PDIP Curiga Minta Maaf Jokowi ke Rakyat Tak Tulus, Raja Juli PSI: Biar Masyarakat yang Menilai

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menanggapi kecurigaan PDIP permintaan maaf Presiden Jokowi ke rakyat tak tulus. 

Merespon hal itu, Raja Juli mengatakan biar masyarakat yang menilai. 

"Terserah kepada PDIP, teman teman PDIP memaknai itu apa. Tapi bagi kami tak ada gading yang tak retak. Semua manusia memiliki kesalahan, khilaf," kata Raja Juli kepada awak media di Jakarta, Jum'at (2/8/2024). 

Raja Juli mengatakan melihat kebesaran presiden dengan keberhasilan yang luar biasa.

"Justru beliau masih mengatakan bahwa ‘Saya tidak sempurna dan saya mohon maaf' dan kalau kita lihat approval rating kan memang tidak mungkin ada yang suka 100 persen," jelasnya. 

Dijelaskan Raja Juli, sekarang approval rating Presiden Jokowi masing 70 sampai 80 persen.

"Itu masih ada sekitar 20 sampai 30 persen masyarakat yang tidak puas. Ya tentu sangat wajar," tegasnya. 

Kemudian Raja Juli meminta masyarakat yang menilai permintaan maaf Presiden Jokowi tersebut. 

"Biar masyarakat yang menilai," tegasnya. 

Diberitakan sebelumnya Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus menduga permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke seluruh masyarakat tidak tulus.

Menurut Deddy, Jokowi biasanya selalu mengatakan hal yang bertentangan dengan perasaan, pikiran, dan tindakannya.

"Jadi saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf," kata Deddy saat dihubungi, Jumat (2/8/2024).

Deddy menegaskan, seharusnya Jokowi mencabut semua aturan yang memberatkan masyarakat jika serius untuk minta maaf.

"Gunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yang terkait demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup, dan distribusi keadilan-kesejahteraan. Jangan omon-omon saja," ujarnya.

Dia meminta Jokowi membatalkan usulan perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Termasuk, pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi Undang-undang tentang TNI dan Polri.

"Kalau hal-hal itu dilakukan baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat. Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orba," imbuh Deddy.

Jokowi minta maaf

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lama lagi akan pensiun, karena itu saat ada momen pas, dia pun meminta maaf atas kekhilafan selama memimpin Indonesia dua periode.

Momen Jokowi minta maaf itu terjadi di acara Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka di halaman depan Istana Merdeka, Kamis (1/8/2024) malam.

Baca juga: Mahfud MD Benarkan Benny Rhamdhani Infokan Sosok T di Depan Jokowi dan Kapolri Sampai Terkaget-kaget

Jokowi sepertinya sudah menyadari bahwa selama 10 tahun memimpin Indonesia ada banyak kesalahan yang diperbuat.

Kesalahannya apa saja? Tentu tak peerlu diungkap semuanya, karena publik sudah tahu dan memiliki sudut pandang masing-masing.

Yang pasti, di akhir kekuasaannya, Jokowi pecah kongsi dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri.

Jokowi kini jadi musuh besar PDIP dan Megawati. Itu fakta yang tak terbantahkan.

Nah, di acara zikir dan doa yang dihadiri banyak tokoh nasional ini, Jokowi coba meminta maaf.

Permintaan maaf itu juga disampaikannya atas nama Wakil Presiden RI, Maruf Amin.

Baca juga: Hasto Panik Ditahan Polda Metro Jaya, Megawati: Tenang, Kamu Diambil, Saya Temui Kapolri, Enak saja

"Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini," ujar Jokowi.

"Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," lanjutnya.

Presiden pun menyampaikan, sebagai manusia, dia dan Wapres Ma'ruf tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Sebab, sejatinya Presiden adalah manusia biasa.

"Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak," katanya.

Baca juga: Anggap Anies sebagai Teman, Begini Tanggapan Ahok soal PDIP Mau Usung Anies Jadi Cagub Jakarta

"Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Hanya milik Allah, Kerajaan Langit dan Bumi serta apa pun yang ada di dalamnya, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu," tambahnya.

Adapun acara zikir kali ini dihadiri sekitar 3.163 orang. Selain Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lain, hadir para anggota majelis zikir, para tokoh agama, para tokoh agama dari Kalimantan Timur, pimpinan ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, para ulama, kyai, dan santri.

Hubungan dengan PDIP Retak

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, hal itu terjadi karena putri Bung Karno itu tidak lagi sejalan bahkan telah menjadi musuh penguasa.

Terutama setelah partainya, melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersuara kritis terhadap penguasa. Hasto belum lama ini diperiksa oleh KPK dan Polda Metro Jaya.

"Megawati ingin perlihatkan sedang menghadapi pihak yang sedang berkuasa saat ini," kata Ujang saat berbincang dengan Kompas.com, Sabtu (6/7/2024).

Menurut Ujang hal itu merupakan bentuk perlawanan.

Megawati ingin menunjukkan bahwa pemerintah kini menganggap dia dan PDI-P sebagai lawan politik dan menggunakan KPK sebagai alat gebuk.

Megawati beranggapan bahwa kritik yang dilemparkan PDIP berdampak pada pemanggilan Hasto oleh KPK dan polisi.

Hal itu merupakan sinyal bahwa Mega dan pemerintahan saat ini sudah tak sejalan dan menjadi lawan.

"Mungkin karena Hasto kritis, PDIP kritis, maka dikerjain," ujar Ujang.

Menurut Ujang, Megawati juga mewanti-wanti banyak pihak bahwa sebagai politisi ia pernah berlawanan dengan pemerintahan Orde Baru.

Itu tampak dari pernyataannya yang mengaku pernah mendapatkan panggilan polisi dan kejaksaan.

Panggilan itu juga ia penuhi.

Megawati menduga dirinya akan menjadi target KPK setelah Hasto.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.