PDIP Resmi Pecat Jokowi, Pengamat M Jamiluddin Ritonga: Partai Lain Bakal Sulit Menerima Jadi Kader

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) telah resmi memecat Joko Widodo alias Jokowi dengan pertimbangan melakukan pelanggaran berat.

Pertimbangan pemecatan itu tentu membuat catatan buruk terhadap perjalanan karier politik Jokowi.

Bahkan, Jokowi disebut telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa sebagai mantan presiden, tentu alasan pemecatan itu sangat merusak citra dan reputasi Jokowi.

"Selama menjadi presiden, Jokowi dinilai cacat, karena mengintervensi hukum yang bukan kewenangannya. Tuduhan ini tentu sangat merugikan Jokowi," kata Jamiluddin, Selasa (17/12/2024).

Baca juga: Hendri Satrio Usulkan PPP Pinang Jokowi untuk Jadi Ketua Umum, Bisa Angkat Elektabilitas?

Baca juga: Resmi Dipecat oleh PDIP, Partai Golkar Siap Tampung Jokowi

Baca juga: Berikut Daftar 24 Kader yang Dipecat PDIP Selain Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution

Jokowi juga dinilai telah melanggar AD/ART, kode etik, dan disiplin partai.

Tuduhan itu mengesankan Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai.

“Jokowi juga bisa dipersepsi sebagai sosok yang tidak tegak lurus dengan keputusan partai. Padahal tegak lurus terhadap keputusan partai menjadi keharusan bagi setiap kader partai, khususnya PDIP,” jelas Jamiluddin.

Jamiluddin menerangkan bahwa hal itu akan menjadi catatan bagi partai lain terhadap sosok Jokowi.

Kader yang tidak loyal tentu akan menjadi dasar pertimbangan bagi partai lain untuk menerimanya.

“Hal itu dapat mempersulit partai lain untuk menerima Jokowi sebagai kader," terang Jamiluddin.

BERITA VIDEO: Megawati "Ngamuk" Jokowi dan Keluarganya Dipecat dari PDIP

"Partai lain tentu tak ingin hal yang sama akan terjadi di partainya. Sebab, tak ada satu partai pun yang ingin dikhianati kadernya," ujar Jamiluddin.

Menurut Jamiluddin, alasan pemecatan Jokowi tampaknya akan mempersulit partai lain menerima Jokowi.

Apalagi kalau menempatkan Jokowi di posisi strategis, elite partai lain tampaknya berpeluang menolaknya.

“Kalaupun ada yang menerimanya, itu kader partai yang menjadi loyalisnya. Mereka ini memang ada di beberapa partai yang menyatu di KIM Plus,” papar Jamiluddin. (m27)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.