Amien Rais Ingin Pilpres Kembali Seperti Orba Dipilih MPR RI, Demokrat dan PDIP Bereaksi Keras

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Baru-baru ini mantan Ketua MPR 1999-2004 Amien Rais bikin gaduh, karena ingin pemilihan Presiden (pilpres) RI kembali dilakukan oleh MPR RI.

Amien Rais dianggap lupa pada semangat reformasi yang pernah digaungkan, agar pilpres dilakukan secara langsung seperti sekarang.

Namun, dinamika politik yang berkembang sekarang membuat tokoh reformasi itu goyah.

Baca juga: Sindir Sosok Cawe-cawe, Amien Rais: Goodbye Sir, Welcome Prabowo Subianto

Amien Rais tak konsisten dengan pendiriannya lagi. Dia ingin pilpres ke depan dilakukan oleh MPR RI.

Terhadap hal itu, Partai Demokrat dan PDIP bereaksi keras.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan penunjukan presiden dari MPR RI hanya mengulang kesalahan yang sama.

"Jika mengembalikan pilpres ke MPR hanya sebagai ekspresi frustrasi kita terhadap kehidupan demokrasi kita saat ini, maka ini hanya kembali mengulang kesalahan yang sama," ucapnya.

Kamhar Lakumani menduga usulan tersebut justru malah akan memperburuk keadaan.

Baca juga: Halal Bihalal ICMI, Jokowi dan Prabowo Tidak Hadir, Justru yang Datang Amien Rais

"Bahkan bisa lebih buruk lagi," kata Kamhar saat dikonfirmasi, Kamis (6/6/2024).

Pengembalian pemilihan presiden ke tangan MPR menjadi langkah mundur dalam demokrasi Indonesia.

Terlebih, kualitas demokrasi belakangan telah mengalami sejumlah perbaikan sejak Reformasi.

"Mengembalikan pemilihan presiden dan wakil presiden ke MPR RI, menurut kami menjadi langkah mundur atas derajat dan kualitas demokrasi yang telah terbangun sebagai amanah reformasi," ungkap Kamhar.

Kamhar menyebut Demokrat memahami aspirasi penunjukkan presiden dari MPR sebagai ekspresi kekecewaan atas pemilihan umum yang makin transaksional, menjadi politik biaya tinggi.

Baca juga: Gus Ipul Serukan Jangan Pilih Capres yang Didukung Baasyir dan Amien Rais, Pakar: Kekacauan Logika

Politik berbiaya tinggi yang terus terjadi ini, tuturnya, memang membuat demokrasi distorsif dan hanya memberi karpet merah kepada para pemilik modal atau kroni penguasa, bahkan memangsa para pejuang reformasi dan pegiat demokrasi.

"Kami menilai, untuk pembenahannya mesti dilakukan pendekatan yang sistemik. Mulai dari pembenahan partai politik, mekanisme, dan sistem pemilu serta pembangunan kultur demokrasi," ucapnya.