Perhatian dengan Dunia Pendidikan, DPRD DKI Yakini Heru Bakal Rekrut 4.000 Guru Honorer Jadi KIK

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi E DPRD DKI Jakarta meyakini Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memiliki perhatian yang besar terhadap dunia pendidikan.

Pengawas pemerintah daerah itu optimisis, Heru akan menyetujui usulan dewan soal 4.127 guru honorer menjadi guru dengan kontrak kerja individu (KIK).

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta sekitar Rp 83 triliun per tahun mampu membiayai ribuan guru tersebut sebagai KIK.

Dia merasa para guru tersebut harus diperhatikan, karena gaji yang mereka dapat tergantung dari kebijaksanaan pihak sekolah, padahal peran mereka begitu penting bagi pendidikan anak-anak.

"Dana APBD kita juga siap kok untuk itu, dan saya yakin Pak Pj Gubernur pasti setuju tinggal penjelasan kepada dia seperti apa, karena saya tahu, Pak Gubernur kita ini kan orangnya sedikit juga mau mendengarkan gitu lho," kata Jhonny pada Kamis (25/7/2024).

Politisi PDI Perjuangan ini lalu membandingkan dengan langkah DPRD maupun Pemprov DKI Jakarta yang merekrut tenaga petugas jasa lainnya perorangan (PJLP) dengan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 5 jutaan.

Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI berani merekrut guru menjadi KIK karena mereka berkontribusi besar bagi pendidikan anak usia sekolah.

Baca juga: Redam Potensi Tawuran Antarpelajar, Dispora DKI Gelar Ajang Kreativitas Pemuda Jakarta

Baca juga: Lima Perampok Sekap 3 Penghuni Rumah di Cigombong Bogor, Gasak Harta Benda Senilai Puluhan Juta

Karena itu, dia berharap Heru tidak merekrut guru honorer ke dalam KIK secara bertahap. Jhonny menginginkan, agar seluruh guru honorer yang terlanjur mengajar di sekolah negeri dimasukan ke dalam KIK.

"Ngapain hanya 1.700 orang, sudah semua yang 4.000 guru honor itu diangkat menjadi guru dengan KIK. Kan tanggung amat (1.700 orang) ngapain diincrit-incrit (bertahap)," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, Pemprov DKI Jakarta tak perlu lagi mengadakan tes ulang kepada guru tersebut. Kemampuan mereka sudah terbukti dan dialami oleh pihak sekolah yang menggunakan jasa mereka dalam mendidik anak-anak.

"Nggak usah, ngapain tes. Mereka sudah ngajar kok berarti kalau mereka diterima mengajar, sudah punya pengalaman sehingga sudah mampu. Jadi untuk apa lagi kita tes?," ucapnya.

Menurut dia, keberadaan tenaga pendidik ini menjadi amat penting karena guru berstatus PNS di Jakarta setiap tahun berkurang akibat pensiun. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, jumlah guru PNS yang pensiun setiap tahun di kisaran 500-1.000 orang.

"Ini penting, kita kan mau mencapai Indonesia Emas, kemudian juga wajib belajar 12 tahun. Kalau misalnya kita mau membuat sekolah-sekolah bagus, ya guru-gurunya kan harus relatif sejahtera," tuturnya.

"Jadi tidak ada lagi di lapangan nanti guru-guru yang hanya ditanggung oleh kepala sekolah berdasarkan kreativitasnya, ada yang cuma sebulan terima Rp 300.000-Rp 400.000, kan kita miris sementara petugas PPSU di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mereka sudah terima UMP," lanjutnya.

Jhonny menambahkan, kesejahteraan para guru harus menjadi perhatian utama Pemprov DKI Jakarta. Keberadaan mereka bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi anak-anak selaku penerus bangsa.

"Guru honorer juga ada yang terima Rp 2 juta per bulan, tergantung kebaikan kepala sekolah dan kreativitasnya. Padahal mereka mengajar sumber daya manusia kita supaya hebat dan berkualitas," pungkasnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp