Reaksi Jokowi Dituduh Cawe-cawe Kepengurusan PDIP Diungkap Mensesneg Pratikno

WARTAKOTALIVE.COM - Reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituduh cawe-cawe kepengurusan PDIP diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Pratikno menyebut Jokowi sempat kaget mendengar isu dituduh ikut cawe-cawe kepengurusan PDIP.

Presiden Jokowi, kata Pratikno sudah mendengar isu dirinya membentuk tim khusus untuk mengkaji legalitas kepengurusan PDIP periode 2024-2029.

"Iya ini tadi saya tunjukkan ke Pak Presiden beliau juga apa oh ada berita apa ini? gitu," kata Pratikno di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2024) dikutip dari Tribunnews.com.

Sebelumnya Presiden Jokowi diisukan menegur Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly karena mengesahkan kepengurusan PDIP 2024-2029.

Jokowi dikabarkan melayangkan teguran karena pengurus PDIP yang baru banyak diisi tokoh-tokoh yang vokal mengkritik Presiden Jokowi.

Menurut Pratikno, Presiden sama sekali tidak mengetahui mengenai kepengurusan PDIP. Sehingga Istana memastikan isu tersebut bohong.

"Padahal beliau sama sekali tidak tahu sama sekali mengenai hal itu. Jadi engga ada sama sekali cerita itu," pungkasnya.

Sebelumnya menyebar isu Jokowi memerintahkan para pembantunya untuk membuat tim khusus untuk mengkaji aspek legal perpanjangan masa bakti pengurus PDIP 2019-2024.

Baca juga: Komentar Gibran Rakabuming Raka Soal Jokowi Minta Maaf Saat Zikir Kebangsaan

Disebutkan langkah Jokowi untuk membuat tim khusus ini diawali dengan teguran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.

Namun demikian, Yasonna Laoly hingga kini masih bungkam terkait dengan isu tersebut.

Sebagai informasi PDIP memperpanjang masa bakti pengurus 2019-2024 hingga 2025.

Beberapa nama mengisi daftar pengurus partai, seperti Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Anggota DPR Deddy Sitorus, Adian Napitupulu, dan Ronny Talapessy.

Sementara itu, sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan jika hubungannya dengan Presiden Jokowi secara pribadi baik-baik saja.

Megawati menegaskan, diri hanya menolak soal wacana presiden tiga periode karena melanggar konstitusi.

Hal tersebut disampaikan Megawati saat memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024) kemarin.

“Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok,” tegas Megawati.

“Mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak lho mengatakan boleh atau tidak. Itu kan mesti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan diubah. Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan,” tambah Megawati.

(Wartakotalive.com/DES/Tribunnews.com)