Sulit Tagih Kewajiban, Fasos dan Fasum Jakarta Kerap Disewakan Oknum Pengembang Properti

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Legislator DKI Jakarta mendesak pemerintah daerah untuk menindak tegas pengembang jual fasum fasos. 

Selain belum menyerahkan kewajiban atas fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum), mereka juga ada yang nekat menyewakan lahan itu kepada pihak ketiga.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengaku, kerap menerima keluhan warga terkait hal itu.

Dia menyebut, ada saja oknum pengembang properti yang menyewakan fasos dan fasum, sedangkan hasil sewanya tidak diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Karena itu, dia meminta kepada Inspektorat DKI Jakarta untuk turun tangan menangani persoalan ini.

Apalagi fasos dan fasum itu merupakan aset daerah dan duit sewanya juga harus masuk ke kas pemda.

“Harapan kami tentu Inspektorat harus bisa mempublish supaya masyarakat tahu siapa saja pengembang yang nakal, bahkan menyewakan aset Pemda yang seharusnya menjadi fasos dan fasum tapi tidak masuk ke kas daerah,” kata Inggard yang dikutip pada Jumat (14/6/2024).

Baca juga: Banyak Pengembang Bandel, Disperkimtan Kabupaten Bekasi Bentuk Tim Amankan Fasos Fasum

Selain itu, politisi Partai Gerindra ini juga meminta Inspektorat membuat terobosan untuk mengejar pengembang pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanan (SIPPT) atau Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang tidak kooperatif menyerahkan kewajibannya kepada Pemprov DKI.

Soalnya banyak laporan dari Wali Kota terkait hambatan dalam melakukan penagihan fasos dan fasum, sehingga dapat merugikan Pemprov DKI.

“Kami sering mendapat laporan dari Wali Kota betapa sulitnya menagih fasos dan fasum Fasum karena ada hal-hal yang sudah dikelola oleh developer, bahkan ada yang sampai 15 tahunan,” ungkap Inggard.

Senada diungkapkan, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto alias Tina Toon.

Perempuan dari PDI Perjuangan ini mendorong Inspektorat DKI segera merampungkan penyerahan fasos dan fasu dari pengembang di Jalan Arteri Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Munculnya sorotan terhadap lahan fasos dan fasum yang belum diserahkan pengembang itu, beber Tina Toon, setelah muncul permintaan warga sekitar yang ingin adanya perbaikan jalan ataupun saluran air.

Namun, Pemprov DKI belum bisa merealisasikan karena terkendala belum ada serah terima aset fasos dan fasum dari pengembang kepada Pemprov DKI.

“Mohon kebijakan dan pengawalan dari Inspektorat supaya ini bisa segera diserahterimakan untuk jalan-jalan arteri yang ada di Kelapa Gading. Kebanyakan itu aset-aset yang masih punya pengembang dan belum diserahkan ke Pemprov,” ujar Tina Toon.

Baca juga: Banyak Pengembang Bandel, Disperkimtan Kabupaten Bekasi Bentuk Tim Amankan Fasos Fasum

Selain itu, ia juga meminta Inspektorat menggandeng Pemerintah Kota Jakarta Utara, Dinas Bina Marga, dan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Wilayah (TP3W) untuk mencari solusi atas kendala penagihan fasos dan fasum kepada pengembang.

Tina Toon menyayangkan, oknum pengembang nakal memperlambat penyerahan fasos dan fasum kepada Pemprov DKI, sehingga menghambat realisasi usulan warga di Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang).

Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan, akan segera mengkaji dan mengawal proses penyerahan fasos dan fasum di Jalan Arteri Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta Utara, bersama dengan OPD terkait. Dia juga mengaku siap menggencarkan penagihan Fasos Fasum kepada pengembang.

“InsyaAllah, di awal bulan Juli 2024 kami sudah siap serah terima sebanyak 25 berita acara serah terima fasos dan fasum totalnya Rp 6,1 triliun dengan luas lahannya 345.00 meter, luas konstruksinya 360.000 meter,” kata Syaefuloh.

Syaefuloh juga menyampaikan keberhasilan Inspektorat menagih fasos dan fasum pada tahun 2023.

Dia mencatat, sebanyak 84 Berita Acara Serah Terima (BAST) total Rp 23,91 triliun dengan luas lahan 1.066.182 meter persegi dan luas konstruksi 626.209 meter persegi.

Sementara untuk kuartal I 2024, sudah ada 17 BAST senilai Rp 5,63 triliun dengan luas lahan 459.448 meter persegi dan luas konstruksi 74.229 meter persegi.

Kemudian, Inspektorat DKI Jakarta berencana pada kuartal II 2024, menargetkan 25 BAST senilai Rp6,12 triliun dengan luas lahan 345.844 meter persegi dan luas konstruksi 360.602 meter persegi. (faf) 

Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News

Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com lewat WhatsApp : di sini