Jusuf Hamka Mundur dari Partai Golkar dan Pilkada Jakarta 2024: Saya Sedih, Tetapi I'm Happy

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH - Setelah Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI, kini giliran Jusuf Hamka yang meninggalkan partai berlambang pohon beringin itu.

Pria yang akrab disapa Baba Alun itu ikut mundur dari kepengurusan Partai Golkar dan Pilkada DKI Jakarta 2024.

Jusuf Hamka resmi mundur dari Partai Golkar setelah resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya yang ditulis tangan kepada staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Senin (12/8/2024).

Jusuf datang ke DPP Partai Golkar sekira pukul 10.03 WIB.

Kemudian, dia masuk untuk menyerahkan surat tersebut kepada Sekjen Partai Golkar dan keluar pada pukul 10.33 WIB.

Kepada wartawan, Jusuf mengaku ia sudah mempertimbangkan pengunduran dirinya sejak lama. 

Bahkan, ia sudah meminta pendapat dari keluarga hingga tokoh agama.

Baca juga: Kekecewaan Mendalam Jusuf Hamka kepada Partai Golkar Membuatnya Kapok Berpolitik,

"Saya memang sudah berpikir lama. Momentumnya pas," kata Jusuf Hamka di DPP Partai Golkar, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat.

"Tuhan sayang sama saya. Kan saya sudah bilang waktu saya dicawatkan kemarin. Ini kan saya bilang, Innalillahi wa innailaihi rojiun, berarti saya enggak happy," ujar Jusuf Hamka

"Tapi saya harus jalankan. Kalau ditanya hari ini, saya sedih. Tetapi, I'm happy. Alhamdulillahirrabilalamin," ucap Jusuf Hamka.

Terkait pengunduran dirinya itu, Jusuf Hamka mengaku belum berkomunikasi lagi dengan Airlangga Hartanto.

Pasalnya pada saat Airlangga mengumumkan pengunduran dirinya, ia masih melaksanakan tugas di Bandung, Jawa Barat.

"Saya dengar berita kaget (Airlangga mundur). Tahu-tahu saya cari beliau, beliau katanya di IKN. Ya tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan beliau, ya saya pikir beliau sudah mundur, saya mau apalagi," tutur Jusuf Hamka.

Baca juga: Reaksi Keras Jusuf Hamka Usai Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar

Bahkan, Jusuf Hamka mengaku tidak akan menyentuh dunia politik lagi, apalagi berada di partai berlambangkan pohon beringin itu.

Ia pun akan mendukung keputusan Airlangga sepenuhnya, sebagai teman yang baik. 

"Menurut saya politik itu ya gimana ya, agak keras, agak kasar. Kalau saya kan kerjanya kemanusiaan, mungkin beda ya, agak lembut, jadi enggak bisa sama," tutur Jusuf Hamka.

"Jadi mungkin buat saya lebih pantas saya dagang nasi kuning aja daripada ikut di partai kuning lagi," ucap Jusuf Hamka.

BERITA VIDEO: Mundur Dari Golkar, Jusuf Hamka Mending Jual Nasi Kuning daripada Partai Kuning

Jadi Peristiwa di Luar Nalar dan Ada Tekanan

Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin buka suara terkait mundurkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.

Diketahui, Airlangga mundur sebagai Ketum Partai Golkar pada Sabtu (10/8/2024).

Melalui rekaman video, Airlangga mengatakan keputusannya untuk mundur diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan, salah satunya menjaga keutuhan partai berlambang pohon beringin itu.

Sebelum mundur, Airlangga telah digoyang sejak pertengahan tahun lalu. 

Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam telah meminta Airlangga untuk mundur dan mengusulkan segera menggelar Munaslub. 

Alasannya, Airlangga dianggap gagal membawa mandat partai untuk diusung pada Pilpres 2024. 

Golkar memberi mandat kepada Airlangga untuk menjadi calon presiden dari partai berlambang pohon beringin itu.

Namun, Airlangga dianggap tidak bisa menyodorkan dirinya untuk berlaga di Pilpres 2024.

Baca juga: Airlangga Hartarto Mundur Sebagai Ketum Golkar, Ini Dampaknya Terhadap Pilkada Bogor 2024

Ujang Komarudin menilai, mundurnya Airlangga dari jabatannya mungkin saja terjadi karena ada tekanan tertentu. 

Dengan tekanan tersebut, maka akan membuka peluang agar pihak tertentu masuk.

"Ya, boleh jadi kalau Airlangga mundur, karena ada tekanan. Bisa masuk Joko Widodo atau anaknya Gribran, karena arahnya memang ke sana," kata Ujang kepada awak media, Senin (12/8/2024).

Ujang tidak menjelaskan tekanan seperti apa yang membuat Airlangga mundur. 

"Jadi saya melihatnya, bahwa tidak mungkin Airlangga mundur jika tidak ada tekanan," ucap Ujang.

"Bisa jadi tekanan itu dilakukan agar Airlangga mundur, sehingga memberikan ruang gerak Jokowi atau Gibran untuk menggantikannya sebagai ketua umum, walaupun harus menabrak aturan atau AD/ART partai," tutur Ujang.

Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan bahwa keputusan Airlangga itu menambah deretan peristiwa di luar nalar atau tak logis yang terjadi di Golkar dalam sepekan terakhir.

Baca juga: Golkar Bantah Tekan Airlangga Hartarto Mundur dari Jabatan Ketua Umum

"Hanya berbilang satu minggu, tiga peristiwa menggunjang Golkar. Dan merupakan peristiwa yang sulit dinalar," kata Ray.

Peristiwa di luar nalar yang pertama, ujar Ray, yakni perihal keputusan Golkar mengusung mantan kadernya yang kini berseragam Gerindra, Dedi Mulyadi untuk maju di Jawa Barat.

Padahal, Golkar memiliki kader berstatus petahana yang memiliki elektabilitas kuat di Jawa Barat yakni Ridwan Kamil.

Peristiwa di luar nalar kedua yakni Golkar justru menugaskan RK di Jakarta yang elektabilitasnya kalah jauh dari Anies Baswedan.

Kemudian yang terbaru yakni soal pengunduran diri dari Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar.

"Pernyataan mundur Airlangga ini jelas sangat mengejutkan alam semesta politik Indonesia. Bukan saja karena ia merupakan ketum salah satu parpol besar di Indonesia, tapi juga karena tidak ada alasan yang terdengar logis, jelas dan konstitusional untuk mundur. Oleh karena itu, pengunduran diri AH itu terdengar aneh, tiba-tiba dan tentu saja mengejutkan," ungkap Ray.

Ray menjelaskan, beberapa analisanya terkait mengapa pengunduran diri Airlangga ini dirasa sangat di luar nalar.

Baca juga: Golkar Ungkap Airlangga Hartarto Berkorban Demi Transisi Pemerintahan Jokowi

"Umumnya ketum mundur atau dimundurkan karena tiga hal. Pertama, melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kedua, dinyatakan tidak sukses dalam program dan kinerja serta yang ketiga melakukan tindakan yang melanggar aturan partai," jelas Ray.

Menurut Ray, ketiga hal ini tidak ditemukan dalam pemunduran diri Airlangga.

"Alih-alih terjadi seperti di atas, yang ada malah sebaliknya. Airlangga sukses membawa Golkar meningkatkan perolehan suara pada pileg 2024 lalu. Saat yang sama, sukses pula memenangkan Presiden dan Wakil Presiden," ucap Ray.

Ray menyebut analisanya ini diperkuat oleh pernyataan Airlangga dalam pidato pemunduran dirinya.

"Pidato AH hampir seluruhnya pidato sukses. Pidato yang lebih patut diungkapkan sebagai alasan tidak mundur dari pada mundur. Dengan isi pidato seperti itu, sejatinya, kesimpulannya bukanlah mundur tapi tetap terus memimpin Golkar," tutur Ray.

Selanjutnya, Ray juga merasa tidak terdengar suara apapun, di level manapun dari kepengurusan maupun anggota Gollar yang menuntut Airlangga untuk mundur. 

"Maka, jika tidak ditemukan hal-hal yang bersifat logis dan konstitusional, tentu saja, harus dilihat dari aspek lain. Misalnya dari aspek usia, kesehatan atau ada persoalan hukum. Dan kesemuanya, hanya Airlangga yang tahu," paparnya.

BERITA VIDEO: Meutya Hafid Beberkan "Rahasia" Airlangga Mundur Dari Ketum Golkar

Dampak Terhadap Pilkada Bogor 2024

Mundurnya Airlangga sebagai Ketum Partai Golkar memunculkan berbagai spekulasi merebak di tengah masyarakat.

Salah satunya terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Pengamat Politik dari Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus), Yusfitriadi, mengatakan bahwa mundurnya Airlangga dilatarbelakangi oleh hal yang sangat dahsyat.

"Saya melihatnya isu yang sedang menjadi fokus semua partai politik saat ini adalah usungan calon dalam Pilkada 2024," kata Yusfitriadi di Cibinong, Senin (12/8/2024).

Yusfitriadi menjelaskan bahwa pendaftaran pasangan calon dalam Pilkada 2034 hanya tinggal menunggu hari, sehingga kemunduran Airlangga secara mendadak erat kaitannya dengan Pilkada.

Baca juga: VIDEO Meutya Hafid Beberkan "Rahasia" Airlangga Hartarto Mundur Dari Ketum Golkar

"Pembicaraan replikasi KIM (Koalisi Indonesia Maju) pada Pilkada di hampir semua propinsi dan kabupaten/kota menjadi potensi monopopli kekuatan politik," ujar Yusfitriadi.

Yusfitriadi mengungkapkan, kemunduran Airlangga secara mendadak kemungkinanya dilatarbelakngi 2 faktor.

Pertama, Airlangga dipaksa mundur oleh oligarki kekuasaan.

Ada indikasi partai pemilik presiden terpilih Prabowo Subianto (Partai Gerindra-Red) dengan suporting Presiden Jokowi memaksakan untuk mengusung dan memenangkan kadernya di semua daerah.

"Walaupun kader yang diusung tidak memiliki elektabilitas yang cukup, namun tetap dipaksakan. Tentu saja Partai Gerindra tidak bisa sendiri, partner koalisi yang paling diperhituhgkan Gerindra adalah Partai Golkar," jelasnya.

Sementara, Partai Golkar juga memiliki kader-kader yang cukup kuat, matang dan rata-rata memiliki elektabilitas yang tinggi.

Baca juga: VIDEO Elite Golkar "Bongkar" Airlangga Hartarto Berkorban Demi Hal Ini!

"Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar sangat rasional berpihak kepada kader partai. Dia merasa sudah mengorbankan banyak hal untuk Jokowi dan Prabowo, termasuk mengusung Gibran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2034," tuturnya.

Kedua, Airlangga dipaksa mundur oleh tokoh dan elite Partai Golkar.

"Airlangga mungkin sangat tunduk dan patuh terhadap Jokowi dan Prabowo dalam mengusung siapa yang dikehendaki oleh olikargi kekuasaan, dan mengorbankan kader-kader partai sendiri," papar Yusfitriadi.

Jika kemungkinan ini yang terjadi, lanjut Yusfitriadi, Airlangga dipandang oleh tokoh-tokoh dan elit partai telah menjatuhkan wibawa Partai Golkar.

"Kebijakan Airlangga ini dianggap sebagai upaya memberangus kader sendiri dan berpotensi meruntuhkan masa depan Partai Golkar," terangnya.

Dalam konteks kemungkinan mundur karena dipaksa oleh oligarki kekuasaan, Yusfitriadi melihat ada banyak instrumen yang menjadi alat memaksa Airlangga mundur.

BERITA VIDEO: Para Petinggi Golkar Bicara Pasca Mundurnya Airlangga dari Ketum

"Instrumennya bisa dengan jabatan negara, kasus-kasus hukum dan lain-lain. Hal inipun kemungkinan terjadi pada kekuatan partai yang lain, dalam rangka mengajak bergabung dengan koalisi partai oligarki," ungkapnya.

Lalu apa pengaruh mundurnya Airlangga terhadap terhadap Pilkada di Kabupaten dan Kota Bogor?

Menurut Yusfitriadi, dampak mundurnya Airlangga ini pasti sangat besar terhadap pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bogor serta Walikota dan Wakil Wali Kota Bogor.

"Jika spekulasi pertama yang terjadi, tentu semua partai, termasuk Partai Golkar akan diminta oligarki untuk merapat kepada partai penguasa dan berpotensi monopoli kekuatan partai," ucapnya.

Kondisi ini akan berpotensi menciptakan adanya pasangan calon tunggal di Kabupaten Bogor dengan mengusung Waekjen Partai Gerindra, Rudi Susmanto.

"Siapapun pasangannya, Rudy Susmanto berpotensi akan melawan kotak kosong," kata Yusfitriadi.

Namun jika kemungkinan yang kedua yang terjadi, maka Partai Golkar dan partai lain akan berkoalisi dan melawan oligarki seperti yang terjadi di propinsi Banten.

"Dalam kondisi ini, tentu saja bakal calon bupati dari Partai Goljar Jaro Ade di Kabupaten Bogor dan Rusli Prihatevy di Kota Bogor akan menguat dan berpotensi menang," tandas Yusfitriadi. (*)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News