Gerindra Minta Kader Banteng Jangan Main Drama, Ungkap Ketua Panja PPN 12 Persen Kader PDIP

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rofiqi mengaku heran dengan sikap politik para politisi PDIP akhir-akhir ini yang getol mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran.

Terlebih mengenai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. 

Pasalnya, kata wakil rakyat asal Kalimantan Selatan itu, terbentuknya aturan PPN 12 persen merupakan produk dari pemerintah dan DPR RI sebelumnya.

PDIP pun diungkapkannya merupakan partai penguasa di parlemen periode 2019-2024 lalu.

"Ini bukan produknya Pak Prabowo, undang-undang ini disahkan pada Tahun 2021 lalu. Ketika itu, PDIP kan sebagai partai penguasa, jumlah mereka di DPR RI juga terbanyak, ketua Panja UU ini juga dari mereka, pak Dolfie (Dolfie Othniel Frederic Palit). Justru mereka yang mengusulkan dan keputusan sudah menjadi kesepakan bersama, kenapa malah sekarang lempar batu menyalahkan Pak Prabowo," ujar Rofiqi pada Minggu (22/12/2024).

Rofiqi menilai, PDIP sedang bersandiwara drama politik untuk mencari simpati publik dengan mengkambing hitamkan pemerintahan Prabowo-Gibran. 

PDIP, lanjut dia, terkesan memprovokasi publik dengan sentimen negatif seolah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak peduli dengan nasib rakyat kecil.

Sikap kurang bijak itu, kata Rofiqi seharusnya tidak layak dipertontonkan kepada publik, karena rekam jejak digital terkait kenaikan PPN 12 persen ini masih ada di ruang publik. 

"Kenapa sekarang PDIP yang paling depan menyerang kebijakan ini, apa mereka sudah lupa ingatan atau lagi pencitraan atau lempar batu sembunyi tangan," sindir dia.

"Seolah-olah minta dibatalkan, tapi kenyataannya, dulu mereka yang mengusulkan. Ketua Panjanya saja dari mereka kok," ujar dia.

Rofiqi menilai, semestinya, PDIP itu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan PPN 12 persen ini. Sebab, penetapan ini hanya diberlakukan untuk barang mewah secara selektif.

"Harusnya mereka jujur dan bisa mengakui Perjuangan Prabowo yang memperjuangkan pelaksanaan UU nya dibatasi hanya menyasar barang mewah," kata dia.

"Mari kita bersama-sama membangun bangsa dan negara, menuntaskan tantangan ekonomi dan memastikan kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan bijaksana demi kepentingan rakyat," kata dia.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp