gratis

WARTAKOTALIVECOM, Jakarta – Sultan Bachtiar Najamudin Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa patungan atau urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis.

Ide ini dicetuskan karena Sultan menilai rakyat Indonesia dermawan dan senang menyumbang.

Selain itu Sultan mengusulkan urunan dari masyarakat untuk merespon program MBG yang dinilai sulit untuk berlangsung dalam jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN saja.

Hal itu disampaikan Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

“Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan

Sultan menilai DNA masyarakat Indonesia itu dermawan dan suka bergotong royong.

Ia pun menilai, kelebihan itu bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," usul Sultan.

Untuk itu dengan adanya partisipasi rakyat, ia menilai pemerintah akan terbantu.

Selain masyarakat, Sultan mengaku telah meminta bantuan pada duta besar negara lain agar mau ikut serta menyukseskan program makan bergizi gratis.

"Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi, nah ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita," ucap Sultan.

"Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas" ujarnya.

Atas pernyataan tersebut, masyarakat meresponnya dengan berbagai komentar.

Banyak diantara mereka merasa kecewa dan geram karena pernyataan tersebut dianggap tidak berpihak pada masyarakat Indonesia.