Megawati Soekarnoputri Tegaskan Minta Jangan Ada Kecurangan TSM di Pilkada 2024

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan kembali agar ajang pilkada serentak 2024, tidak kembali diwarnai aksi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Hal ini disampaikan Megawati, usai umumkan calon kepala daerah yang diusung PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Awalnya, Megawati menyinggung soal keinginan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno untuk menjadikan partai sebagai wadah mengonsolidasikan cita-cita kemerdekaan ke rakyat.

"Apa arti kemerdekaan, apa arti Pancasila, apa arti kehidupan kekeluargaan gotong royong, apa arti namanya Bhinneka Tunggal Ika," kata putri Bung Karno itu. 

Megawati perlu mengungkap hal itu karena menganggap cita-cita kemerdekaan belakangan ini banyak dilupakan karena kealpaan ‘penguasa’.

"Sekarang mulai banyak dilupakan, lo, mulai kekuasaan itu diambil bukan untuk yang namanya sebuah kearifan bagi kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, dan perikemanusiaan bagi bangsanya yang disebut rakyat Indonesia," kata Presiden kelima RI itu.

Megawati mengaku turut merasakan kondisi memprihatinkan.Bahwa cita-cita kemerdekaan -seperti mewujudkan keadilan dan perikemanusiaan- tak muncul belakangan ini.

Baca juga: Megawati Soekarnoputri Langsung Beri SK untuk 13 Bakal Calon Kepala Daerah

Kemudian ia mengingatkan pihak tertentu tidak melakukan kecurangan secara TSM pada pilkada serentak 2024. 

Artinya kata Megawati, seharusnya membiarkan rakyat punya kedaulatan untuk memilih calon pemimpinnya.

"Jangan ada TSM. Biarkan kita, rakyat itu memilih dengan sukacita. TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif," kata Megawati.

Lebih lanjut, Megawati mengatakan pihak yang melakukan kecurangan secara TSM sebenarnya sedang memecah belah rakyat Indonesia sendiri.

Ia berharap pernyataannya itu bisa menyadarkan pihak-pihak tersebut agar tak berlaku culas.

"Lo, orang yang melakukan itu, yo, orang Indonesia loh berarti apa? Akibat suatu perintah. Perintah ini sebenarnya lupa, ini ingin memecah belah bangsa sendiri," lanjut Megawati.

Lebih jauh, Megawati tak ingin aparat justru tidak mematuhi aturan undang-undang yang menyatakan partai politik sebagai peserta pemilu.

Ia mengaku dalam sebuah kesempatan pernah berdiskusi dengan pakar hukum tata negara Mahfud Md. Keduanya berbicara soal hak warga negara dan partai politik untuk ikut di dalam pemilu.