Pengamat Nilai Bahlil Lahadalia Tak Pantas Jadi Ketum Golkar: Banyak Minusnya

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA  — Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang digelar pada Selasa, 13 Agustus 2024 malam, memutuskan menunjuk Wakil Ketua Umum Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar. 

Diketahui, penunjukkan plt ketua umum (ketum) dilakukan karena Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.

Dalam rapat telah disepakati bahwa Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar bakal digelar pada 20 Agustus 2024. Lalu, malam harinya, akan digelar Musyawarah National (Munas) ke-11 Golkar.

Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar disepakati akan digelar di Jakarta.

Dalam munas tersebut nantinya akan dipilih Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar setelah Airlangga Hartarto mundur.

Baca juga: Bakornas Fokusmaker Sebut Bahlil Lahadalia Cocok jadi Ketua Umum Partai Golkar

Di antara sejumlah nama internal Golkar yang muncul, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia nampaknya menjadi kandidat terkuat saat ini.

 Meskipun, memang belum ada yang resmi maju mencalonkan diri menjadi Ketum Partai Golkar.

Pengamat politik Citra Institute Efriza menilai ketimbang Bahlil Lahadalia yang menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, lebih baik Bambang Soesatyo atau Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) meski AGK sudah menyatakan tak ikut pemilihan calon Ketua Umum.

"Tetapi memungkinkan pula menjelang munaslub muncul calon baru yang dapat diterima oleh berbagai faksi di Partai Golkar," ucap Efriza, Kamis (15/8/2024).

Ia mengatakan, bila dilihat dari segi pengalaman Bahlil di DPP Golkar, masih nihil. 

Baca juga: Gibran Rakabuming Apresiasi Hasil Rapimnas Golkar, Tinggal Ditindaklanjuti Bersama Prabowo

Sehingga dikhawatirkan partai beringin malah nantinya berada di bawah kendali Presiden Jokowi. 

Menurut Efriza, tentu hal ini akan memunculkan gelombang penolakan, karena dikendalikan oleh orang luar.

"Ini yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan politisi Partai Golkar, juga tak menutup kemungkinan faksi-faksi di Golkar lainnya menguat, bahkan bisa saja bersatu dalam menyikapi kecenderungan Bahlil adalah titipan dari istana dan malah bawa kemunduran dalam berdemokrasi di internal Partai Golkar," ungkap Efriza.

Selain itu, kata Efriza, Bahlil juga bukan sosok yang bersih lantaran namanya sempat terseret dalam dugaan kasus korupsi tambang.

"Apalagi jelas bahwa Bahlil juga tidak sepenuhnya bersih, ada kasus tambang yang membelit dirinya. Ini menunjukkan Bahlil bisa jadi kurang disenangi oleh kader-kader Golkar, karena banyak minusnya," imbuhnya.

Mengerucut ke Bahlil

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Dito Ariotedjo mengungkapkan, belum mengetahui apakah bakal hanya ada calon tunggal ketua umum pada munas mendatang.

Namun, Dito mengaku, telah mendengar aspirasi dari pengurus Golkar yang mengerucut pada nama Bahlil Lahadalia.

"Kita akan melihat bagaimana pastinya untuk munas, kan ada proses pendaftaran calon ketua umum. Nanti kita lihat bagaimana ada yang daftar atau tidak, nanti akan ditentukan dalam forum nantinya calon tunggal atau tidak," ujar Dito saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa malam.

"Ya memang kita sudah mendengar aspirasi ini mengerucut ke namanya Bang Bahlil,” katanya melanjutkan.

Diklaim didukung 34 dari 38 DPD I Golkar

Sementara itu, Bahlil juga disebut-sebut menjadi calon tunggal ketua umum partai beringin dengan dukungan 34 dari 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar.

Menanggapi adanya dukungan tersebut, Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan bahwa aspirasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I dan DPD II Partai Golkar memang menginginkan Bahlil Lahadalia menjadi ketua umum definitif Golkar.

"Tidak akan mungkin (Bahlil menjadi plt ketua umum). Tetapi aspirasi dari bawah, dari DPD I dan DPD II, ingin supaya Bahlil yang menjadi ketua umum (definitif)," kata Idrus dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (13/8/2024).

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Dave Laksono tidak menjawab dengan jelas saat dikonfirmasi perihal besarnya dukungan internal untuk Bahlil menjadi calon ketua umum.

Dia hanya menyebut bahwa Partai Golkar lebih memikirkan kerja-kerja di masa depan.

"Ini kita berfikir strategis kedepan, agar mencapai tujuan utama,” kata Dave saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/8/2024).

Kemudian, dikonfirmasi kemungkinan Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal dan tidak ada persaingan dalam pemilihan Ketum Golkar, Dave menyebut bahwa yang paling penting dari pelaksanaan munas adalah partai beringin tetap guyub.

"Keguyuban lebih penting dibanding keseruan," ujarnya.

Meski demikian, Dave meminta publik mengikuti apakah dalam perjalanan ke depan terdapat sosok lain yang menjadi penantang Bahlil.

 "Kita lihat, apakah ada calon lain mendaftar yah," kata Dave.

Namun, Bahlil diketahui sudah mengatakan bahwa dirinya bukan pengurus DPP Partai Golkar saat ditanya mengenai kepengurusan Golkar setelah Airlangga mundur.

"Saya enggak tahu ya, saya betul kader Golkar tapi sekarang kan bukan pengurus DPP, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di sana,” kata Bahlil saat memberikan keterangan pers di Istana Garuda, IKN, Senin (12/8/2024), dikutip dari Antaranews.

Bahlil juga mengeklaim bahwa tidak ada arahan dirinya menjadi Plt Ketum Golkar. 

Hal itu dikatakan saat menjelaskan perihal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla sebelum Airlangga mengumumkan mundur dari kursi Ketum Golkar. 

Dikutip dari Kompas.id, Bahlil mengatakan bahwa pertemuan dirinya dengan Jokowi untuk meminta arahan selaku presiden.

Sedangkan pertemuan dirinya dengan Jusuf Kalla sebagai bentuk silaturahmi dari junior kepada seniornya di Partai Golkar.

"Oh, enggak ada (arahan terkait Plt Ketum Golkar). Saya bukan pengurus DPP. Jadi kembali kepada internal Golkar," ujar Bahlil dilansir dari Kompas.id.

Hanya saja, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar diketahui ada sejumlah syarat menjadi ketua umum.

Di antaranya, sudah lima tahun menjadi pengurus dan lima tahun juga aktif di partai. Selain itu, ada juga istilah Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT) dalam tradisi Golkar. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News

Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com lewat WhatsApp : di sini