Menteri dan Politisi PDIP Tanggapi Rencana Reshuffle Kabinet Jokowi, Jadi Berita Media Asing

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Politisi dan menteri dari PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi rencana reshuffle kabinet atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa dirinya masih memiliki hak untuk melakukan perombakan kabinet sebelum masa jabatan presiden berakhir pada Oktober 2024 ini. 

Beberapa menteri yang disebut-sebut bakal di-reshuffle adalah menteri berasal dari PDI Perjuangan, seperti diberitakan media asing asal Kanada, TheStar.com.

“[Perombakan kabinet] dapat terjadi jika saya merasa perlu melakukannya. Itu tetap hak prerogatif saya,” kata Presiden Jokowi Selasa (13/8/2024) saat melakukan kunjungan inspeksi di Nusantara, Kalimantan Timur, seperti dikutip TheStar.com.

Seperti diketahui, hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi merenggang setelah pada Pilpres 2024, Presiden Jokowi tidak lagi mendukung pasangan yang diusung PDIP, yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud MD. 

Ganjar Pranowo-Mahfud MD dikalahkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran adalah anak Jokowi.  

Sampai saat ini, masih ada enam menteri di dalam kabinet Jokowi yang berasal dari PDI Perjuangan.  

Menanggapi rencana reshuffle tersebut, politisi dan menteri dari PDI Perjuangan memberi tanggapan. 

Baca juga: Terkait Isu "Reshuffle" Kabinet, Menteri ESDM Arifin Tasrif Langsung Datangi  Istana

Komentar Politisi dan Menteri dari PDIP 

Kompas.com memberitakan, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah menghormati hak prerogatif presiden terkait rencana perombakan atau reshuffle kabinet. 

 "Ya reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden dan kita menghormati penggunaan hak prerogatif tersebut oleh Presiden Jokowi. Saya kira dalam konteks itulah kami menanggapi wacana tentang isu reshuffle itu sendiri," ujar Basarah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

"Dan kita letakkan semua aturan main bernegara pada rule of game yang kita sepakati bersama. Ada konstitusi, ada undang-undang yang mengatur tentang kementerian negara dan sebagainya. Mari kita letakkan semua itu pada konsensus kita bernegara," jelasnya.

Basarah menambahkan, pihaknya belum membahas soal isu reshuffle kabinet. Sebab ia mengaku baru tahu mengenai kabar tersebut dari media.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati  atau biasa disapa Bintang Puspayoga, merespons soal kabar dirinya akan di-reshuffle dari kabinet Presiden Jokowi. 

"Kalau yang belum pasti saya enggak berani komentar ya. Salah nanti," ujar Bintang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. 

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Presiden akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

Dua menteri dari PDI-P, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga disebut-sebut bakal terkena reshuffle.

Baca juga: Budi Arie “Bocorkan” Kemungkinan Presiden Jokowi Akan Reshuffle Menteri

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana sebelumnya sudah mengatakan, tidak ada rencana merombak atau reshuffle kabinet dilakukan pada pekan ini.

Ari memastikan Presiden Jokowi tidak akan me-reshuffle kabinetnya pada 14 Agustus hari ini maupun Kamis (15/8/2024) esok hari.

"Tidak ada rencana/tidak ada agenda reshuffle kabinet pada tanggal 14 atau 15 Agustus 2024, seperti isu yg beredar," ujar Ari saat dikonfirmasi Kompas.com pada Rabu.

"Seperti yg telah disampaikan Bapak Presiden ke media, 13 Agustus 2024 di IKN, bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif Presiden yg dapat dipergunakan jika diperlukan," tegas Ari.

Hingga Agustus 2024, sebanyak enam kader PDIP masih menjadi menteri dalam kabinet Jokowi.

Keenam kader PDIP tersebut adalah I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/PPPA), Azwar Anas (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi/PAN-RB), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM/Menkumham), Tri Rismaharini (Menteri Sosial), dan Pramono Anung (Sekretaris Kabinet/Seskab). 

Reshuffle Kabinet Jokowi

TheStar.com memberitakan, Presiden Jokowi tidak menutup kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet lagi sebelum masa jabatan kedua dan terakhirnya berakhir pada Oktober 2024.

Jokowi dapat memecat menteri yang dianggapnya tidak loyal dan menggantinya dengan mereka yang loyal kepadanya atau penggantinya, Prabowo Subianto.

“[Perombakan kabinet] dapat terjadi jika saya merasa perlu melakukannya. Itu tetap hak prerogatif saya,” kata Presiden kepada wartawan pada hari Selasa (13 Agustus) saat melakukan kunjungan inspeksi di Nusantara, Kalimantan Timur.

Namun ketika wartawan menindaklanjuti dengan pertanyaan tentang apakah Presiden merasa saat ini perlu merombak kabinet, ia hanya tertawa dan berlalu begitu saja.

Ada spekulasi bahwa Jokowi berencana untuk mengganti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, keduanya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mendukungnya dalam pemilu 2014 dan 2019, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dari Partai NasDem.

PDIP dan NasDem sama-sama bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi, tetapi menolak mendukung pengganti pilihannya, Prabowo Subianto, yang maju bersama putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilpres 2024.

Saat ditanya apakah rekan-rekan anggota PDI-P-nya dapat dicopot dari jabatan kabinet, anggota DPR Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa ia telah lama mengetahui rumor yang mengatakan bahwa Jokowi mengincar menteri kabinet dari PDI-P.

"Kami telah berupaya cukup keras untuk membantu [Jokowi] memenangkan [jabatan presiden] dan mendukungnya selama 10 tahun terakhir sehingga pemerintahan dapat berjalan," kata Deddy.

Komentar Bahlil

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku tidak mengetahui soal isu Presiden Joko Widodo bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Bahlil disebut-sebut menjadi salah satu menteri yang terkena "reshuffle".

Ia yang kini menjabat sebagai Menteri Investasi itu dikabarkan bakal menggantikan Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Saya juga enggak tahu," kata Bahlil usai menerima Gelar Tanda Kehormatan di Istana Negara, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Namun, Bahlil menegaskan, reshuffle menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal "Reshuffle" Kabinet, Menteri Bahlil: Saya Juga Enggak Tahu... ",  dan "Politisi PDI-P Sebut "Reshuffle" Menteri Hak Presiden Jokowi, Sebaiknya Dihormati "