Megawati Bongkar Isi Dialognya bersama Prabowo soal Kader Partai yang Ditersangkakan

Laporan wartawan wartakotalive.com Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan hubungan komunikasinya dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam kondisi baik.

Megawati bahkan membuka salah satu dialog keduanya sebagai ketua umum partai politik yang merasakan hal sama ketika anak buahnya di partai diperlakukan dengan tidak benar.

Dalam hal ini, Megawati berbicara dalam konteks Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

“Saya bilang, eh Mas Bowo, Pak Prabowo, rungekke (dengarkan). Orang mikir saya sama dia itu musuhan? enggak kok,” jelas Megawati saat pidato politiknya dalam pembukaan HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). 

Megawati pun menyampaikan kepada Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, bahwa akan merasakan yang sama ketika kadernya diperlakukan tidak adil.

“Tetapi, saya bilang, Mas kita kan boleh dong, saya ketua umum, kamu ketua umum, kalau anak kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama,” ungkap Megawati.

Ia mengingat bagaimana seorang Prabowo Subianto selalu senang ketika bertemu dirinya. Ketika bertemu, Megawati memasakkan sendiri nasi goreng untuk Prabowo. 

Ia juga mendapat sinyal bahwa Prabowo ingin bertemu dengan dirinya.

Namun Megawati mengaku ia masih pusing dengan anak buahnya di PDIP yang gagal di berbagai pemilihan. Namun ia memastikan bahwa ia dan PDIP akan menjaga juga pemerintahan Prabowo walau tidak berada di dalam pemerinrajan.

“Ada yang ngomong, bu, ada yang udah minta nasi goreng… weee minta nasi goreng, lho aku wae lagi mumet banyak anakku yang gak jadi. 

Lho gitu lho, lho emangnya gak boleh? Ya bolehlah,” kata Megawati.

“Tetapi kan prinsip. Biar wae aku kene wae, situ di KIM Plus rame-rame. Apa aku ngerusuhi situ? Kan enggak yo. (Biar saya di sini saja, kalian di KIM plus ramai-ramai. Apa saya meributi mereka? Kan tidak ya, red).”

“Kalau aku perlu situ (Prabowo) kan gak perlu ketemu tho. Aku bida kok ngirim orang. Sampai (pesannya). Itu apa namanya? Strategi politik. ngono wae kok, ra usah mikir,”jelas Megawati.

Hasto siap diperiksa sebagai tersangka

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memastikan dirinya akan memenuhi panggilan Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Sebelumnya, Hasto sempat mangkir dari panggilan KPK

Hasto Kristiyanto sedianya akan diperiksa perdana sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan kasus yang menjerat eks calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku, yang hingga kini buron.

Hasto sudah menerima surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan pada Senin (13/1/2025) mendatang.

Dia pun mengaku telah siap untuk memenuhi panggilan KPK dan hadir langsung ke Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta.

 "Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir pada 13 Januari 2025. Pada pukul 10.00 WIB," kata Hasto di sela-sela konferensi pers persiapan HUT ke-52 PDIP di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Baca juga: Polisi Tangkap Pasutri soal Kasus Pesta Seks dengan Bertukar Pasangan yang Digelar di Jakarta-Bali

 Politikus asal Yogyakarta ini pun mengatakan, sebagai warga negara yang taat hukum mengaku bakal hadir memenuhi undangan KPK dan bakal kooperatif terhadap seluruh pertanyaan penyidik.

"Saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya," jelasnya.

Dia juga mengaku memahami seluruh jalan politik PDI Perjuangan, Presiden pertama RI Soekarno, dan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sehingga akan memenuhi panggilan KPK.

Sebab, kata Hasto, jalan politik dari PDIP, Bung Karno, dan Megawati ialah menghormati hukum dan menjunjung tinggi demokrasi.

"Saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan dalam disertasi saya tentang pelembagaan partai dan ketahanan partai," kata Hasto.

Baca juga: Jokowi Tertawa Dengar Aktivis 98 Lapor Soal Korupsi ke KPK dan Rumah Hasto Digeledah

 KPK diketahui menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasto Kristiyanto pada Senin, 13 Januari 2025.

"Kapan HK (Hasto Kristiyanto) dipanggil, minggu depan. Tunggu saja," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025) malam.

Hasto seharusnya menjalani pemeriksaan pada Senin (6/1/2025), tetapi yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang.

Dia ingin diperiksa setelah pelaksanaan HUT PDIP pada 10 Januari 2024.

Dalam sepekan terakhir, tim penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi kunci. 

Seperti Komisioner KPU RI periode 2017–2022 Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, bekas Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, hingga mantan penyidik KPK yang sempat menangani kasus ini yakni Ronald Paul Sinyal.

Wahyu dan Tio merupakan kader PDIP yang telah menjalani proses hukum terkait kasus ini.

Selain itu, Selasa (7/1/2025), tim penyidik KPK menggeledah dua rumah kediaman Hasto yang berada di Kebagusan, Jakarta Selatan dan di Perumahan Villa Taman Kartini, Blok G3, Nomor 18, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti termasuk surat berupa catatan telah disita.

KPK mengumumkan penetapan Hasto Kristiyanto dan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan penetapan antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024 pada 24 Desember 2024.

Ketua KPK  Setyo Budiyanto mengungkap peran Hasto Kristiyanto dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku.

Setyo menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ngotot agar Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019–2024. 

Bahkan, Hasto disebut KPK turut memberikan uang yang dipergunakan untuk menyuap Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU saat itu.

Hasto menempatkan Harun Masiku yang berasal dari Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai caleg PDIP di Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) 1 pada Pemilu 2019. 

Hasto pun bersikeras agar Harun Masiku menjadi anggota DPR menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia. 

Padahal, berdasarkan hasil Pileg 2019, Harun hanya memperoleh 5.878 suara. 

Sementara caleg dengan suara terbanyak kedua setelah Nazaruddin adalah Riezky Aprillia. 

"Seharusnya yang memperoleh suara dari Nazarudin Kiemas adalah Riezky Aprilia. Namun ada upaya dari HK untuk memenangkan Harun Masiku," kata Setyo 
dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024), 

Untuk itu, Hasto mengajukan dan menandatangani uji materi ke Mahkamah Agung (MA) terkait situasi yang terjadi. 

Setelah KPU menolak melaksanakan putusan MA, Hasto meminta fatwa kepada MA. 

"Selain upaya-upaya tersebut, HK secara pararel mengupayakan agar Riezky mau mengundurkan diri untuk diganti oleh Harun Masiku. Namun upaya tersebut ditolak oleh Riezky Aprilia," ujar Setyo. 

Hasto juga memerintahkan Saeful Bahri untuk menemui Riezky Aprilia di Singapura dan meminta mundur.

Namun, Riezky bersikukuh menolak permintaan itu.

"Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Riezky Aprilia ditahan oleh HK dan meminta Riezky untuk mundur setelah pelantikan," tutur Setyo. 

Setelah berbagai upaya itu gagal, Hasto bersama Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah menyuap Wahyu Setiawan dan orang kepercayaannya Agustiani Tio Fridelina agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR. 

Bahkan pada 31 Agustus 2019, Hasto menemui Wahyu Setiawan untuk meminta memenuhi dua usulan yang diajukan oleh DPP PDIP, yaitu Maria Lestari dari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku dari Dapil 1 Sumsel.

"Dari proses pengembangan penyidikan, ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Wahyu berasal dari HK," kata Setyo. 

Setyo menyebut Hasto mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA ke KPU. 

Selain itu, Hasto mengatur dan mengendalikan Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan melobinya agar KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR. 

"Saudara HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024 dari Dapil Sumsel 1," kata Setyo. 

Atas dugaan itu, KPK menjerat Hasto dan Donny Tri Istiqomah dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Tak hanya kasus dugaan suap, KPK juga menjerat Hasto sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan kasus yang menjerat Harun Masiku. 

KPK menduga Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel ke dalam air dan segera melarikan diri. 

Hasto juga mengarahkan sejumlah saksi agar memberikan keterangan tidak sebenarnya kepada KPK. 

Penetapan tersangka terhadap Hasto merupakan pengembangan penyidikan kasus yang sebelumnya telah menjerat Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News