Koalisi Hijau Usung Tomkur-Elly Yasin, PKS Tergoda Berkoalisi dengan PPP dan PKB di Pilkada Bogor

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR - Tensi politik di Kabupaten Bogor semakin memanas menjelang pendaftaran peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dibuka pada 27 Agustus 2024.

Saat ini partai-partai politik di Bumi Tegar Beriman terus melakukan manuver untuk mencari teman koalisi.

Baca juga: PKS Usung Agus Salim Sebagai Calon Bupati dalam Pilkada Bogor 2024

Setelah muncul rumor Koalisi Hijau antara PPP dan PKB, kini PKS tertarik untuk bergabung membentuk Poros Islam.

Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Dedi Aroza, mengatakan pihaknya terbuka untuk berkoalisi dengan partai politik manapun di Pilkada Kabupaten Bogor.

"PKS tentunya tidak tertutup untuk berkoalisi dengan parpol mana pun, termasuk dengan PKB dan PPP," kata Dedi di Cibinong, Kamis (11/7/2024).

Dia menjelaskan DPP PKS telah menetapkan Agus Salim sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Bogor.

Baca juga: Pilkada Kabupaten Bogor 2024 Memanas, Muncul Koalisi Hijau Usung Tommy Kurniawan-Elly Yasin

"Dari seluruh partai pokitik di Bumi Tegar Beriman, baru PKS yang sudah memutuskan calon yang diusung pada Pilkada November 2024," ujarnya.

Meskipun demikian, perolehan kursi PKS di DPRD Kabupaten Bogor di Pileg 2024 tidak memungkinkan untuk mengusung satu paket calon kepala daerah tanpa koalisi.

"Kami harus berkoalisi dengan parpol lain untuk bisa mengusung paket calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Kabupaten Bogor," papar Dedi.

Dia menambahkan PKS telah berkomunikasi dengan partai-partai lain untuk menghadapi Pilkada Kabupaten Bohor 2024.

"Kita sudah berkomunikasi dengan semua partai politik, termasuk PKB dan PPP. Intinya Kita akan berupaya dan menunggu respon dari parpol manapun," tuturnya.

Ketua Bidang Kaderisasi DPP PKS Jawa Barat Agus Salim, menambahkan komunikasi dengan PKB, PPP dan parpol lain masih dinamis.

"Jadi semua bisa saja mungkin, karena kita PKS tidak mungkin bisa jalan sendiri,” ucapnya.

Untuk bisa mengusung satu paket bupati dan wakil bupati, lanjut Agus, partai harus punya 11 kursi di DPRD.

Sementara kursi parlemen yang diraih PKS di Pileg lalu tidak mencapai jumlah itu.